Perbedaan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia

Ketentuan dalam HTN menyangkut tentang kompetensi dan tujuan

Ketentuan dalam HAN menyangkut procedure dalam pembuatan keputusan

Mengatur negara dalam keadaan pasif

Mengatur negara dalam keadaan aktif

Mengadakan alat perlengkapan negara dan mengatur kekuasaan negara

Harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaan

Mencakup HTN materiil, hukum perdata materiil dan hukum pidana materiil

Keseluruhan aturan yang secara berabad-abad tidak termasuk HTN materiil, Perdata materiil, dan Pidana Materiil, yang terbagi dalam:

1.Bestuurs Recht (hukum yang mengatur pemerintahan)

2.Justitie Recht (hukum peradilan)

3.Politie Recht (hukum kepolisian)