Pagar Laut: Salah Satu Wujud Kolaborasi KKN yang TSM?

Drama pagar laut ini bukan misteri, tetapi perbuatan saling menguntungkan yang terkolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama. Agar kesannya ada yang benar dan ada yang salah, maka digoreng seolah misteri. Karena di balik ini, ada apa? Mudah bukan menebaknya secara logika?

(Supartono JW.25012025)

Pemagaran laut dengan bambu, ada yang sampai puluhan km di Tangerang, juga di beberapa wilayah lain di Indonesia, bukanlah hal yang mudah dan murah.

Logikanya?

Secara logika, siapa pun yang berani memagari laut, pasti karena sudah mengantongi bukti kuat bahwa perbuatan mereka adalah legal karena ada pihak pemerintah yang membantu membuatnya menjadi legal dalam bentuk bukti-bukti yang dapat menghindarkan mereka dari jerat pidana.

Hingga artikel ini saya tulis, rakyat Indonesia belum mendapatkan kejelasan informasi, siapa dalang pemasangan pagar laut itu.

Yang sekarang rakyat tahu, pagar laut, khususnya yang di Tanggerang sedang dalam proses pembongkaran atas perintah langsung Presiden Prabowo. Meski, secara hukum, pagar laut itu, prosesnya baru penyegelan oleh pihak terkait. Tapi perintah bongkar mengalahkan proses hukum, karena siapa dalang di balik pagar laut ini belum terungkap.

Tapi, dari semua drama tentang pagar laut itu, mungkin para pihak yang terlibat dan ikut  andil dan kecipratan rezeki pura-pura lupa/tidak mau tahu/tetap menganggap rakyat bodoh.

Wahai semua pihak yang terlibat dalam hal pagar laut, drama kalian itu sudah kuno. Siapa yang berkepentingan dan punya uang? Siapa yang butuh uang? Semua berkolaborasi di drama pagar laut ini, sehingga sampai detik ini, nampaknya, Pemerintah pun tidak mau gegabah langsung menangkap siapa dalangnya.

Sepertinya, pihak pemasang pagar laut ini, justru masih cukup masif dalam posisi tawarnya karena punya uang. Rakyat pun dikira bodoh. Karena menangkap maling ayam saja mudah. Pagar laut yang sampai puluhan km, seolah begitu rumit.

Apakah era Pemerintahan baru, masih harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan KKN yang TSM dari pemerintahan sebelumnya?

Rakyat Indonesia kini dibukakan mata hati dan pikirannya, bahwa  sebelum Pemerintahan yang sekarang, betapa masifnya (kuat, kukuh, padat) perbuatan KKN yang TSM. Siapa yang dapat berbuat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara terstruktur, tersistem, dan masif (TSM)? Apakah rakyat jelata?

Bahkan dari kasus pagar laut yang sudah pasti ada KKN yang TSM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ke mana ya? Sampai rakyat banyak yang berpikir bahwa KPK hanya sibuk mengurusi kasus pesanan tuannya.

Lalu, saat ada pihak yang melaporkan, baru seolah aktif terlibat dan memberitakan pekerjaannya? Seperti mereka memberitakan bahwa, KPK menerima laporan terkait dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan laut Tangerang, Banten yang telah dikaveling dengan pagar. Laporan kasus pagar laut tersebut dilayangkan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau MAKI Boyamin Saiman pada Kamis, 23 Januari 2025.

"Laporannya baru masuk," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi awak media, pada Kamis (23/1/2025).

Itu lucu tidak sih?

Saya juga membaca ada keluh kesah rakyat yang mengungkapkan bahwa anggaran polri dan kejaksaan itu besar. Malah masih ada usulan naik, dan disetujui. Tetapi kasus pagar laut, malah sudah dicabuti. Rakyat pun bertannya, tersangkanya siapa ? Apa begini susah? Apa sulit sekadar melihat yang tanda tangan sertifikat siapa dan ditelusuri lagi siapa yang mengajukan.

Drama tidak beretika dan bermoral

Pagar laut, sejatinya hanya satu dari sekian ribu bahkan jutaan masalah di Indonesia, yang dibuat dan diciptkan oleh pihak yang memiliki akses KKN secara TSM, yang mustahil dapat dilakukan oleh rakyat jelata.

Pastinya, pemagaran laut di pesisir tersebut merupakan tindakan melanggar hukum dan mengabaikan prinsip pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mencerminkan masalah pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan kolektif dalam menjaga kedaulatan kelautan Indonesia.

Pemagaran laut di pesisir ini jelas melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 35 undang-undang tersebut secara eksplisit melarang aktivitas yang merusak ekosistem pesisir.

Selain itu, tindakan ini juga diduga melanggar Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan pembangunan di zona pesisir harus memiliki izin resmi.

Pertanyaannya, apakah pihak-pihak yang melanggar hukum ini "bermain sendiri?".

Jawabnya mustahil. Dapat dipastikan, mereka bermain drama secara kolektif. Dari bawah sampai atas sudah terskenario. Sudah ada jaringannya. Ada jaring pengamannya. Semua sudah sesuai program KKN yang TSM.

Bila Pemerintah melalui pihak terkait sampai detik ini belum mengumumkan siapa pelakunya, kepada rakyat Indonesia mohon bersabar.

Semua masih diproses sesuai program KKN yang TSM, sepertinya masih ada negoisasi yang belum deal agar semua pihak yang terlibat, ujungnya selamat. Mungkin ada skenaro KPK pun dapat tugas ikut menyelamatkan.

Jadi, drama pagar laut ini bukan misteri, tetapi perbuatan saling menguntungkan yang terkolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama.

Agar kesannya ada yang benar dan ada yang salah, maka digoreng seolah misteri.

Karena di balik ini, ada apa? Mudah bukan menebaknya secara logika?

Bahkan, pertanyaan saya, setelah pagar laut, kira-kira apa lagi yang akan diangkat? Demi pengalihan isu dan lainnya?