Banten Banjir Komplain Perpanjangan PSBB

Diperpanjangnya lagi PSBB Provinsi Banten diedisi kelima oleh Gubernur yang meliputi tiga wilayah, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dan Kabupaten Tangerang selama 14 hari hingga 12 Juli 2020, hingga kini masih terus menjadi perbincangan hangat warganet.

Sebelumnya, atas berbagai pertanyaan dan kekecewaan warganet di wilayah Banten, saya sudah menulis artikel di media ini, menyoal pertanyaan "Apa Udang di Balik Batu dari Diperpanjangnya PSBB Banten".

Mengapa artikel itu bertanya apa udang di balik batunya, sebab PSBB di perpanjang lagi, sementara Kapolri sudah cabut maklumat kerumunan dan daerah lain saja sudah bersiap new normal, meski catatan kasusnya masih lebih tinggi dari Banten.

Jadi, atas perpanjangan tersebut, warganet bahkan berpikir bahwa hal ini karena memang disengaja karena ada berbagai kepentingan di dalamnya.

Bahkan, bukannya mereda, malah hingga hari ini, warganet malah terus membanjiri kolom komentar di berbagai kolom media sosial hingga grup-grup whatsapp yang terus mengungkap kekecewaannya terutama kepada sang Gubernur.

Bahkan, mengetahui saya telah menulis artikel menyoal perpanjangan PSBB Banten, warganet dari Tangerang Raya, justru mengirimkan berbagai komentar warga melalui pesan whatsapp kepada saya siang ini, Selasa (30/6/2020).

Berikut adalah beberapa pesan whatsapp yang saya terima dari warganet, mulai dari pejabat Pemda, tokoh agama, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh olah raga, pemain timnas, tokoh UKM, hingga masyarakat.

1. Kegiatan kumpul di larang...tp org" pemda pd main bola trs.
2. Pengalihan dana nya abis, PSBB lanjut.
3. PSBB slalu diperpanjang supaya bisa menggunakan dana APBD atau APBN.
 4.Tambahan kecil bgt cuma 2 org 1 propinsi kok bisa zona merah yaa?
5. Ini bodoh nya Wahidin Halim.
6. Seorang gubernur yang tidak becus baca RO penagangan covid.
7. Tangsel di serang masa di bombardir sosial media nya krn kebijakan pemimpin yang bodoh. Jadi gubernur tidak cerdas, gagal paham dan nggak mau belajar dr wilayah lain.
8. Alasan gubernurnya mengada ada banget ya?
9. Publik melihatnya gubernurnya kok bodo bgt.
10. Ya mana mungkin masih pandemi minta angka nol per RT.
11. Statement yang aneh.
12. Biar dana nya turun kali.
13. Skrg banyak petinggi kalo ngomong asal nguap aja .. kesel saya.
14. Sama nih sama disdik DKI.. PPDB parah sepanjang sejarah.
15. PSBB sama saja, pelaksanaan  di masyarakat  gak ngaruh.
16. Biarin, biar tahu  keadaan  orang  yg dibawah yg tiap hari harus  bertahan  hidup.
17. Nasib baik aja pada bisa jadi pejabat.. tapi pada gak kompeten.
18.  Alasannya apa? PSBB diperpanjang...

Sementara, banyak komentar yang hampir sama yaitu rakyat semakin susah tapi PSBB diperpanjang dan ada pula yang menyampaikan, "Mau PSBB 1000 kali, virus akan tetap ada.. Yg penting kuatkan imun, salah satunya dgn berolahraga sepak bola..".

Di luar itu, masih banyak sekali komentar warganet yang menyuarakan kekecewaan terhadap gubernur dan kepala daerah yang kesannya setuju-setuju saja.

Atas kondisi ini, bila rakyat Banten terus berteriak dan ternyata sang gubernur dan para kepala daerah tetap kukuh dengan perpanjangan PSBB, akan menjadi persoalan yang tidak kondusif.

Teriakan rakyat semuanya sangat mendasar dan berdasarkan fakta-fakta perkembangan Covid-19 di Banten, namun gubernur dan para kepala daerah seolah menutup mata akan bukti dan fakta yang ada.

Sehingga, ada dualisme pemikiran masyarakat Banten.

Pertama ada yang berpikir ada udang di balik batu dari skenario perpanjangan PSBB ini, karena memang ada kepentingan dan motif sosial, ekonomi, dan politik dari para pemimpin ini untuk kepentingan "mereka".

Sehingga demi menuju tercapainya kepentingan dan motif lain, "mereka" dengan kecerdasannya, pura-pura bodoh dan tidak cerdas, pura-pura tidak mendengar, hingga terkesan buta dan tuli dari teriakan rakyat yang tidak setuju.

Kedua, banyak masyarakat yang tetap melihat perpanjangan PSBB ini secara "permukaan" saja, tidak dalam. Sehingga menuduh gubernur dan para kepala daerah memang benar-benar riil, natural tidak cerdas dan bodoh, akibatnya tidak amanah dan tidak dapat memihak rakyat.

Bila coba saya tengok lagi, komentar warganet sebelumnya, maka bila dirangkum, seharusnya "teriakan" rakyat Banten ini, wajib disikapi oleh Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Covid-19nya.

Coba kita simak, apa tanggapan warganet sebelumnya, yang sudah saya rangkum dan sejatinya cukup tajam arahnya.

" ini mah sengaja di  perpanjang karena APBD habis, jadi yang tidak pakai masker di denda buat pemasukan kas, padahal secara grafik kasus corona di Tangerang Raya turun drastis. Di kota saja tidak sampai 100 yang positif."

"Katanya ada isu bahwa 3 pejabat ini, mau kumpulin duit CSR dan denda masker karena sudah tidak punya dana untum APD, dan jelas ini arahnya juga ada kepentingan pilkada juga."

"Gubernurnya tidak punya pendirian dan disetir atau dikendalikan oleh tiga pejabat di Tangerang yang diungkap bahwa salah satu pejabat ini, bisnisnya adalah Rumah Sakit, jadi bila berharap corona ada terus."

"Di Tangsel, ada kepentingan  karena mau pilkada. Siapa yang memiliki kepentingan itu, masyarakat sudah pada membaca."

"Para pejabat ini sangat manfaankan dana CSR, sekurangnya dari tiga "perusahaan kakap" di Tangerang untuk dana bansosnya."

"Bila PSBB diperpanjang, maka tidak akan ada kampanye, sehingga ada pejabat dan keluarganya yang tetap dapat berkuasa dan tiga pejabat di tangerang raya sejatinya memiliki tiga kepentingan berbeda, namun intinya kekuasaan dan uang, bukan demi penanganan Covid-19.

Demikianlah pandangan mata yang dapat saya ungkap menyoal betapa riuhnya masyarakat Banten kecewa dan menanggapi perpanjangan PSBB yang sudah melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat.

Bila benar, ada udang di balik batu dari perpanjangan PSBB ini, sepertinya memang harus ada campur tangan pemerintah pusat, yang jaraknya hanya sejengkal dari Banten, Tangerang Raya, karena rakyat Banten kecewa dan terus berteriak.

Apalagi, bila perpanjangan PSBB ini murni  karena keinginan gubernur dan para kepala daerahnya tanpa ada embel-embel dan natural, Pemerintah Pusat pun tetap wajib memperhatikan kasus ini. Sebab, kasus ini menjadi kasus pertama di Indonesia, yang disorot agak aneh dan ada yang aneh. Maka, pantas saja Banten banjir komplain perpanjangan PSBB.