ABSTRACT
Teachers play a strategic role as facilitators, mediators, and protectors in creating a safe, inclusive, and tolerant learning environment. Strategies implemented include identifying the causes of bullying, educating regular students about diversity, imposing strict sanctions on bullies, and providing psychological counseling services for victims. This study employs a descriptive qualitative approach based on a literature review to explore various practices supporting inclusive education. The findings reveal that teachers' active role in fostering a bullying-free environment not only enhances the mental well-being of students with disabilities but also builds a welcoming and inclusive school culture. Inclusive education offers significant benefits, both for regular students in developing empathy and social attitudes and for students with special needs in improving self-confidence and social skills.
Keywords: Zero bullying, mental health, students with disabilities.
ABSTRAK
Guru memiliki peran strategis sebagai fasilitator, mediator, dan pelindung dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan toleran. Strategi yang diterapkan mencakup identifikasi penyebab bullying, edukasi siswa reguler tentang keberagaman, pemberian sanksi tegas kepada pelaku bullying, dan penyediaan layanan konseling psikologis bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur untuk mengeksplorasi berbagai praktik yang mendukung pendidikan inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif guru dalam menciptakan lingkungan bebas bullying tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental siswa disabilitas, tetapi juga membangun budaya sekolah yang ramah dan inklusif. Pendidikan inklusi memberikan manfaat besar, baik bagi siswa reguler dalam membangun empati dan sikap sosial, maupun bagi siswa berkebutuhan khusus dalam meningkatkan rasa percaya diri serta keterampilan sosial mereka.
Kata kunci: Zero bullying, kesehatan mental, siswa disabilitas
Â
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang harus diberikan kepada semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. UNESCO, sebagai pelopor program EFA (Education for All) menegaskan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali adanya perbedaan latar belakang termasuk anak berkebutuhan khusus (Utari, 2020). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh siswa dengan kebutuhan khusus serta yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama siswa pada umumnya. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 3 ayat (1) serta Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 Bab II butir 1.d menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan peluang bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus akibat kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama siswa lain di satuan pendidikan umum, dengan menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa (Nurul Hidayati, 2023).
 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah individu yang memerlukan dukungan khusus dalam pembelajaran akibat kondisi tertentu yang mereka miliki, agar potensinya dapat berkembang secara maksimal (Muzayin, 2021). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat mencakup individu dengan berbagai kondisi, seperti kelainan fisik, gangguan sensorik, kesulitan belajar, hambatan emosional dan sosial, hingga gangguan perkembangan tertentu, seperti autisme atau ADHD. Setiap anak dalam kategori ini memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, dan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan personal untuk memastikan bahwa kebutuhan belajar mereka terpenuhi secara optimal.
Selama ini, individu penyandang disabilitas sering kali dipisahkan dari masyarakat melalui sistem pendidikan segregasi, yaitu sistem yang menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendekatan ini cenderung menciptakan jarak antara penyandang disabilitas dan masyarakat, sehingga mereka sering dianggap sebagai bagian yang terpisah atau bahkan "asing" di lingkungannya sendiri. Akibatnya, kehadiran penyandang disabilitas dalam kegiatan umum yang tidak secara khusus dirancang untuk mereka sering kali dipandang sebagai hal yang tidak biasa. Hal ini mencerminkan adanya pola pikir diskriminatif dalam pendekatan segregasi, di mana hak untuk memperoleh perlakuan setara dan partisipasi penuh dalam masyarakat menjadi terhambat (Purwono et al., 2024).
