Persoalan Stunting di Indonesia

            Dampak dari banyaknya anak-anak yang mengalami stunting di Indonesia dapat mempengaruhi ekonomi negara dan terancamnya pembangunan negara. Karena anak stunting cenderung memiliki kecerdasan yang rendah, hal ini berpengaruh ketika anak tersebut berada pada masa produktifnya. Seorang anak dengan stunting yang tumbuh dewasa berpenghasilan 20 persen lebih rendah. Kerugian yang dialami negara persoalan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp450 triliun/tahun yang mana menurunkan produk domestic bruto negara sebesar 2-3 persen (Ketua Umum IndoHCF Dr. Supriyantoro, 2022). 

Organisation for Economic Cooperation and Development-Programme for International Student Assessment (OECD-PISA) pada tahun 2012 mengeluarkan hasil penelitiannya mengenai tingkat kecerdasan anak, dan tingkat kecerdasan anak usia pelajaran yaitu 15 tahun di Indonesia berada pada urutan 64 dari 65 negara yang diamati. Hal ini menyebabkab hilangnya 11 persen GDP negara, berkurangnya 20 persen pendapatan orang dewasa serta mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup. Dari berkurangnya persentase pendapatan dari berbagai perfektif ini memungkinkan terjadinya kesenjangan sosial yang lebar serta tingginya kemiskinan intergenerasi yang berperan dalam tingkat kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan.

            Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil kemudian intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun. Tindakan ini atas dasar Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan 5 pilar, yaitu komitmen, pencegahan stunting, kesanggupan melakukan konvergensi, penyediaan pangan yang baik, dan dapat melakukan inovasi terobosan dan data yang baik.

            Intervensi pada balita adalah dengan meningkatkan jangkauan vaksinasi berupa pemberian vaksin PCV dan rotavirus yang bisa melindungi bayi dari infeksi berulang. Dan penekanan ASI eklusif bagi bayi dibawah 6 bulan. BKKBN mengambil langkah yang sama untuk menindak intervensi dengan menjalankan program DAHSAT (Dapur Sehat Anti Stunting) yang berisi penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Penyuluhan ini diharapakan dapat menumbuhkan kesadaran untuk para orang tua serta masyarakat untuk berperan dalam mencegah stunting sejak dini sampai tercapai target prevelensi stunting yang diharapkan.

            Pada tahun 2022, terdata ada 2 juta perempuan yang menikah dalam setahun, perempuan-perempuan tersebut ada yang hamil pada tahun pertama sekitar 1,6 juta, namun 400 ribu diantaranya mengalami stunting. Akan hal ini Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk calon pengantin menjalani pemeriksaan penyakit dan gizi pada 3 bulan sebelum menikah, hal ini untuk melihat adanya indikasi untuk kemungkinan anak stunting sehingga dapat dicegah dengan penundaan pernikahan.

            BKKBN menyiapkan sekitar 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1.000.00 kader yang disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Tenaga kesehatan ini bertugas untuk menjalankan program siap nikah dimana dilakukannya pendampingan kepada keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan. Misalnya penyuluhan tentang pencegahan stunting dengan mendorong calon pengantin memeriksakan kesehatannya sebelum memutuskan kehamilan nanti. Bagi calon pengantin yang hasil cek nya tidak bagus akan diberikan saran untuk tidak haml sebelum kesehatannya memenuhi syarat.

            BKKBN juga membangun platform bersama dengan lembaga-lembaga lain guna menjalankan program percepatan penurunan stunting, contohnya platform bersama kementrian agama yang siap menurunkan 50.000 penyuluh agama untuk dalam rangka edukasi tentang stunting kepada masyarakat. Kemudian platform bersama Kementrian Dalam Negeri melalui Dukcapil bersedia mengelola data kependudukan di Indonesia untuk mendeteksi keluarga-keluarga beresiko stunting yang kemudian data yang valid akan diberikan kepada BKKBN.

            Bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk mendukung program BKKBN akan dilakukannya upaya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan meminta Kementrian Desa dan Pemerintah provinsi setempat untuk menjalankan teknis yang telah diberikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan mengarahkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penurunan persentase stunting di tiap-tiap daerah.

 

SIMPULAN

            Anak stunting merupakan masalah yang marak terjadi di Indonesia, permasalahan ini menjadi cerminan bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat indonesia karenanya menjadi masalah yang serius. Stunting terjadi jika adanya kekurangan asupan gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Penentuan indikasi seorang anak biasanya dilakukan dengan menghitung berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang didasari dengan standar deviasi unit z (Z- score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted).