Kolaborasi Multisektor:
Keterlibatan Berbagai Pihak: Advokasi kebijakan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi.
Contoh: Untuk mengatasi masalah sampah plastik, diperlukan kerja sama antara pemerintah dalam membuat regulasi, industri dalam mengurangi produksi plastik, dan masyarakat dalam mengubah kebiasaan konsumsi.
Implikasi terhadap Advokasi Kebijakan di Indonesia:
Reformasi Agraria: Advokasi kebijakan agraria harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Energi Berkelanjutan: Advokasi kebijakan energi harus fokus pada transisi menuju energi terbarukan dan efisiensi energi.
Pengelolaan Sampah: Advokasi kebijakan sampah harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya dan mendorong ekonomi sirkular.
Perubahan Iklim: Advokasi kebijakan perubahan iklim harus mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi, serta memperhatikan keadilan iklim.
Contoh Penerapan:
Advokasi Kebijakan Pengelolaan Hutan: Alih-alih hanya fokus pada penebangan liar, advokasi kebijakan pengelolaan hutan harus juga mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, pengembangan ekonomi lokal berbasis hutan, dan restorasi ekosistem.
Advokasi Kebijakan Energi: Advokasi kebijakan energi harus mempertimbangkan keterjangkauan energi bagi masyarakat miskin, pengembangan infrastruktur energi terbarukan, dan pengurangan subsidi bahan bakar fosil.
