Benarkah Kini Indonesia Negeri Milik Cukong, Bukan Rakyat?

Gawat, bila benar, sendi-sendi utama yang menguasai bangsa ini, partai politik dan parlemen sudah dikuasai oleh cukong. 

Sejatinya, selama ini masyarakat sudah tahu bila dalam pergulatan partai politik menuju parlemen hingga penguasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengendalikan adalah para pemodal yang memiliki dana triliunan, serta menguasai bisnis besar di Indonesia. 

Sehingga demi lancar, maju, berkembang, hingga bertahannya lahan bisnis mereka, maka para pemodal yang dapat disebut sebagai cukong (orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain, pemilik modal) yang membiayai parpol demi jagoan-jagoannya menduduki kursi parlemen dan kursi pemimpin negeri melalui pergulatan pemilu yang sudah terskenario. 

Itu kalau bicara cukong dengan modal triliunan, cukong kelas atas, maka sasarannya adalah parlemen pusat dan pemimpin bangsa. Nah bagaimana dengan parpol dan parlemen untuk kelas Kabupaten/Kotamadaya/Provinsi? 

Sama, selama ini para cukong kelas bawah/menengah juga menjadi pemodal untuk parpol di tingkat ini, yang juga ada jaringan dengan para cukong kelas atas. 

Karena modal dari cukong alias pemodal, alias pebisnis, maka tidak mungkin parlemen dan pemimpin kota/kabupaten/prilovinisi, hingga negeri ini tak menggaransi perusahaan-perusahaan milik para cukong tersebut mendapatkan berbagai kemudahan dalam bentuk kebijakan dan lain sebagainya dari para pemimpin yang tidak mungkin membalas budi karena telah dimodali untuk dapat duduk di kursi-nya. 

Selama ini, masyarakat sudah tahu ada kisah itu. Namun, belum pernah ada bukti dan belum pernah para cukong ini ditangkapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, menyoal cukong-pemodal ini, yang selama ini dianggap menjadi pemodal parpol dan menguasai parlemen dengan uangnya, masih sebatas rumor. 

Masih sebatas berita bohong yang bisa disebut juga hoaks. Namun, di tengah masih mengambangnya rumor tentang cukong-pemodal ini, kini Indonesia dibuat geger. Apa yang membuat Indonesia geger? 

Pemicunya adalah pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyatakan bahwa parpol di Indonesia dikuasai oleh cukong. 

Tak pelak, pernyataan Bamsoet yang dirilis berbagai media pun, menjadi berita yang viral, sebab beredar dalam grup-grup media sosial. 

Masyarakat jadi berpikir, apakah pernyataan Bamsoet ini nyata atau hoaks. Untuk itu, masyarakat memang wajib memahami bahwa nampaknya pernyataan Bamsoet adalah benar. 

Kisahnya dalam sebuah acara peresmian sederhana sebuah lembaga kajian sosial-politik bernama  Nagara Institute, di Senayan, Jakarta (17/2/2020) yang Direkturnya, Akbar Faisal --mantan anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Bamsoet mendeklarasikan bahwa parpol-parpol di Indonesia ini dikuasai dan didikte oleh para pemilik modal alias cukong. 

Dalam pernyataannya, Bamsoet mengungkapan bahwa para pemodal, kata Bamsoet, mendatangi Munas atau muktamar parpol yang beragenda pemilihan ketua umum (ketum). Nah di situlah para cukong membawa duit. Lalu, mendekati para politisi yang berpotensi menjadi ketum. 

Bamsoet malah berujar bahwa harga yang dibayar "tidak mahal". Paling-paling satu T. Seribu miliar. Ini sungguh di luar dugaan. Sebeb, Ketua MPR ini mengatakan pernyataannya itu adalah pengalaman, artinya ini adalah fakta, bukan hoaks. 

