Kala Umat Nasrani Menolak Rayakan Natal di Monas

Natal tinggal menghitung hari. Namun berbagai berita seputar perayaan umat Nasrani tersebut hampir tak pernah sepi. Terutama setelah menyeruak kabar bahwa pemerintah DKI Jakarta mengajak agar perayaan tahunan itu diadakan di Monumen Nasional. Sejauh ini, respons dari masyarakat Nasrani sendiri cenderung menolak.

Dari sekian banyak respons tersebut, pernyataan dari Romo Benny Susetyo, 18 Desember lalu dan diangkat oleh Tribunnews, menarik perhatian saya. Rohaniwan tersebut berujar bahwa lebih baik bagi masyarakat Nasrani untuk merayakan saja di gereja masing-masing. Terlebih ia juga mendengar bahwa untuk perayaan itu akan digunakan dana yang bersumber dari APBD DKI, dan inilah yang menuai gugatannya.

Menurut Romo Benny, akan lebih baik jika dana APBD tidak digunakan untuk perayaan itu. Menyimak pemberitaan tersebut, rohaniwan ini lebih berpijak pada prinsip bahwa Natal adalah kegiatan berdoa, dan untuk berdoa tetap lebih baik diadakan di rumah ibadah. "Nggak perlulah dana APBD digunakan untuk ini, nggak penting. Mending untuk anak-anak miskin," katanya, seperti dikutip dari Tribunnews.

Sementara di berbagai jejaring sosial, respons seputar Natal di Monas  lebih beragam. Tak sedikit yang berpandangan bahwa ajakan untuk Natal di Lapangan Silang Monas itu cenderung politis. 

Terlebih bukan rahasia jika menjelang Pilkada lalu, pasangan terpilih yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sengaja atau tidak, diduga memang secara telanjang menunggangi isu sentimen agama untuk bisa tiba ke tujuan mereka mendepak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan mengambil alih kekuasaan DKI.

Apakah tudingan bahwa akan ada unsur politisasi dalam Natal di Monas hanya datang dari umat Nasrani? Sepengamatan saya pribadi di berbagai media sosial, tudingan itu justru lebih banyak datang dari kalangan Muslim yang kebetulan bukan pemilih Anies-Sandi saat Pilkada lalu. 

Sedangkan umat Nasrani sendiri lebih terkesan tak ingin berpolemik. "Lha, kita beragama mestinya untuk nyari ketenangan, bukan untuk nyari ribut-ribut atau sekadar ramai-ramai," tukas salah satu teman.

Sedikitnya, terkait rencana Natal di Monas tersebut, memang ada pro-kontra yang mulai memanas. Namun hampir dapat dipastikan sebagian besar berprinsip bahwa Natal di Monas bukanlah hal yang mereka butuhkan.

Itu juga terindikasi dari salah satu cuitan saya yang mendapatkan respons dari banyak pengguna Twitter. Saat di sana saya menuliskan dengan pesan kira-kira berbunyi bahwa bagi masyarakat Nasrani, tidak diancam-ancam atau diintimidasi kala mereka ingin mendirikan rumah ibadah dan menjalankan ibadah, jauh lebih penting daripada heboh-heboh merayakan Natal di tengah keramaian.

Itu memang bukan suara umat Nasrani. Itu sepenuhnya pikiran pribadi, berangkat dari empati bahwa memang pada faktanya, ketika ada masyarakat Nasrani ingin membangun rumah ibadah, acap diikuti oleh kecurigaan sementara pihak bahwa mereka akan melakukan Kristenisasi dan semisalnya. 

Betapa ketika muncul gagasan umat Kristen ingin mendirikan rumah ibadah, penolakan besar-besaran acap muncul penolakan, dan ini telah menjadi reaksi umum di kalangan umat Muslim. 

Saya pribadi menolak sikap sentimen begitu rupa karena pertimbangan bahwa, masak iya kita telah mendirikan masjid sampai dengan musala di mana-mana dengan suara azan dan pengajian membahana, tapi justru melarang umat lain bergembira dengan keberadaan rumah ibadah mereka untuk berdiri di mana mereka rasa perlu?

Sejatinya, jika ingin adil, mbok ya, memang kita pun tak perlu keberatan saat mereka ingin mendirikan rumah ibadah. Penerimaan seperti ini, jauh lebih dibutuhkan mereka sebagai saudara beda agama, tapi masih sebangsa, daripada menggiring mereka untuk menjadi penampung APBD dalam jumlah besar namun hanya untuk heboh-heboh merayakan suatu hari yang sakral bagi mereka.

Jadi, jika dipertanyakan kenapa umat Nasrani cenderung menolak perayaan Natal di Monas, saya pribadi meyakini karena mereka tak ingin dipolitisasi terlepas mereka tak melemparkan tudingan tersebut. Di sisi lain, mereka tentu saja lebih membutuhkan kesyahduan perayaan itu sendiri, meriah-semeriahnya di tempat yang mereka yakini paling bisa mewadahi nilai sakral dari peraaan itu.

Terlebih lagi, jika ditelusuri lebih jauh, apakah perayaan Natal di Monas itu adalah permintaan mereka, sama sekali bukan. Namun itu memang lebih terlihat sebagai ajakan pemerintah DKI, walaupun memang masih bisa diperdebatkan apakah benar gagasan itu berangkat dari motif politisasi semacam membersihkan nama dalam perjalanan mereka berkuasa? 

Ataukah itu murni berangkat dari keinginan mereka untuk memberikan apresiasi dan hak bagi masyarakat Nasrani untuk mengekspresikan dan merayakan hari raya mereka tersebut.

Tak ada yang bisa memastikan, kecuali pemilik gagasan itu sendiri. Sebab tudingan, apa saja bentuknya tentu saja berangkat dari praduga, dan praduga itu sendiri terkadang hanya dapat menjadi clue untuk membuktikan sesuatu benar atau tidak. 

Hemat saya pribadi, praduga bahwa ada unsur politisasi dalam rencana perayaan Natal di Monas itu, jika pihak Pemda DKI dapat memastikan ke depan tak ada lagi ancaman bagi umat Nasrani untuk mendapatkan haknya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang juga turut berkeringat dan berdarah-darah mendirikan negeri ini.

Tak hanya di DKI, ketegasan bahwa umat non-Muslim pantas mendapatkan hak yang sama dalam segala hal, terutama dalam kesempatan beribadah sampai dengan mendirikan rumah ibadah, sampai hak-hak lainnya selayaknya bangsa Indonesia, memang pantas diperhatikan. Setidaknya, jangan ada lagi satu pihak merasa lebih berhak atas negeri ini hanya karena alasan bahwa kitalah umat beragama paling besar di negeri ini.

Percayalah, jika ditanyakan kepada semua umat Nasrani, mana lebih penting perayaan Natal besar-besaran di Monas, dengan pengakuan atas hak mereka, mereka pasti akan lebih memilih yang kedua. Sebab, hanya pada pilihan kedua itulah, ketulusan pengakuan atas keberadaan mereka jauh lebih terasa dibandingkan dengan perayaan di Monas yang memang rentan dengan hura-hura dan mubazir.***