Kasus ASABRI dan Jiwasraya
Saya juga membaca ada pegiat media sosial yang dulu dikenal sebagai buzzer Jokowi dalam dua periode, tetapi dia malah mencuit. Karena Tapera, jadi mengungkit kasus ASABRI dan Jiwasraya yang justru merugikan negara dan nasabah dengan nilai puluhan triliun rupiah.
Atas cuitan itu, ada media yang langsung mengingatkan bahwa kasus itu pada Agustus 2022 lalu, Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Teddy Tjokrosapoetro, terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang.
Direktur Utama PT Rimo International Lestari itu dihukum 12 tahun penjara Putusan majelis hakim sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua primair.
"Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun," ujar hakim ketua IG Eko Purwanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).
Setali tiga uang PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat.
Sadarkah Jokowi bahwa kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat padahal permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an?
Tapera keputusan sepihak
Kini, di tengah rakyat jelata tetap terpuruk dan menderita, tanpa ada kabar, Jokowi malah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Dalam Pasal 55 pp yang diteken pada 20 Mei 2024, Jokowi mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera, tabungan perumahan rakyat. Bentuk tabungan yang menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta.
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kemudian, Jokowi menerbitkan aturan pelaksanaan UU Tapera berbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024.
