Bagi masyarakat yang memahami politik, taktik, dan intrik, peranan Lembaga Survei yang kini meloporkan hasil survei dan mengulik elektabilitas parpol yang tinggi dan melejit, tentu bukan pekerjaan "gratis". Pun, bisa ditebak, ini Lembaga Survei dari pihak mana?
Bagi masyarakat, mungkin perlu mengingat peristiwa sejarah, bahwa dulu, para penjajah tak mau rakyat dari negara yang dijajah menjadi "pintar". Karenanya, apa pun diupayakan agar rakyat tak berontak kepada penjajah karena tetap "bodoh".
Ternyata, penjajahan itu kini diteruskan oleh rakyat bangsa sendiri, dengan tetap membodohi rakyat. Hasil survei menyoal elektabilitas partai dan partai yang melejit, sejatinya memang cara dan teknik agar tercipta imej di masyarakat bahwa partai ini atau itu memang masih hebat.
Bila saja, semua Lembaga Survei bekerja obyektif, dan untuk amanah rakyat, maka pasti tidak akan berpihak ke partai. Sayangnya, rakyat biasa tidak mampu membayar Lembaga Survei.
Semoga reka-rekaan saya ini salah. Lembaga Survei itu memang bekerja untuk dirinnya sendiri, dibiayai oleh dirinya sendiri dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
Bukan karena dibiayai partai dan untuk kepentingan partai. Semoga, ya?
Citra Lembaga Survei
Agar masyarakat semakin tidak gagal paham, terhadap Lembaga Survei yang muncul dan beriringan dengan kepentingan partai, pilkada, dan pilpres, perlu dipahami bahwa Lembaga Survei bukanlah sebuah bisnis, karena memposisikan lembaga survei sebagai bisnis, maka nalarnya untung-rugi.
Dan Lembaga Survei baru  beroperasi jika ada partai atau kandidat yang membutuhkan jasanya dan hitung-hitungannya "berapa keuntungan yang bisa saya ambil dari survei.
Kini di tengah politik kita yang serba "begini", Lembaga Survei banyak yang berubah fungsi sebagai tempat utama mencari nafkah.
Harus dipahami bahwa latar belakang utama berdirinya sebuah lembaga survei adalah memberikan pendidikan politik dan bidang lainnya terhadap publik melalui penelitian yang obyektif. Namun, kini hadirnya lembaga-lembaga survei semakin membuat masyarakat tidak percaya terhadap kredibilitas lembaga survei.
Jadi, kepercayaan masyarakat berpendidikan terhadap obyektivitas dan keberpihakan semakin tipis, namun masyarakat yang belum berpendidikan, menjadi sasaran empuk mereka, karena jumlahnya tetap lebih banyak dan menang.
