Benarkah Kini Indonesia Negeri Milik Cukong, Bukan Rakyat?

Kisahnya dalam sebuah acara peresmian sederhana sebuah lembaga kajian sosial-politik bernama  Nagara Institute, di Senayan, Jakarta (17/2/2020) yang Direkturnya, Akbar Faisal --mantan anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Bamsoet mendeklarasikan bahwa parpol-parpol di Indonesia ini dikuasai dan didikte oleh para pemilik modal alias cukong. 

Dalam pernyataannya, Bamsoet mengungkapan bahwa para pemodal, kata Bamsoet, mendatangi Munas atau muktamar parpol yang beragenda pemilihan ketua umum (ketum). Nah di situlah para cukong membawa duit. Lalu, mendekati para politisi yang berpotensi menjadi ketum. 

Bamsoet malah berujar bahwa harga yang dibayar "tidak mahal". Paling-paling satu T. Seribu miliar. Ini sungguh di luar dugaan. Sebeb, Ketua MPR ini mengatakan pernyataannya itu adalah pengalaman, artinya ini adalah fakta, bukan hoaks. 

Apa yang diungkap Bamsoet ternyata nyambung dengan rumor di tengah masyarakat selama ini. Sangat signifikan, karena saat ini Bamsoet sedang duduk sebagai Ketua MPR. Sebab ini bukan hoaks, juga bukan asumsi, maka sepak terjang para cukong ini pun terjabarkan seperti demikian. 

Setelah parpol-parpol dibeli, mulailah berlaku "terms and conditions" (ketentuan dan syarat) atau T&C. Intinya, parpol-parpol berada di bawah kendali cukong. Termasuk kebijakan parpol; akan dibuat sesuai kepentingan cukong. Juga mereka tentukan siapa-siapa personel yang didudukkan di DPR, sampai ke siapa calon presiden dan presiden terpilihnya berikut para menteri, calon gubernur, hingga calon bupati dan walikota. 

Mengapa Bamsoet sampai membuat pernyataan berdasarkan pengalamannya? Apakah Bamsoet sedang ada masalah dengan partai yang mendukungnya, sehingga melakukan tindakan bogkar-bongkar tentang fakta praktik busuk parpol dan cukong dengan politik uangnya? Apa yang sedang diberontak oleh Bamsoet? 

Yang pasti, rumor tentang cukong yang bisa dikatakan sebagai pemilik negeri, adalah nyata. Dengan demikian, bila parpol, parlemen, dan pemimpin bangsa sudah dibeli dan dimodali, bagaimana dengan status polisi, MK, KPU, hingga KPK? Berarti semua juga sudah dibeli dan dimodali. 

Maka, segala hal dalam pemerintahan NKRI ini juga sandiwara? Sejujurnya, atas sikap dan pernyataan Bamsoet ini, masih menyiskan rasa tidak percaya.di tengah masyarakat. Karenanya masih ada pertanyaan, apakah Bamsoet serius dengan pernyataannya yang dapat dianalogikan sebagai sikap pemberontakan? 

Atau, jangan-jangan Bamsoet hanya sekadar menciptakan sensasi saja. Cuma basa-basi sambil mengalihkan perhatian publik. 

Ternyata, Bamsoet tidak bertepuk sebelah tangan. Direktur Nagara Institute Faisal Akbar mengklaim bahwa dia sudah mengidentifikasi sekitar 50 pemilik duit besar yang menempatkan kaki di semua parpol. 

Dalam tulisan yang berjudul "Parpol: Di Bawah Lindungan Para Taipan", edisi 19 Februari 2020, pengamat politik Hersubeno Arief memperkirakan para cukong parpol-parpol itu hampir pasti adalah mereka yang masuk dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis besar nan menggurita.