Isu rencana reshuffle kabinet Indonesia maju yang dihembuskan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini menjadi bola liar yang menimbulkan perdebatan panas dikalangan elit-elit partai politik dan publik tanah air.
Isu rencana reshuffle kabinet pertama kali disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden. Momen pernyataan tersebut tepatnya ia sampaikan seusai peresmian Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, pada Jumat (23/12/2022).
Terakhir sebagaimana dikutip dari kompas.com, Jokowi juga bahkan mengakui bahwa memang ada rencana akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia maju.
Pernyataan tersebut Jokowi sampaikan usai meresmikan revitalisasi Stasiun Manggarai tahap I, pada Senin (26/12/2022).
"Reshuffle? Iya," ujar Jokowi sembari mengangguk ketika ditanya awak media,Â
Rencana reshuffle kabinet yang dihembuskan oleh Presiden Jokowi tersebut pun langsung memantik perdebatan dan ditafsirkan oleh banyak pihak akan menyasar para menteri dari Partai Nasdem yang dianggap sudah tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi.
Nasdem yang kini masih berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap bermanuver karena mencalonkan Anies yang notabene dari kalangan kontra Jokowi.
Apalagi, Nasdem berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi pemerintah, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Langkah politik yang diambil oleh Nasdem tersebut dinilai oleh banyak pihak, khususnya para pendukung pemerintahan Jokowi sebagai sebuah tindakan yang tidak etis secara politik.
Salah satu tokoh politik pendukung Jokowi yang terang-terangan meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi para menteri dari Partai Nasdem adalah politisi senior PDI-P yang juga anggota DPR-RI, Djarot Saiful Hidayat.
Djarot bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.
Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja dengan baik menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi.
Djarot juga berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi. Dalam hal ini Djarot menyebutnya dengan istilah "supaya ada satu darah baru yang segar".
Politisi PDI-P yang juga Anggota Komisi IV DPR ini juga menyinggung masalah kebijakan impor beras ditengah digemborkannya swasembada beras oleh pemerintah. Selain itu harga beras juga terpantau naik dipasaran menjelang libur Natal dan tahun baru.
Reshuffle kabinet hak prerogatif Presiden
Pada umumnya ada dua alasan mengapa Presiden melakukan reshuffle kabinet. Pertama, karena berdasarkan alasan evaluasi kinerja dan kedua karena alasan politis.
Reshuffle kabinet karena alasan kinerja menteri yang buruk dan tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Presiden memang seharusnya menjadi motif utama bagi presiden dalam melakukan perombakan jajaran kabinetnya.
Namun, bukan tidak mungkin pula alasan politis juga bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk mengganti para menteri yang dianggap sudah tidak sejalan secara politik.
Hal itu dimungkinkan karena memang kewenangan mengangkat dan memberhentikan para menteri sebagai pembantu Presiden adalah mutlak hak prerogatif dari seorang Presiden.
Meskipun secara etika politik, mencopot menteri karena alasan politik memang kurang etis, namun hal itu biasa terjadi di dalam politik.
Isu reshuffle kabinet memperkeruh hubungan Nasdem-Jokowi
Pasca mencuatnya isu reshuffle kabinet yang dihembuskan oleh Presiden Jokowi, hubungan antara Partai Nasdem dan Presiden Jokowi terlihat semakin tidak kondusif.
Saling sindir antara kader senior PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPP Partai Nasdem menanggapi soal isu reshuffle kabinet ini menunjukkan bahwa hubungan Jokowi-Nasdem memang tidak sedang baik-baik saja.
Meskipun dalam beberapa kesempatan Nasdem menyatakan berkomitmen akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai di 2024, namun sikap Nasdem yang memilih mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 dan rencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS yang dianggap kontra dengan pemerintahan Jokowi telah terlanjur membuat hubungan Nasdem dan Jokowi menjadi "retak".
Sinyal keretakan hubungan Nasdem-Jokowi bisa dibaca diantaranya dari ketidakhadiran Jokowi pada acara ulang tahun Partai Nasdem dan dibalas dengan ketidak hadiran Surya Paloh pada acara pernikahan anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pada beberapa waktu yang lalu.
Meskipun mungkin ada alasan-alasan tertentu yang melatarbelakangi mengapa kedua tokoh ini tidak bisa hadir pada dua acara penting bagi mereka masing-masing, namun publik telah terlanjur mempunyai persepsi bahwa hubungan diantara keduanya memang sedang tidak baik-baik saja.
Kalau memang benar pada saatnya nanti Presiden Jokowi me-reshuffle menterinya yang berasal dari Partai Nasdem, maka bisa dipastikan hubungan Jokowi-Nasdem memang sedang tidak baik-baik saja alias telah terjadi keretakan yang serius diantara mereka.
Mungkinkah Presiden Jokowi akan mereshuffle menterinya yang berasal dari Partai Nasdem?Â
Kita tunggu saja tanggal mainya, hehe
Sekian dari Jambi untuk Kompasiana, salam!
Pematang Gadung, 28 Desember 2022
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
