 Bukannya semua perusahaan sedang tutup karena virus corona ini? Benar apa yang dikatakan oleh Mantan Wapres, Jusuf Kalla bahwa pemerintah harus fokus menyelesaikan covidnya bukan yang lain apalagi emnduakan kesehatan seluruh rakyat indonesia.
Kedua, "skema programnya tidak masuk akal. Sesudah terjadi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengubah tujuan program ini dari bantuan pelatihan  menjadi program yang membantu masyarakat yang terdampak wabah."
Seperti pada paragraf pertama diatas, tujuan dari program ini adalah jelas untuk membentuk skill yang mumpuni dan dibutuhkan oleh para pekerja dan serta bisa membangun lapangan kerja baru. Tetapi mengapa malah dijadikan kendaraan untuk meringankan dampak covid-19 ini. Seharusnya ada pos anggaran lain yang bisa digunakan untuk itu.
Seharusnya program ini dilaksanakan ketika kondisi pandemi sudah berakhir atau sudah normal sehingga anggarannya bisa utuh 100 persen dan tujuan maupun sasarannya juga bisa tercapai. Kurang lebih 28 persen dari anggaran 5,6 triliun dipakai untuk membayar platform digital.
Fadli zon juga menyoroti perbandingan antara anggaran pelatihan program kartu prakerja dengan anggaran TVRI dan RRI dalam APBN 2020. Menurutnya jika saja anggaran sebesar itu diserahkan kepada TVRI atau RRI sebagai media resmi yang menyalurkan pelatihan tersebut, budgeting bisa dihemat dan video pelatihan tersebut bisa ditonton oleh 2,7 juta rakyat Indonesia bukan hanya mereka yang terdaftar di kartu prakerja tersebut.
Ketiga, "Validasi data lemah. Penerima bantuan kartu prakerja tidak jelas kriteria dan prameternya. Semua orang bisa mendaftar dan seleksi bersifat random serta tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya."
Pada point ketiga ini Fadli Zon mengkritik keras tentang validasi data Program Kartu Prakerja yang menurutnya sangat amburadul dan terkesan sangat grusa-grusu tanpa melalui verifikasi yang ketat. Hal ihwal ini nampak dari gegabahnya pemerintah dalam membentuk sistem pelaksanaan mulai dari pendaftaran hingga perekrutan. Jika ini terus menerus dilakukan tanpa ada observasi dan koreksi, maka potensi penyalahgunaan anggaran sangat memungkinkan untuk terjadi.
Keempat, "mitra yang dilibatkan tidak kompeten. Delapan perusahaan yang menjadi mitra Kartu Prakerja ini sebagai marketplace mungkin kompeten. Tapi tidak di soal materi yang dilatihkan."
Polemik ini sangat jelas terlihat pada Ruang Guru  misalnya. Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja tentu sangat tidak kompeten dalam memberikan sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain. Jika memberikan materi pelatihan mungkin sah-sah saja, tetapi untuk memberikan sertifikasi, saya rasa itu jauh menyimpang dari kompetensi Skill Academy Ruang Guru.
Kebanyakan materi-materi yang disuguhkan dalam pelatihan ini hanyalah tutotial dasar yang sebenarnya banyak berseliweran diinternet. Seharusnya materi yang diberikan lebih spesifik dengan varian-varian inovatif yang terbarukan.
Peran lembaga Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini kita ketahui sebagai sanggar aneka keahlian juga tak nampak disini. Padahal lembaga ini sudah lama dimiliki oleh negara, lalu mengapa harus bekerja sama dengan mitra yang masih belum kelihatan hasilnya.
