Mungkin beberapa waktu lagi kalau kita makan di warteg terdapat banyak stiker QR code dari berbagai platform uang elektronik yang siap untuk dipindai ketika kita mau bayar, sehingga pelanggan punya banyak pilihan alat pembayaran, seperti yang sudah bisa kita nikmati di berbagai toko retail modern, kita bisa pakai emoney, flazz, tcash, paypro dan banyak lagi.
Mungkin yang lebih ekstrim jika cashless society sudah semakin membahana, pengemis sekali pun tidak perlu repot bawa wadah atau kantong untuk menampung sumbangan dari para penderma, melainkan pasang saja stiker atau print out berupa QR Code siap dipindai oleh para penderma. Wow....!
Kotak-kotak sumbangan di masjid-masjid yang sering diedarkan kepada jemaah-nya mungkin nanti semakin kecil ukurannya dan tidak punya lubang untuk memasukkan uang, melainkan cuma kotak kecil yang ditempel QR Code, atau mungkin stiker-siker infaq bisa ditempel di berbagai sudut masjid untuk mempermudah jamaah untuk berderma. Bisa pula berderma dengan angka yang tidak lazim misalnya Rp99.999, kan cantik tuh....!
Stiker QR Code, alat pembaca RFID uang elektronik, berbagai aplikasi mobile perbankan yang mendukung uang elektronik semacam Mandiri e-cash, Sakuku BCA, Rekening ponsel CIMB Niaga, Digibank, Jenius dan berbagai platform pembayaran yang mendukung cashless society, semuanya perlu dukungan semua pihak untuk cepat diterima oleh masyarakat luas sampai di pelosok pedesaan.
Transaksi Non Tunai sangat banyak manfaatnya, kemudahan dalam menjalankan transaksi non tunai bukanlah sesuatu yang mahal untuk diwujudkan. Kemudahan itu sudah ada di depan mata dengan semakin masifnya penggunaan uang elektronik di tengah-tengah masyarakat. Coba semuanya sudah tidak pakai uang tunai dalam bertransaksi, berbagai kemudahan tentunya dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun pemerintah. Penjual bisa membuat harga sampai dengan satuan terkecil rupiah, sehingga bisa bersaing dengan lebih kompetitif dengan penjual lainnya.
Kenaikan tarif transportasi misalnya angkutan kota yang seringkali terjadi ketika terjadi kenaikan harga BBM bisa disesuaikan dengan lebih proporsional, karena jika kenaikkannya merunut dengan uang kartal, maka kenaikkan tarif bisa dipastikan minimal dalam angka ratusan, bahkan dalam dalam prakteknya biasanya dalam kelipatan 500-an karena susahnya mendapatkan uang pecahan kecil.
Sama halnya dengan pedagang pasar yang saat ini lumrah untuk menaikkan harga barang dagangannya per kelipatan 500 bahkan 1000 rupiah jika terjadi kenaikkan BBM ataupun sedikitnya suplai barang.
Misalnya ketika harga satu kilogram beras sewajarnya mengalami kenaikan sebesar 3% dari semula Rp10.000 secara teoritis harusnya harganya menjadi Rp10.300, tetapi berbeda kenyataannya di lapangan, karena susahnya uang receh pedagang biasanya mematok harga baru sebesar Rp10.500 bahkan yang pengen ngeruk keuntungan lebih banyak tidak segan untuk menaikkan harganya menjadi Rp11.000.
Kondisi-kondisi tersebut tentunya tidak akan terjadi jika menggunakan transaksi non tunai yang pada akhirnya kenaikkan harga bisa lebih terkendali dalam artian tidak langsung naik dalam kelipatan nominal yang relatif besar melainkan bisa dimungkinkan dalam kelipatan nominal yang kecil. Muara akhirnya, inflasi pun secara tidak langsung bisa ditekan dengan lebih baik. Jadi intinya cashless society bisa membuat inflasi lebih terkendali.
Keuntungan lainnya dari cashless society tentunya transaksi keuangan akan lebih transparan dan bisa mudah dilacak oleh yang berwenang, baik itu pihak PPATK, Direktorat Jenderal Pajak atau pihak berwenang lainnya. Kasus penyuapan pun pasti akan lebih sulit dilakukan karena semua transaksi yang terekam oleh sistem.
Peran pemerintah di sini harusnya sebagai penentu utama, akselerator terwujudnya cashless society yang terbukti banyak manfaatnya. Pemerintah perlu fokus daripada sekedar untuk mengkaji rencana redenominasi yang mungkin malah banyak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat serta biaya yang tentunya tidak sedikit dalam mencetak uang baru, sosialisasi ke masyarakat, sistem dua harga dalam proses transisinya, belum lagi risiko yang tidak dikehendaki yang belum terukur secara pasti jika kondisi politik dan ekonomi tidak stabil saat implementasinya.
