PERAN TNI DALAM POLITIK INDONESIA TRANSFORMASI DAN KONTROVERSI
Sony Dharmawan
Universitas Islam Negeri Salatiga
Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik Indonesia telah menjadi subjek kontroversial dan perdebatan panjang. Dari awal kemerdekaan hingga era reformasi, Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia telah mempengaruhi peran militer dalam politik dan social di Indonesia, dengan transformasi internal TNI menjadi lebih profesional dan demokratis. Namun, peran TNI dalam politik masih menjadi isu sensitif dan dipertanyakan oleh masyarakat.
Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, TNI, yang awalnya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, TNI menjadi salah satu pilar utama dalam struktur pemerintahan. Namun, perubahan signifikan terjadi pada masa Orde Baru ketika Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.
TNI kemudian menjadi lebih kuat dan berfungsi sebagai alat pertahanan negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas TNI, baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP), dilakukan dengan cara mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
PERAN TNI DALAM POLITIK INDONESIA TRANSFORMASI DAN KONTROVERSI
Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik Indonesia telah menjadi subjek kontroversial dan perdebatan panjang. Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia telah mempengaruhi peran militer dalam politik, dengan transformasi internal TNI menjadi lebih profesional dan demokratis. Namun, peran TNI dalam politik masih menjadi isu sensitif dan dipertanyakan oleh masyarakat.
Meskipun telah terjadi reformasi, peran TNI dalam politik masih menjadi sumber kontroversi.Â
Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan keterlibatan oknum militer dalam politik dan bisnis masih sering muncul. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa profesionalisme TNI dapat terganggu oleh politisasi internal dan tekanan eksternal. Namun, TNI terus berupaya untuk memperkuat profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.
PERAN TNI DALAM POLITIK INDONESIA
Peran TNI dalam politik Indonesia telah berubah sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa itu, TNI menjadi institusi jaminan stabilitas politik dan sosial. TNI juga terlibat dalam kehidupan politik, dengan beberapa pejabat TNI menjabat sebagai pejabat politik. Namun, setelah Reformasi, TNI harus meninggalkan fungsi sosial politik dan fokus pada fungsinya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan.
Di bawah pemerintahan Soeharto, TNI, khususnya Angkatan Darat, menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. Sistem Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) mengizinkan militer untuk berperan ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sebagai kekuatan sosial-politik. Hal ini memberi TNI wewenang luas dalam urusan pemerintahan dan ekonomi, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara. Namun, dominasi TNI dalam politik juga memunculkan berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia dan pengekangan terhadap kebebasan sipil.
KONTROVERSI DAN KRITIKAN
Kontroversi tentang peran TNI dalam politik Indonesia terus berlanjut. Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah kecenderungan semakin leluasanya prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil. Hal ini telah menjadi polemik dalam revisi Undang-Undang TNI, yang memungkinkan prajurit TNI untuk menduduki jabatan di kementerian atau lembaga sipil. Kritikan lainnya adalah bahwa TNI terlibat dalam politik praktis, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.
Meskipun telah terjadi reformasi, peran TNI dalam politik masih menjadi sumber kontroversi. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia dan keterlibatan oknum militer dalam politik dan bisnis masih sering muncul. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa profesionalisme TNI dapat terganggu oleh politisasi internal dan tekanan eksternal. Namun, TNI terus berupaya untuk memperkuat profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.
TRANSFORMASI DAN REVISI UNDANG-UNDANG TNI
Krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an memicu gerakan reformasi yang akhirnya menggulingkan rezim Soeharto pada tahun 1998. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan upaya desentralisasi kekuasaan dan penguatan demokrasi. Peran TNI dalam politik mengalami transformasi besar dengan penghapusan Dwifungsi ABRI dan pembatasan keterlibatan militer dalam politik. TNI dipisahkan dari kepolisian dan difokuskan kembali pada tugas pertahanan negara.
Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo meminta TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional. Presiden mengingatkan bahwa TNI harus berpijak pada kebijakan Negara dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, revisi Undang-Undang TNI yang sedang berlangsung telah membuka kembali sejarah tentang peran politik TNI di era Orde Baru.
KESAN DAN IMPLIKASI
Kesan dan implikasi dari peran TNI dalam politik Indonesia sangat penting. Jika TNI terus terlibat dalam politik, maka dapat mengganggu stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi dan revisi Undang-Undang TNI yang lebih jelas dan jelas dalam membatasi peran TNI dalam politik. Dengan demikian, TNI dapat fokus pada fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Peran TNI dalam politik Indonesia adalah topik yang kompleks dan dinamis, mencerminkan berbagai fase transformasi dan kontroversi sepanjang sejarah bangsa. Memahami peran TNI dalam konteks ini penting untuk memahami perjalanan politik Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun demokrasi yang kuat dan profesionalisme militer yang tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
Yulianto, A. (2002). Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba ditengah Pusaran Demokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Soesilo, A. S. (2014). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI. Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014.
Kardi, K. (2014). Demokratisasi Relasi Sipil-Militer Pada Era Reformasi di Indonesia. Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014.
Presiden Joko Widodo. (2016). Politik TNI adalah Mendukung Kebijakan Politik Negara. Kominfo.
TNI. (n.d.). TNI dalam Reformasi Nasional. TNI.
Nrangwesthi Widyaningrum et al., "Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Provinsi Lampung)," Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 3, no. 1 (2020): 40--48, https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.150
