Peran TNI dalam Politik Indonesia Tranfoemasi dan Kontroversi

TRANSFORMASI DAN REVISI UNDANG-UNDANG TNI
Krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an memicu gerakan reformasi yang akhirnya menggulingkan rezim Soeharto pada tahun 1998. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan upaya desentralisasi kekuasaan dan penguatan demokrasi. Peran TNI dalam politik mengalami transformasi besar dengan penghapusan Dwifungsi ABRI dan pembatasan keterlibatan militer dalam politik. TNI dipisahkan dari kepolisian dan difokuskan kembali pada tugas pertahanan negara.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional. Presiden mengingatkan bahwa TNI harus berpijak pada kebijakan Negara dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, revisi Undang-Undang TNI yang sedang berlangsung telah membuka kembali sejarah tentang peran politik TNI di era Orde Baru.

KESAN DAN IMPLIKASI
Kesan dan implikasi dari peran TNI dalam politik Indonesia sangat penting. Jika TNI terus terlibat dalam politik, maka dapat mengganggu stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi dan revisi Undang-Undang TNI yang lebih jelas dan jelas dalam membatasi peran TNI dalam politik. Dengan demikian, TNI dapat fokus pada fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Peran TNI dalam politik Indonesia adalah topik yang kompleks dan dinamis, mencerminkan berbagai fase transformasi dan kontroversi sepanjang sejarah bangsa. Memahami peran TNI dalam konteks ini penting untuk memahami perjalanan politik Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun demokrasi yang kuat dan profesionalisme militer yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Yulianto, A. (2002). Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba ditengah Pusaran Demokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Soesilo, A. S. (2014). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI. Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014.
Kardi, K. (2014). Demokratisasi Relasi Sipil-Militer Pada Era Reformasi di Indonesia. Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014.
Presiden Joko Widodo. (2016). Politik TNI adalah Mendukung Kebijakan Politik Negara. Kominfo.
TNI. (n.d.). TNI dalam Reformasi Nasional. TNI.
Nrangwesthi Widyaningrum et al., "Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Provinsi Lampung)," Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 3, no. 1 (2020): 40--48, https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.150