KLB Asmat "Wake Up Call" untuk Menghadirkan Negara

Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) kekurangan gizi di wilayah Asmat ? Kejadian ini tak cukup hanya ditanggulangi saja, setelah pulih dibiarkan begitu saja sama saja  meninggalkan "bom waktu" . 

Kejadian di Asmat sesungguhnya peringatan (alert) bagi kita semua bahwa ada yang" tidak pas" dalam pemerintahan di daerah. 

Yanuar Nugroho, Deputy II, Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutnya sebagai persoalan tata kelola pemerintahan dalam persoalan Papua. Menurut Yanuar, bantuan kesehatan diperlukan untuk mengatasi persoalan jangka pendek.  Hal itu diungkapkan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) 28 Januari 2018 yang mengambil tema "Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua"

Ternyata persoalan di Pulau Papua demikian pelik, multi dimensi dan perlu penanganan lintas sektoral.  Infrastruktur fisik yang saat ini sedang digenjot di Bumi Cendrawasih baru sebatas cara menjebol dinding keterasingan dan meningkatkan konektivitas. 

Lewat KLB Asmat terbuka "Kotak Pandora" segala persoalan - persoalan di daerah (hulu) yang selama ini kurang terpantau oleh Pemerintah Pusat. 

Apa  yang salah ?

Tata Kelola Pemerintahan

Masalah KLB gizi buruk di Asmat seharusnya tak perlu terjadi bila mekanisme tata kelola pemerintahan di daerah setempat berjalan dengan baik. Apa pasalnya sehingga persoalan ini akhirnya mengemuka ke tingkat nasional ?

Bila korban gizi buruk ini satu atau dua orang masih dikategorikan musibah, tapi bila jatuh korban berjumlah banyak masuk dalam kategori tragedi kemanusiaan.

KLB Asmat seharusnya tidak terjadi bila negara hadir secara nyata di sana. Munculnya gap antara Pemda dan warga adalah persoalan mendasar,sehingga pemantauan persoalan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak terkelola.

Apa saja yang berkait dengan JPS , antara lain :sandang, pangan, perumahan, pendidika, kesehatan. Apabila salah satu dari JPS tidak terpenuhi, sudah dipastikan akan terjadi ketimpangan sosial di sektor hulu.

Sejak Undang - Undang Otonomi Daerah dikumandangkan, peran Pemerintah Pusat lebih bersifat koordinatif agar kebijakan Pemda tidak keluar dari UUD 45 dan Pancasila. Tercatat ada 3 UU yang berkait dengan Otonomi Daerah :

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004). 

Semangat UU OTDA dilandasi keinginan bersama setelah reformasi agar Pemerintah Daerah lebih luwes menyusun program - program untuk kesejahteraan rakyat tanpa bergantung Pemerintah Pusat.

Faktanya tidak demikian, indikasinya terlihat dari banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, dan program pembangunan di wilayah mereka belum berpihak ke rakyat. 

Mekanisme rekrutmen kepemimpinan lewat Pemilihan Kepala Daerah ternyata tidak selalu menjanjikan seorang pemimpin berkualitas. Pemimpin masyarakat yang populer, faktanya tidak sedikit yang gagal ketika memimpin sebagai Bupati atau Gubernur. 

Berkait dengan Papua, propinsi yang direbut lewat peperangan fisik di era Soekarno ini sudah mendapatkan perlakuan khusus. 

"Papua memiliki UU tersendiri dimana Papua ini diberikan kewenangan secara penuh berdasarkan UU No. 23 tahun 2015 untuk melaksanakan pemerintahannya", ujar Plt. Dirjen Pembangunan Desa Kemendagri, Diah Indarjati di Forum Merdeka Barat 9 lalu.

Artinya leading sector di hulu yakni Pemda dan jajarannya mempunyai wewenang untuk mengelola pemerintahannya, termasuk belanja kebutuhan Pemda. Menurut Diah Indrajati, penerimaan provinsi ada 2% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional berlaku 20 ttahun, ada dana penambahan infrustruktur berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Di era Presiden Jokowi dikeluarkan Inpres No. 09 / 2017 mengenai Percepatan Pembangunan Papua",ujar Yanuar Nugroho.

Sumber Daya Manusia

Bila bicara soal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dihadapi oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam tahap tertentu, beberapa provinsi dapat mengatasi dengan cepat lewat program - program pendidikan dan kesehatan yang dipantau secara terukur dan terus menerus. 

