3.5. Kelemahan Institusi Penegakan Hukum
Sistem peradilan yang korup dan ketergantungan pada elite politik membuat banyak kasus pelanggaran HAM sulit diselesaikan secara adil.
4. Harapan dan Peluang untuk Masa Depan
4.1. Kesadaran Publik yang Semakin Kuat
Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya HAM, terutama dengan peran media sosial dalam memobilisasi dukungan dan tekanan terhadap pemerintah.
4.2. Dukungan Komunitas Internasional
Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional untuk meningkatkan standar HAM domestiknya.
4.3. Reformasi Lembaga Penegak HAM
Penguatan Komnas HAM, LPSK, dan pengadilan dapat membantu mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM.
4.4. Integrasi HAM dalam Kebijakan Pembangunan
Pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan, termasuk perlindungan masyarakat adat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
