Mewujudkan Ibu Kota Budaya di Antara Transformasi TMII dan Penguatan Karakter Bangsa

Mewujudkan ibu kota budaya perlu penguatan Karakter atau kepribadian bangsa. Para siswa sekolah perlu pembelajaran literasi integral yang meliputi literasi etika, literasi informasional, dan literasi fungsional. Di samping itu juga menekankan pentingnya pendekatan dan pemberdayaan ekosistem dalam mewujudkan gerakan literasi. Dalam aspek bahasa, perlu ditekankan nilai-nilai luhur Pancasila yang berasal dari kearifan lokal bisa terus digali, ditumbuhkan dan dibiasakan dalam berbahasa sehari-hari dengan konsisten sehingga bisa menjadi sosok pelajar Pancasila.

Selama ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi laboratorium kebhinekaan dalam berbahasa Indonesia. Dengan 718 bahasa lokal, Bahasa Indonesia menjadi Bahasa pemersatu di antara ratusan suku bangsa Indonesia.

Selama ini kebudayaan nasional masih boleh dibilang terjadi salah urus. Menyebabkan rendahnya positivity masyarakat. Strategi pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita kurang efektif jika terjadi salah urus kebudayaan nasional.

Kebudayaan nasional menjadi bergairah jika tata kelolanya menyentuh aspek komersialisasi yang sistemik. Banyak entitas kebudayaan seperti museum, taman budaya, sanggar seni tradisi dan lain-lain akan bergairah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman jika aspek kebudayaan diurus secara totalitas.

Kebudayaan juga sangat berpengaruh terhadap etos kerja masyarakat dan birokrat.Harus kita akui dengan lapang dada, hingga kini etos kerja dan mutu pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap masyarakat masih belum menggembirakan. Eksistensi ASN masih menjadi beban berat bagi APBN dan belum mampu meningkatkan produktivitas nasional secara signifikan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan cerdas merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan postur birokrasi yang berbudaya, cerdas dan bersih dari berbagai modus korupsi.

Eksistensi Kementerian Kebudayaan sebaiknya juga mengurus masalah pengembangan kepribadian segenap bangsa yang sesuai dengan kemajuan zaman. Termasuk pengembangan kepribadian birokrasi, karena hal itu akan mewarnai kepribadian nasional. Hal itu tercermin dari negara-negara yang memiliki indeks pelayanan birokrasi yang baik seperti di negara maju. Pada akhirnya buah dari keberhasilan pengembangan kepribadian birokrasi adalah meneguhkan kepribadian nasional yang berimplikasi membaiknya produktivitas nasional dan terwujudnya ketertiban umum.

Menurut ilmu sosiologi, kepribadian nasional adalah karakteristik yang dimiliki suatu bangsa sebagai perwujudan dari cita-cita, pengalaman sejarah dan budayanya. Nilai-nilai filosofis untuk membangun karakter bangsa dan kepribadian nasional sangat dibutuhkan dalam era globalisasi. Di Indonesia istilah kepribadian nasional di waktu lalu sering dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam manifesto politiknya yang disingkat USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin. Yang semua itu disenyawakan oleh Presiden RI pertama menjadi tajuk Kepribadian Nasional. [SRIM]