4. Implikasi Profesional dan Publik
Korupsi di lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung berdampak luas pada integritas peradilan dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Terlibat dalam kasus korupsi bisa berarti larangan untuk kembali menduduki jabatan publik, dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada reputasi profesional serta akses terhadap jabatan tertentu di pemerintahan. Pemberantasan praktik mafia peradilan ini sangat krusial untuk menjaga integritas lembaga hukum di Indonesia. Diharapkan hukuman yang tegas dapat mengurangi praktik serupa di masa depan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Implementasi reformasi struktural di Mahkamah Agung (MA) untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik mafia peradilan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
1. Pengakuan Sistem Pengawasan Internal
Meningkatkan efektivitas Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial dengan memberikan wewenang yang lebih luas untuk mengawasi, memeriksa, dan menindak pelanggaran etik serta korupsi dalam peradilan.
2. Peningkatan Akses Publik terhadap Proses Peradilan
Menyediakan transparansi lebih besar dengan mengimplementasikan sistem online untuk pemantauan proses peradilan dan publikasi putusan secara terbuka.
3. Reformasi Rekrutmen dan Promosi Hakim
Membuka rekrutmen dan promosi hakim berdasarkan meritokrasi yang jelas dan transparan, menghindari adanya intervensi atau transaksi yang merugikan integritas.
4. Pendidikan dan Pelatihan Etik
Menyusun program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk hakim dan aparatur peradilan tentang etika profesi dan bahaya korupsi.
