Di Saat Pagar Laut Belum Tenggelam, LPG 3kg, Siapa di Balik Layar Jelang Ramadan 1446 H?

Terkait harga elpiji 3kg, mengapa Sri Mulyani kagetnya tidak sejak 10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 tahun yang lalu? Mengapa kagetnya baru sekarang, jelang Ramadan? Saat ada kasus Pagar Laut, dll? Siapa yang menyuruh kaget?

(Supartono JW.03022025)

Bu Menteri Keuangan RI, selama  ini ke mana saja? Bukankah juga bagian dari rakyat biasa yang dapat amanah menjabat? Sudah berapa periode di Pemerintahan? Kok, bikin gaduh. Maaf, pura-pura kaget, seolah baru tahu bahwa selama ini gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang dijual di pasaran tidak sesuai harga Rp 12.700. Padahal Subsidi LPG dari uang rakyat per tabung Rp 30.000, sebab harga resminya Rp 42.700.

Sandiwara basi

Berbagai pihak pun menyoroti sandiwara Sri Mulyani, yang seolah kaget tentang harga LPG 3kg yang diumbar di sosmednya, di saat rakyat juga ingin tahu kelanjutan kisah Pagar Laut, kasus Hasto, kasus 300 triliun, dll. Eh, kini jelang Ramadan 1446, rakyat pun dibuat resah, sebab gas LPG adalah menyangkut hajat hidup rakyat.

Saya sendiri, menyebut bahwa drama LPG, baca elpiji ini adalah drama basi. Mudah ditebak apa tujuan dan ke mana arahnya di saat di +62 kini juga sedang terjadi berbagai drama yang pemicunya juga Pemerintah, baik Pemerintah sebelumnya, mau pun sekarang.

Apakah logis, sebagai sesama rakyat, seorang menteri, hari gini baru tahu rakyat jelata membeli elpiji harganya berapa? Mengapa baru tahu dan pura-pura kagetnya menjelang Ramadan. Sebagai menteri juga mustahil kan tidak tahu bahwa elpiji itu senjata utama rakyat untuk kehidupan sehari-hari?

Tidak masuk akal

Maaf, Pak Presiden, mengapa Anda memiliki menteri yang begini? Masalah elpiji 3kg, yang di pengecer dijual berapa, dari agen resmi berapa, dari pemerintah berapa, rakyat banyak yang tidak tahu. Bahkan banyak yang tidak mau tahu. Sehingga membeli elpiji 3kg Rp 25.000 pun tetap dilakukan demi kehidupan sebagai rakyat jelata tetap berjalan.

Kebijakan elpiji dijual dengan harga berapa dan siapa yang menjual, selama ini, rakyat juga tidak protes, tidak unjuk rasa, tidak melakukan demonstrasi. Tetapi, saat penjualan gas elpiji tidak sesuai aturan, meski rakyat terus dirugikan, selama ini siapa yang "bermain?"

Jadi, saat menterinya pura-pura kaget, lalu berupaya membuat aturan mengembalikan penjualan gas elpiji ke agen resmi, menjelang Ramadan, tanpa sosialisasi dan jalan keluar yang baik untuk pengecer (UMKM) adalah kebijakan menyengsarakan rakyat.

Rakyat paham

Sejatinya, sebagian rakyat +62 sangat memahami tujuan dari kebijakan Kementerian ESDM untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran.

Rakyat juga paham bahwa kebijakan ini guna memastikan harga yang diterima oleh kelompok rumah tangga dan pelaku UMKM, selaku konsumen utama gas melon ini sesuai sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

HET adalah harga eceran tertinggi, dalam bahasa Inggris: maximum retail price (MRP), adalah harga tertinggi yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual di suatu negara. Harga ini dihitung oleh produsen. Namun, pengecer diperbolehkan menjual produk dengan harga di bawah HET. HET berbeda dengan harga eceran resmi di mana harga tersebut hanya berupa rekomendasi, tidak dapat ditegakkan oleh undang-undang.

Namun, dampak dari kebijakan ini, menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat akibat munculnya kelangkaan gas di tingkat pengecer. Pasalnya, warung pengecer merupakan pangkalan yang paling dekat ke masyarakat. Keberadaan pengecer ini setidaknya telah berhasil mengurai potensi antrean di pangkalan-pangkalan gas.

Terlebih, sudah pasti bahwa jelang bulan Ramadan kebutuhan gas elpiji 3 kg juga meningkat.

Mensejahterakan cukong, matikan UMKM

Mengembalikan penjualan gas elpiji hanya di agen resmi, ini juga dapat dibaca apa maksud dan tujuannya. Bukankah agen resmi ini pemiliknya juga para pemodal/cukong? Apalagi jelang Ramadan, "mereka" yang bermain di balik gas elpiji ini, tentu sudah merencanakan dengan matang, sehingga Pemerintah pun dapat diatur atau pura-pura membuat aturan mulai 1 Februari 2025, gas elpiji 3kg hanya dijual di agen resmi.

Luar biasa, negeri ini sudah benar-benar dijajah dengan nyata. Penjajahnya adalah oligarki yang menjadi cukong Pemerintah. Daratan, laut, gas elpiji, semua sudah mengikuti aturan cukong.

Mengapa Sri Mulyani kagetnya tidak sejak 10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 tahun yang lalu? Mengapa kagetnya baru sekarang, jelang Ramadan? Saat ada kasus Pagar Laut, dll? Siapa yang menyuruh kaget? Siapa di balik layar?