Langkah Edan Anies Baswedan: Goda Ormas dengan Uang

Ada kabar baik dan kabar buruk, bahwa calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan kucuran dana untuk semua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di ibu kota ini.

Menjadi kabar baik, hanya bagi  kalangan masyarakat yang menjadikan ormas sebagai "lahan pekerjaan". Bagi anggota, yang mungkin kurang mendapatkan pemasukan dari pekerjaan lain, tak perlu lagi terlalu dipusingkan dari mana mendapatkan  uang. 

Sedangkan bagi petinggi ormas, ini membantu meringankan beban mereka  sendiri untuk memikirkan apa yang dapat diberikan kepada pengikut mereka.

Di sisi lain, makin tinggi godaan masyarakat untuk bergabung dengan ormas tertentu, makin besar peluang petinggi ormas menjadikan organisasinya sebagai jembatan untuk berbagai kepentingan; mendulang suara untuk politik, atau bahkan mengangkat mereka sendiri ke pentas politik, dan diperhitungkan karena pengaruh mereka di sana.

Menjadi kabar buruk, lantaran jika Anies terpilih pun maka takkan ada uang pribadinya yang akan digelontorkan untuk ormas tersebut. Ia tinggal merogoh kocek milik APBD DKI, dan ia sendiri mendapatkan sanjungan sebagai pemimpin yang penuh perhatian, tahu balas budi, dan di sisi lain bargaining-nya di kalangan ormas pun nyaris dipastikan akan lebih kuat.

Apakah itu mengada-ada? Jika ingin jujur, dalam perjalanannya bertarung meraih kursi DKI-1 pun terbukti Anies lebih menggantungkan nasibnya pada uang dari Sandiaga Uno yang notabene sebagai calon wakilnya. Apakah ia merasa malu dengan itu? 

Tidak, karena memang terbukti di banyak kesempatan tampil di talk-show ia bahkan membenarkan sikap berpijak pada modal tandemnya itu sebagai hal positif.

Jadi, bukan tak mungkin, kelak Anies pun takkan merasa malu-malu untuk menjadikan anggaran dari APBD untuk "modal" politiknya, mendapatkan simpati dari publik yang sejak Pilkada rajin dimanfaatkan untuk mengintimidasi lawan hingga merangkul calon pemilih sebanyak-banyaknya.

Kelebihan Anies di sini, ia selalu mampu memoles janjinya dengan bahasa sesantun dan sehalus mungkin. "Komitmen kami, ingin memastikan semua ormas di Jakarta dapat dukungan dari Pemda dan memiliki ketersediaan dana," katanya, seperti dilansir Indopos.

Belakangan ia terlihat berusaha menghindar dari kejaran persoalan apakah janjinya itu kelak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ia hanya menyinggung pihaknya akan menetapkan kriteria ormas mana yang dinilai layak mendapatkan bantuan.

"Tentu ada kriteria. Tapi tidak bisa saya sebut sekarang. Nanti kalau sudah dilantik," katanya, seperti dilaporkan Kompas.com.

***

Anggap saja itu hanya prasangka buruk saya saja. Tapi perlu juga disimak lagi bagaimana konsekuensi dari sebuah pernyataan, sebuah janji. Mungkin dapat saja itu hanya sekadar janji, karena Anies pun takkan cukup berani menggerogoti uang daerah karena ada lembaga sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi yang siap memamahnya jika terlalu nekat. Tapi janji tersebut takkan sepenuhnya dapat dihindari.

Sejauh ini, dari ormas terdaftar saja, hanya terdapat 10 ormas yang terdaftar di Pemprov DKI. Di sisi lain, ditambah ormas yang belum terdaftar, terdapat tak  kurang dari 52 ormas terdapat di Jakarta--menurut catatan Viva.co.id. 

Di era Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat, mereka memang cenderung ketat terhadap ormas, meski mereka menyadari jika hal itu justru berdampak buruk bagi mereka. Pasalnya, mereka rentan mendapatkan antipati dari masyarakat yang bergabung di ormas tertentu, sementara di sisi lain mereka pun seperti halnya Anies, membutuhkan suara di Pilkada, terutama putaran kedua.

Kelak Anies hanya bisa berdiri di belakang jika tanpa prinsip - Gbr: CNN

Ketatnya sikap Pemprov DKI di era Ahok-Djarot karena memang mereka berpijak kuat pada ketentuan bahwa ormas pun harus memiliki syarat khusus agar mereka menjadi organisasi terdaftar. Selain memiliki kantor sampai susunan pengurus, akte notaris pun menjadi wajib.

Djarot sendiri sempat mengeluhkan jika Ormas selama ini banyak yang hanya berbekal papan nama organisasi, dan mengandalkan itu untuk membawa proposal. Pihaknya  justru ingin membatasi hal itu terjadi.

Di sini jelas ada dua sikap berbeda dari para petarung di Pilkada DKI. Kubu Anies sudah mengiming-imingi bantuan sejak belum terpilih, sedangkan kubu Ahok-Djarot justru bersikeras untuk "tidak memanjakan" ormas.

Sikap kubu Ahok-Djarot tentu saja bukan kabar baik bagi sebagian ormas, lantaran hal itu bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk "bermain" lewat proposal. Di sini hanya Anies yang berpotensi memanjakan mereka.

Pertanyaan, sikap mana yang ideal dan mendidik? Apakah iming-iming uang bukan sebuah pembodohan serius, dan bahkan rentan membuat sebagian masyarakat termanjakan  hanya bermodalkan nama ormas tertentu?

Jawaban untuk itu tentu saja kembali ke diri sendiri. 

Saya pribadi berpikir, bukan waktunya bagi calon pemimpin selalu menggoda uang demi kepentingan politik, apatah lagi menggodanya bukan dengan uang sendiri. 

Jadi, jika ada calon pemimpin terburuk, dapat dikatakan adalah mereka yang melakukan dua kesalahan; pertama, mengiming-imingi uang, kedua, uang itu bukan uang pribadi. Rakyat DKI idealnya memiliki calon pemimpin yang lebih "tahu malu", bahwa apa yang ada di tangan mereka jika terpilih hanya titipan dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk kelompok atau golongan tertentu.

Ringkasnya, jika money politic adalah langkah berpolitik yang buruk, maka yang lebih buruk adalah memainkan money politic tapi dari uang publik. Mudah-mudahan kalaupun  Anies harus terpilih, ia dapat menjadi prinsip satu lagi yang tak kalah penting dari semua kata-kata mutiaranya, "cukup tahu malu". Sementara jika Ahok-Djarot terpilih lagi, mereka punya kewajiban menunjukkan pelajaran penting, kenapa pemimpin harus tegas tanpa merayu rakyat sendiri dengan uang.