Persoalan SDM di Papua tidak sederhana, keberagaman suku dan adat istiadat yang kental kerap menjadi penghalang meningkatkan SDM.  Pada wilayah dengan penduduk tingkat literasi menengah,  maksudnya bisa baca, tulis dan hitung penyemaian nilai - nilai baru untuk merubah perilaku tidak sehat  lebih mudah. Untuk wilayah Papua masih diperlukan pendampingan intensif guna memberikan role model bagi masyarakat setempat di daerah - daerah tertentu.

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengungkapkan hal senada, bahwa persoalan kesehatan di Papua tidak sederhana. Masalah kesehatan di wilayah Papua, menurut Menkes terkait dengan akses dan juga persoalan budaya, intinya warga Papua harus disadarkan dahulu soal kesehatan.

"Kita harus  preventif promotive, pembangunan kesehatan merupkan dasar yang mendapatkan perhatian", ujar Menkes di FMB 9 lalu, kali kedua  Nila Moeloek  sebagai nara sumber , pertama soal KLB Dipteri lalu.

Bagaimana membangun kesadaran apa arti kesehatan bagi kehidupan bagi masyarakat tertentu di Papua adalah pekerjaaan rumah yang tidak selesai dalam satu periode pemerintahan. 

Menkes  mengungkapkan, meskipun negara sudah maksimal berupaya memberikan Kartu Indonesia sehat (KIS) dan BPJS, sayangnya masih banyak sektor penghambat. Lebih lanjut Nila Moeloek menyampaikan 3 hal  untuk menyikapi KLB Asmat selain penanggulan saat ini :

1.  Menghidupkan kembali kebijakan pengiriman dokter - dokter muda ke daerah - daerah terpencil.
2.  Kendala bahasa dan  tingkat pendidikan di Papua menyebabkan tenaga medis sulit mendapatkan informasi dari pasien tentang penyakit yang diderita.
3. Soal Sinergi lintas sektor, tidak mungkin Kemenkes mengatasi sendiri, perlu juga ketahanan pangan, infrastruktur kesehatan.

Infrastruktur Kesehatan

Ketika ada masalah di suatu daerah terpencil kita baru merasa bahwa infrastruktur di negara kita masih minim. Paling banter soal jalan utama penghubung dari kota kabupatan ke kota kecamatan dan  ke desa. 

Di Papua dari penuturan Menteri Sosial yang baru, Idrus Marham, memangkas isolasi yang terjadi di sejumlah kawasan Papua dan Papua Barat menjadi  satu kata kunci untuk menuntaskan persoalan kesehatan dan kesejahteraan di sana.

Idrus Marham sudah mengunjungi daerah Asmat yang terkena KLB gizi buruk dan melihat persoalan lingkungan adalah faktor utama masalah kesehatan masyarakat di Asmat.

"Saat kami sampai di sana, kami melhat bagaimana rumah - rumah berada di atas rawa, bahkan perkantoran pun di atas rawa",ujar mantan Sekjen Golkar di FMB 9 lalu.

Penanggulangan KLB Asmat

Yanuar Nugroho, Phd, Deputy II Kantor Staf Presiden

Deputy II KSP, Yanuar Nugroho melihat persoalan di Papua perlu banyak yang harus dibenahi. Penduduk Papua berkisar 4 juta jiwa sedangkan alokasi dana cukup besar sekitar 61,67 Trilyun Rupiah.

"Ini mungkin sudah puncak gunung es, tapi jangan tunggu meledak baru kita bergerak. Inilah wake call untuk menghadirkan negara",tegas Yanuar.

Yanuar mengharapkan penanganan soal Papua tidak mengggunakan cara - cara umum, tapi harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.

"Jangan intervensi Papua dengan cara Jakarta, harus disesuaikan dengan yang disana",tambahnya.

Kapuspen TNI, Mayjen Sabrar Fadhillah mengungkap pihak TNI ikut terjun mengatasi kasus ini lewat Dandim setempat bersama tim terpadu dari Pemda Papua dan berbagai kementerian terkait.

Untuk menindaklanjuti penanggulangan sampai tuntas, TNI sudah memberikan tim medis tanggal 25 Januari 2018 dengan mengadakan flying doctor, dokter sampanye, dokter perahu. Masa pelayanan tim ini sampai satu tahun di lokasi KLB.

Semoga persoalan KLB Asmat menjadi pelajaran, terutama untuk Pemda II agar lebih pro-aktif melayani dan memantau jaring pengaman sosial di wilayahnya.