Apa yang diungkap Bamsoet ternyata nyambung dengan rumor di tengah masyarakat selama ini. Sangat signifikan, karena saat ini Bamsoet sedang duduk sebagai Ketua MPR. Sebab ini bukan hoaks, juga bukan asumsi, maka sepak terjang para cukong ini pun terjabarkan seperti demikian. 

Setelah parpol-parpol dibeli, mulailah berlaku "terms and conditions" (ketentuan dan syarat) atau T&C. Intinya, parpol-parpol berada di bawah kendali cukong. Termasuk kebijakan parpol; akan dibuat sesuai kepentingan cukong. Juga mereka tentukan siapa-siapa personel yang didudukkan di DPR, sampai ke siapa calon presiden dan presiden terpilihnya berikut para menteri, calon gubernur, hingga calon bupati dan walikota. 

Mengapa Bamsoet sampai membuat pernyataan berdasarkan pengalamannya? Apakah Bamsoet sedang ada masalah dengan partai yang mendukungnya, sehingga melakukan tindakan bogkar-bongkar tentang fakta praktik busuk parpol dan cukong dengan politik uangnya? Apa yang sedang diberontak oleh Bamsoet? 

Yang pasti, rumor tentang cukong yang bisa dikatakan sebagai pemilik negeri, adalah nyata. Dengan demikian, bila parpol, parlemen, dan pemimpin bangsa sudah dibeli dan dimodali, bagaimana dengan status polisi, MK, KPU, hingga KPK? Berarti semua juga sudah dibeli dan dimodali. 

Maka, segala hal dalam pemerintahan NKRI ini juga sandiwara? Sejujurnya, atas sikap dan pernyataan Bamsoet ini, masih menyiskan rasa tidak percaya.di tengah masyarakat. Karenanya masih ada pertanyaan, apakah Bamsoet serius dengan pernyataannya yang dapat dianalogikan sebagai sikap pemberontakan? 

Atau, jangan-jangan Bamsoet hanya sekadar menciptakan sensasi saja. Cuma basa-basi sambil mengalihkan perhatian publik. 

Ternyata, Bamsoet tidak bertepuk sebelah tangan. Direktur Nagara Institute Faisal Akbar mengklaim bahwa dia sudah mengidentifikasi sekitar 50 pemilik duit besar yang menempatkan kaki di semua parpol. 

Dalam tulisan yang berjudul "Parpol: Di Bawah Lindungan Para Taipan", edisi 19 Februari 2020, pengamat politik Hersubeno Arief memperkirakan para cukong parpol-parpol itu hampir pasti adalah mereka yang masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis besar nan menggurita. 

Lalu bila membaca daftar orang kaya Indonesia sesuai majalah Forbes, ada 10 orang yang punya kekayaan antara 40 triliun hingga 500 triliun plus adalah cukong lokal. Nah, rasanya semua jadi klop. 

Awalnya masyarakat menganggap kisah cukong pemodal di NKRI ini rumor, namun dari pernyataan dan data-data yang ada tersebut, nampaknya selama ini rakyat memang terus menjadi korban pembodohan para cukong yang mengendalikan parpol, parlemen, hingga pemimpin bangsa. 

Kira-kira bagaimana kisah lanjutan dari pertanyaan bongkar-bongkar praktik politik busuk sekaligus pemberontakan Bamsoet ini? 

Bila kemarin ada Menko yang mencoba mengusulkan adanya rekayasa jodoh dan cinta melalui fatwa menikah lintas orang kaya dan orang miskin, maka kali ini, sebaliknya. 

Kisah para pemimpin bangsa ini penuh sandiwara dan rekayasa. Karenanya negeri ini menjadi negeri penuh rekayasa karena dikendalikan cukong. Karena uang para cukong, negeri ini menjadi bonekanya cukong. 

Ayo rakyat, bagaimana ini? Mau mengadu kepada siapa? Polisi? MK? KPU? KPK? DPR? Presiden? Atau siapa? Untuk menangkap cukong? Siapa yang dapat membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Cukong, dong? Semua yang bayar cukong. 

Ayo kembalikan NKRI menjadi milik rakyat!