Inflasi pangan terus berlangsung hingga menyebabkan penderitaan masyarakat.
Efek domino inflasi pangan tergambar dalam pernyataan Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan. Bahwa inflasi pangan sudah melampaui kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan hampir menyamai kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengendalian inflasi pangan di pusat dan daerah tampak kedodoran. Inflasi karena harga pangan yang bergejolak (volatile foods) selama periode tahun 2020-2024 sebesar 5,6 persen. Angka inflasi pangan tersebut lebih tinggi dari kenaikan UMR pada periode sama, yaitu 4,9 persen.
Perlu diperhatikan bahwa inflasi pangan rata-rata selama periode tahun 2020-2024 juga hampir menyamai kenaikan gaji ASN selama periode 2019-2024 sebesar 6,5 persen.
Dalam pernyataan sama, Arief juga mengatakan bahwa porsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan cukup besar, yaitu 33,7 persen. Pangan yang harganya naik akhir-akhir ini adalah beras, cabai merah, dan telur.
Pernyataan Arief Hartawan tersebut menegaskan betapa pentingnya sebenarnya mengendalikan inflasi pangan, minimal karena dua alasan.
Betapa pentingnya pengendalian inflasi pangan yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah. Inflasi pangan telah menggerogoti daya beli masyarakat atau membuat penghasilan riil masyarakat turun.
Perlu dicatat pengeluaran rata-rata masyarakat untuk pangan telah mencapai 33,7 persen. Artinya kalau penghasilan masyarakat tetap dan harga pangan terus naik, maka porsi untuk pengeluaran pangan makin membengkak sehingga jatah untuk pengeluaran lain makin mengecil. Menjadi masalah kalau pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan menjadi lebih kecil.
Ada baiknya membandingkan inflasi pangan dengan kenaikan UMR dan kenaikan gaji ASN. Perbandingan itu menunjukkan bahwa yang paling terkena dampak inflasi pangan adalah buruh dan ASN.
Dua kelompok inilah yang rawan terkena dampak paling besar dari inflasi pangan khususnya dan inflasi pada umumnya karena upah dan gajinya biasanya pas-pasan dan jarang dinaikkan.
Idealnya Kepala Daerah harus mampu mengendalikan tingkat inflasi di level yang aman, yakni di angka 4,3 %. Data menunjukkan bahwa pasokan pangan pada saat ini menjadi pendorong inflasi.
Pernyataan pejabat yang menyatakan bahwa pasokan komoditas pangan dalam kondisi cukup hendaknya tidak hanya menjadi pemanis bibir. Apalagi definisi cukup selama ini hanya di daerah tertentu yang menjadi sentra komoditas, sedangkan di daerah lain terkendala oleh masalah distribusi.
Terkait dengan hal itu pentingnya pemerintah daerah memperluas program padat karya yang bertujuan untuk meningkatkan volume produksi hortikultura yang notabene adalah komponen penting untuk meredam inflasi pangan.
Apalagi sentra-sentra hortikultura di negeri ini banyak yang terdegradasi akibat peralihan lahan untuk perumahan dan industri, rusaknya saluran irigasi, dan akibat terkena bencana alam dan dampak cuaca ekstrim.
Kondisinya semakin memprihatinkan karena peningkatan impor terjadi akibat kebijakan importasi produk hortikultura yang terlalu longgar. Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya memberikan sanksi yang sangat ringan bagi importir.
Oleh sebab itu penurunan produksi di dalam negeri karena masalah cuaca dan bencana alam sebaiknya diatasi dengan program padat karya pertanian di sektor hortikultura dengan pembagian benih gratis dan perbaikan prasarana bercocok tanam hortikultura.
Selain itu perlu membenahi pasar komoditi nasional yang merupakan sistem jaringan pasar induk yang berbasis platform digital.
Sistem diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan jalur distribusi (nasional) yang berkesinambungan dan berkeadilan. Guna membuat akses yang lebih baik dalam pendistribusian produk agribisnis (lokal) ke konsumen (pasar regional/nasional).
Sistem terpadu antar pasar induk tersebut dilengkapi dengan platform digital untuk memperlancar pemasaran dan perencanaan produksi di lapangan.
Kini banyak masyarakat yang kurang berdaya menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Dilain pihak semakin banyak bahan pangan yang tidak termanfaatkan alias mubazir. Begitu juga dengan di sentra-sentra produksi pangan juga masih banyak yang terbuang akibat salah urus pasca panen.
Pola konsumsi jenis bahan pangan di Indonesia juga masih timpang, masyarakat hanya mengkonsumsi sekitar 36,4 % produk bahan pangan yang dihasilkan daerahnya sendiri, terutama produk sayuran dan umbi-umbian lokal.
Jumlah makanan yang terbuang ini diperkirakan hingga mencapai 50% dari seluruh makanan yang diproduksi di dunia. Makanan ini tidak pernah masuk dalam perut manusia akibat berbagai macam masalah, seperti masalah infrastruktur dan fasilitas penyimpanan hingga masalah distribusi dan penjualan.
Perlu revitalisasi pasar komoditas di berbagai daerah dengan memperkuat peran pasar induk. Dinas perindustrian dan perdagangan daerah sebaiknya menggalakkan pasar lelang forward komoditi agro. Baik secara online maupun secara manual.
Lembaga tersebut perlu meningkatkan volume dan frekuensinya. Selain itu juga memperbanyak jenis komoditas yang akan dilelang seperti beras, hasil perkebunan, sayuran dan buah-buahan.
Pasar induk diharapkan mampu memberikan data atau informasi kebutuhan konsumen, di wilayah cakupannya dari segi jumlah, kualitas dan harga.
Apabila jaringan pasar induk sudah memadai, maka data kebutuhan dari pasar induk akan bisa digunakan sebagai input pasar-pasar penunjang di daerah produsen untuk merencanakan pola tanam dan menyesuaikan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan pasar.
Dengan jaringan pasar induk yang baik, akan memperlancar distribusi komoditi pertanian sehingga disparitas harga antar wilayah diperkecil dan akan membantu daerah produsen pada saat over supply agar dapat menyalurkan ke daerah lain dengan mekanisme perdagangan yang cepat dan aman. Dengan demikian tidak ada komoditas yang terbuang karena panen yang melimpah. [SRIM]
