"Para pejabat ini sangat manfaankan dana CSR, sekurangnya dari tiga "perusahaan kakap" di Tangerang untuk dana bansosnya."
"Bila PSBB diperpanjang, maka tidak akan ada kampanye, sehingga ada pejabat dan keluarganya yang tetap dapat berkuasa dan tiga pejabat di tangerang raya sejatinya memiliki tiga kepentingan berbeda, namun intinya kekuasaan dan uang, bukan demi penanganan Covid-19.
Demikianlah pandangan mata yang dapat saya ungkap menyoal betapa riuhnya masyarakat Banten kecewa dan menanggapi perpanjangan PSBB yang sudah melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat.
Bila benar, ada udang di balik batu dari perpanjangan PSBB ini, sepertinya memang harus ada campur tangan pemerintah pusat, yang jaraknya hanya sejengkal dari Banten, Tangerang Raya, karena rakyat Banten kecewa dan terus berteriak.
Apalagi, bila perpanjangan PSBB ini murni  karena keinginan gubernur dan para kepala daerahnya tanpa ada embel-embel dan natural, Pemerintah Pusat pun tetap wajib memperhatikan kasus ini. Sebab, kasus ini menjadi kasus pertama di Indonesia, yang disorot agak aneh dan ada yang aneh. Maka, pantas saja Banten banjir komplain perpanjangan PSBB.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H