Partai di era demokrasi, tetapi tidak terjadinya regenerasi kepemimpinan menunjukan partai tersebut masih berada dalam belenggu feodalisme dan ketergantungan. Boleh dikatakan, keluar mereka mendorong terjadinya regenerasi kepemimpinan tetapi ke dalam mereka mempertahankan feodalisme.
Apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu? Â Sistem feodalisme adalah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang mendominasi. Ketika system ini dihubungkan dalam partai politik, maka anggota partai terorganisir secara hierarkis, dengan seorang penguasa atau pemimpin di puncak hierarki yang memiliki kekuasaan yang luas. Sistem ini melibatkan hubungan timbal balik antara penguasa dan pelayan. Hubungan keorganisasian tidak lagi tunduk pada aturan main dalam partai politik, tetapi ditentukan oleh penguasa Tunggal partai.
Partai yang terstruktur secara hierarkis dengan penguasa tunggal di atas, diikuti oleh pengurus lainnya. Dinamika internal partai dipengaruhi oleh kedudukan mereka dalam kepengurusan partai. Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan partai adalah orang-orang yang tunduk dan taat kepada pemimpin partai. Â Hubungan mereka sangat bergantung pada kedekatan-kedekatan khusus, bukan lagi pada kualitas pengkaderan internal partai itu sendiri.
Kalau induk semangnya sudah seperti itu, maka janganlah heran ketika demokrasi itu bergutat pada pertarungan individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu. Menurut penulis, demokrasi yang kita jalankan saat ini, masih didominasi oleh "apa kata ibu apa kata bapak". Sehingga penghambat terbesar dalam membudayakan demokrasi ada dalam partai politik itu sendiri. Keterlibatan dalam demokrasi, mulai dari mengusung calon pemimpin hanyalah perpanjangan tangan untuk mendapatkan kekuasaan, yang kemudian akan mendapatkan keuntungan baik secara social, politik dan ekonomi.
Janganlah heran pula, itu jugalah yang membuat maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit-elit partai politik yang duduk dalam kekuasaan. Menempatkan elit partai dalam elit kekuasaan hanyalah sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan ke dalam partai. Pejabat kekuasaan negara yang datang dari partai politik harus melayani si penguasa tunggal partai.
Kapankah budaya demokrasi itu akan terjadi di Indonesia?
Menurut penulis, budaya demokrasi di Indonesia itu baru akan terjadi pada tiga puluh tahun mendatang yakni kurang lebih pada tahun 2050an ke atas. Mengapa demikian? Penulis menganalisisnya dari kondisi komposisi warga negara dalam pra dan pasca demokrasi.
Jadi budaya demokrasi akan lahir pada generasi yang lahir dari anak generasi demokrasi itu sendiri. Artinya, anak generasai demokrasi yang lahir pasca Mei 1998 yang sekarang berusia dua puluh lima tahun, dari anak-anak merekalah yang akan benar-benar membudayakan demokrasi di Indonesia.
Anak generasi demokrasi saat ini, sedang membangun keluarganya, mencari pekerjaan dan mulai pelan-pelan masuk ke dalam kekuasaan atau paling tidak memahami politik kekuasaan di dalam kehidupan bernegaranya. Anak generasi demokrasi saat ini masih masuk dalam tahap mengenal, memahami dan mulai mengajarkan demokrasi. Mereka belajar dalam sutau tahapan transisi nilai demokrasi.
Istilah "transisi nilai demokrasi" dapat merujuk pada perubahan atau evolusi dalam nilai-nilai yang mendasari sistem demokrasi suatu negara. Transisi nilai demokrasi sering kali terjadi sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat.
Anak generasi demokrasi saat ini sedang bergutat dengan transisi nilai demokrasi yakni; pertama nilai partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Generasi yang awalnya kurang terlibat dalam proses demokrasi dapat mengalami transisi nilai menuju nilai-nilai partisipasi yang lebih tinggi. Hal ini dapat tercermin dalam meningkatnya partisipasi pemilih, keterlibatan warga dalam kegiatan politik, dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
