Kondisi Darurat, Kok yang Muncul Kurikulum Opsi dan Dibolehkan Sekolah Tatap Muka?

Dari dua pendapat tersebut, ternyata terbukti. Apa yang saya kawatirkan dengan diterbitkannya Kurikulum Darurat namun dengan opsi, malah jadi menambah masalah baru.

Terlepas dari masalah PJJ, tatap muka, dan kurikulum darurat beropsi, sebagian besar masyarakat Indonesia memang masih berpendidikan rendah. Jadi, segala aturan dan kebijakan apa pun memang pelaksanaannya wajib tegas dan tegas juga hukumannya bagi yang melanggar.

Secara umum, di bawah kepemimpinan Jokowi, yang saya catat terlihat tegas itu, semisal penangkapan penjahat kelas teri dan penangkapan masyarakat yang "kritis" dan melawan pemerintah dll.

Jadi menyoal penanganan corona, sejak awal juga tidak tegas. Kini Nadiem ikutan mecla-mencle. Masyarakat butuh bantuan dan solusi. Bukan malah dikasih masalah.  

Maka, kehadiran negara dibutuhkan, kepastian-kepastian aturan juga wajib ditegakkan. Ini NKRI, maka segala aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka negara mengatur, bukan rakyat yang malah disuruh bikin aturan sendiri-sendiri. Bingung dan kehilangan arah. 

Kalau hanya mendelegasikan lalu menyuruh rakyat memilih kebijakannya sendiri, sama saja tidak ada Kemendikbud dong. Bagaiamana Mas Nadiem.