Blunder Corona dan Kebijakan Menyikapinya

Bila kita menelisik pemberitaan di negara lain, meski ada yang akhirnya warganya rusuh akibat lockdown demi pencegahan, penanganan, dan antisipasi dampak covid 19 (PPAD19), rasanya hanya negara kita saja yang kisruh. 

Musababnya, PPADC19 dari pemerintah Indonesia sudah terbukti lamban dan terus menjadi sorotan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri, serta terbukti PPADC19 Indonesia terlemah di Asia sesuai laporan Nomura Holdings Inc,  yang dikutip dari bloomberg.com, Sabtu (4/4/2020). 

Selain itu, berdasar tayangan YouTube di channel Energy Academy Indonesia, seperti dilihat pada Senin (6/4/2020), Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo, juga blak-blakan bahwa data corona yang selama ini diungkap, tersimpulkan memang belum valid. 

Sudah begitu, pemerintah juga malah sering membuat blunder tentang PPADC19 yang setiap virus blundernya justru lebih virus dari virus corona yang seharusnya lebih diperhatikan karena terus menyerang dan akibatkan nyawa melayang. 

Dapat ditangkap pula, esensi masalah yang ditimbulkan dari blunder-blunder itu, justru sangat kentara hanya untuk menunjukkan ego pribadi dan kelompok masing-masing pihak, dan nampak jelas, itu adalah lanjutan dari kisah perseteruan politik dan rakyatlah yang selalu jadi korbannya. 

Pihak yang mewakili pemerintah, selalu berupaya membela diri dan selalu mau dianggap bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah adalah benar, dan terkesan terus kukuh mempertahankan sikap paling benarnya, meski pada faktanya, berbagai pihak sudah dapat membuktikan bahwa sikap dan kebijakannya terbukti tidak tepat bahkan cenderung salah. 

Kesalahan yang berakibat blunder ini di antaranya diungkap oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19. 

Menurut LP3ES, selama menghadapi pandemi, ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi. Bahkan selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pemerintah terkait corona. 

Artinya, dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19, seperti diungkap oleh Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020). 

Dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi ketima masa pra krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perkonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan. 

Luar biasa, pernyataan blunder tersebut ternyata dapat disimak di berbagai media yang sudah menayangkan 37 pernyataan tersebut. Apakah pernyataan  blunder yang dirilis oleh LP3ES tersebut akan segera mendapat respon dari pemerintah? Lalu, pemerintah juga akan kembali memperdebatkan atau membantah atau bisa jadi akan menuntut balik? 

Mengapa komunikasi pemerintah menjadi terlihat lemah dan malah justru diisi oleh saling kritik dan saling menyerang balik, sehingga tanpa disadari atau memang disadari telah teridentifikasi 37 pernyataan blunder? 

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim dalam sebuah diskusi Senin (6/4/2020) menyebut, blunder pernyataan politik pemerintah selama pandemi Covid-19 terjadi adanya faksi atau kekuatan-kekuatan politik.

Menurut Abdul, faksi tersebut bersaing satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan atau noise dalam komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi wabah corona. Mengapa faksi terus bergulir? Abdul menyebut ada tiga alasan, pertama, adanya investasi elektoral. Politisi selalu berusaha membangun popularitas dan elektabilitasnya.Meskipun tak cukup dominan, investasi elektoral turut menentukan bagaimana para politisi saling menjatuhkan satu sama lain. Mereka berusaha menunjukkan politisi lain supaya tetap mendapat perhatian dari masyarakat agar mereka tetap berada di dalam top of mind masyarakat.

Kedua, faksi juga berkaitan dengan egosektoral yang masih sangat besar antara satu lembaga dengan lainnya. Egosektoral ini bisa menghasilkan perbedaan sudut pandang, baik dari sudut pandang ekonomi, kedokteran, hingga keamanan. Berkaitan dengan watak koalisi pemerintah, meskipun Indonesia menganut pemerintahan presidensial, pemerintah selalu tergantung pada pola koalisi antar kekuatan politik. 

Ketiga, setiap koalisi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka yang cenderung berada di koalisi pemerintahan cenderung lebih mendapatkan tempat. Jadi, tidak heran bila kelompok-kelompok yang berada di dalam koalisi pemerintah itu akhirnya selalu berusaha menemukan cara bahwa dirinyalah yang paling bagus. 

Dari semua fakta yang telah saya ungkap, adanya data dari Nomura Holdings Inc, yang telah memberikan data Indonesia terlemah dalam PPADC19. Lalu pernyataan Kapusdatinkom BNPB yang mengungkap data corona belum valid. Berikutnya hasil temuan blunder pemerintah oleh LP3ES, serta fakta-fakta saling sodok kekuatan politik menurut Abdul, maka kita semua sejatinya dapat menilai dan menyimpulkan sendiri kondisi yang terjadi di Indonesia mengapa menjadi seperti ini. 

Barangkali apapun masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak, memang masih akan sulit menembus hati nurani mereka. 

Akankah blunder terus terjadi dan wabah corona semakin sulit diatasi? Siapa lagi yang akan memicu blunder corona? Dalam situasi seperti ini, kita hanya dapat mendengar, mononton, menyimak apa yang akan terjadi #DariRumahSaja.