Blunder Corona dan Kebijakan Menyikapinya

Bila kita menelisik pemberitaan di negara lain, meski ada yang akhirnya warganya rusuh akibat lockdown demi pencegahan, penanganan, dan antisipasi dampak covid 19 (PPAD19), rasanya hanya negara kita saja yang kisruh. 

Musababnya, PPADC19 dari pemerintah Indonesia sudah terbukti lamban dan terus menjadi sorotan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri, serta terbukti PPADC19 Indonesia terlemah di Asia sesuai laporan Nomura Holdings Inc,  yang dikutip dari bloomberg.com, Sabtu (4/4/2020). 

Selain itu, berdasar tayangan YouTube di channel Energy Academy Indonesia, seperti dilihat pada Senin (6/4/2020), Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo, juga blak-blakan bahwa data corona yang selama ini diungkap, tersimpulkan memang belum valid. 

Sudah begitu, pemerintah juga malah sering membuat blunder tentang PPADC19 yang setiap virus blundernya justru lebih virus dari virus corona yang seharusnya lebih diperhatikan karena terus menyerang dan akibatkan nyawa melayang. 

Dapat ditangkap pula, esensi masalah yang ditimbulkan dari blunder-blunder itu, justru sangat kentara hanya untuk menunjukkan ego pribadi dan kelompok masing-masing pihak, dan nampak jelas, itu adalah lanjutan dari kisah perseteruan politik dan rakyatlah yang selalu jadi korbannya. 

Pihak yang mewakili pemerintah, selalu berupaya membela diri dan selalu mau dianggap bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah adalah benar, dan terkesan terus kukuh mempertahankan sikap paling benarnya, meski pada faktanya, berbagai pihak sudah dapat membuktikan bahwa sikap dan kebijakannya terbukti tidak tepat bahkan cenderung salah. 

Kesalahan yang berakibat blunder ini di antaranya diungkap oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19. 

Menurut LP3ES, selama menghadapi pandemi, ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi. Bahkan selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pemerintah terkait corona. 

Artinya, dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19, seperti diungkap oleh Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020). 

Dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi ketima masa pra krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perkonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan. 

Luar biasa, pernyataan blunder tersebut ternyata dapat disimak di berbagai media yang sudah menayangkan 37 pernyataan tersebut. Apakah pernyataan  blunder yang dirilis oleh LP3ES tersebut akan segera mendapat respon dari pemerintah? Lalu, pemerintah juga akan kembali memperdebatkan atau membantah atau bisa jadi akan menuntut balik?