Paradoks Pemerintah dalam Penerapan Rupiah di Indonesia

 2) kewajiban membayar, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau

3)  larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.

c. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

            Berdasarkan realita yang terjadi di masyarkat kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan peraturan tersebut, dan kurang tegasnya dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang tejadi. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah sendiri masih tumpang tindih atau bertolak blakang peraturan – peraturan yang di laksanakan. Dan masih minimnya pengawasan dari pemerintah sendiri yang dalam pelaksanaanya di tugaskan kepada Bank Inodonesia. Sehingga masih banyaka pelanggaran yang tejadi. Contoh dalam pembayaran umroh ke tanah suci lewat agen travel atau biro perjalanan, masih banyak yang menggunakan sistem bayarnya menggunakan mata uang dolar. Dan di area – area pariwisata yang banyak di kunjungi oleh turis mancanegara, seperti di yogyakarta ada cafe – cafe yang pembayaranya menggunakan mata uang dolar. Hal ini tentu tidak sesuai dengan regulasi dari pemerintah yang mewajibkan transakasi dan pembayaran selama di area negara kesatuan republik indonesia menggunakan mata uang rupiah.

            Sebaiknya pemerintah mulai berbenah diri kembali dalam menjalakan regulasi ini, agar kedaulatan menggunakan mata uang rupiah di negara senidiri benar – benar diterapkan. Dalam hal ini saya memiliki saran untuk pemerintah dan Bank Indonesia agar kedepanya lebih baik, sebagai berikut :

• Pemerintah harus mengkaji kembali salah satu point yang ada dalam PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) NO 10 yang tidak sesuai dengan PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) NOMOR 17/3/PBI/2015 dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011. Agar saling melengkapi dan terintegrasi.
• Pemerintah lebih baik dan tegas kembali terhadap pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar penggunaan mata uang asing. Dan lewat Bank Indonesia pemerintah bisa memaksimalakan dengan dibentuknya satgas yang terkhusus mengawasi penerapan penggunaan mata uang rupiah dalam satu tahun.
• Pemerintah lebih masif lagi untuk menginformasikan peraturan ini terhadap masyarakat agar infomasi tersebar merata keseluruh pelosok negeri.

Sumber :

www.iaiglobal.or.id

www.bi.go.id