Djarot bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.
Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja dengan baik menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi.
Djarot juga berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi. Dalam hal ini Djarot menyebutnya dengan istilah "supaya ada satu darah baru yang segar".
Politisi PDI-P yang juga Anggota Komisi IV DPR ini juga menyinggung masalah kebijakan impor beras ditengah digemborkannya swasembada beras oleh pemerintah. Selain itu harga beras juga terpantau naik dipasaran menjelang libur Natal dan tahun baru.
Reshuffle kabinet hak prerogatif Presiden
Pada umumnya ada dua alasan mengapa Presiden melakukan reshuffle kabinet. Pertama, karena berdasarkan alasan evaluasi kinerja dan kedua karena alasan politis.
Reshuffle kabinet karena alasan kinerja menteri yang buruk dan tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Presiden memang seharusnya menjadi motif utama bagi presiden dalam melakukan perombakan jajaran kabinetnya.
Namun, bukan tidak mungkin pula alasan politis juga bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk mengganti para menteri yang dianggap sudah tidak sejalan secara politik.
Hal itu dimungkinkan karena memang kewenangan mengangkat dan memberhentikan para menteri sebagai pembantu Presiden adalah mutlak hak prerogatif dari seorang Presiden.
Meskipun secara etika politik, mencopot menteri karena alasan politik memang kurang etis, namun hal itu biasa terjadi di dalam politik.
Isu reshuffle kabinet memperkeruh hubungan Nasdem-Jokowi
