Ketika Novanto dibawah tekanan kelompok Sudirman Said, dan kemudian menyatakan bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat, seperti ada kekagetan dari PDIP. Nampaknya PDIP juga tidak siap dan tidak sadar bahwa mereka sudah berada dalam jebakan Sudirman Said, dan PDIP tidak bertindak membungkam Sudirman Said, justru yang menarik adalah kelihaian Presiden Jokowi yang kemudian secara jelas, mempersilahkan saja penyidikan tapi “silahkan buka bukti kejadian”. Disini nampaknya Presiden Jokowi sudah menyadari bahwa dia dalam jebakan Sudirman Said, dan kemungkinan juga Presiden sudah mendapatkan info-info permainan Sudirman Said di KPK. Bahkan dengan kelihaian Sudirman Said, PDIP malah diarahkan berbenturan dulu dengan Demokrat dan SBY, padahal di Jateng, Demokrat adalah sekutu PDIP. Hal ini tidak disadari kedua kelompok tersebut, dan memang Golkar kelompok Luhut-Bakrie, PDIP serta Demokrat menjadi sasaran operasi politik Sudirman Said untuk menciptakan posisi penting Sudirman Said di 2019.
Adanya jaringan gelap Sudirman Said di KPK, dan juga beberapa kelompok Sudirman Said mulai bermain politik praktis seperti Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Anies Baswedan dan juga ada yang bergerak di sektor energy seperti Amien Sunaryadi, juga beberapa kelompok pengusaha besar di belakang Sudirman Said perlu diwaspadai. Ada sekelompok barisan eks MTI yang sudah masuk ke segala sektor dan siap muncul tiba-tiba menjadi kekuatan politik yang memperalat KPK.
Dari sektor logistik politik, Sudirman Said tidak lagi mengandalkan Achyar yang ditempatkan di Pindad, tapi sudah mengandalkan bidang energy karena ia paham betul seluk beluk disitu, dari sisi politik Sudirman Said menggunakan KPK sebagai alat tekan dan dari sisi massa tentunya dengan jaringan Pilkada 2017 yang bermain dalam “penjatuhan Ahok”. Tiga hal ini yang kemudian menjadi kunci kemenangan Sudirman Said dalam menguasai Indonesia di tahun 2019.
Sikap sikap tidak fair dalam berpolitik dengan menggunakan KPK tentunya harus menjadi penyelidikan serius, dan bila terdapat alat bukti lebih dari dua adanya skenario penggunaan KPK maka pihak yang dirugikan bisa melaporkan pada pihak Kepolisian RI. Selama ini sudah terlihat sekali ada “kelompok gelap” Sudirman Said yang bermain di KPK, namun belum bisa dibongkar baik dari pihak Kepolisian maupun dari investigasi jurnalistik.
Bila tidak terbongkar permainan-permainan Sudirman Said di KPK, maka tidak mungkin “kartu Sudirman Said” akan jadi kartu penting dalam menjebak Jokowi dalam 2019.
KPK didirikan dengan semangat anti korupsi dan percepatan pemberesan korupsi, namun kemudian KPK oleh sekelompok oknum dibawah arahan Sudirman Said malah menjadi pemain politik dan seakan akan menjadi “Partai Politik Malam” yang bisa menyergap siapa saja dalam kondisi tak terduga.
Banyak korban dari permainan Sudirman Said ini, ikan besarnya adalah Ganjar Pranowo sebelum menjebak sasaran tembak 2019 yaitu Jokowi.
Pertarungan dalam soal KPK ini bukan lagi menyentuh wilayah moralitas dan hukum, tapi sebenarnya sudah wilayah politik. Manuver manuver KPK yang berkaitan dengan politik Pilkada 2018, juga dibaca dari permainan politik, bila kemudian permainan KPK yang salah satu domain wilayahnya dipermainkan oleh “jaringan gelap KPK Sudirman Said” maka itu semacam domba menyerahkan pada serigala berbulu domba. Tak mungkinlah permainan permainan gaya Machiavellian Sudirman Said dijawab dengan kepatuhan akan hukum dan moral gaya Savonarola yang kemudian dimakan habis tanpa sisa. Bila pada Pilkada 2017, sakralitas agama yang dipermainkan dalam politik, maka pilkada 2018 sakralitas KPK yang dimainkan oleh jaringan Sudirman Said dan Jusuf Kalla, lalu 2019 adalah gabungan sakralitas agama dan sakralitas KPK menjadi arus utama pertarungan.
Permainan politik Sudirman Said dengan memperalat beberapa oknum KPK dan jaringan
MTI yang kemudian banyak menanamkan pengaruhnya di KPK serta eks komisioner KPK harus secara cantik dibuktikan oleh para lawan politik Sudirman Said dengan mengajukan fakta hukum dan pembongkaran jaringan gelap KPK sehingga pihak Kepolisian bisa bertindak menangkapi para petualang petualang politik yang memperalat KPK…
Karena pada akhirnya, semua akan sadar ketika seseorang menguasai jaringan gelap di tubuh KPK, orang itu sudah menjadi “Raja Tanpa Mahkota” sebelum merebut peci regalia kepresiden RI.
