Mohon tunggu...
Sigit Budi
Sigit Budi Mohon Tunggu... Wiraswasta - Content Creator

Pembuat konten video, host podcast , selebihnya pengangguran banyak acara

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

5 Hal "Blunder" Pemda DKI Jakarta di Bawah Gubernur Baru

24 November 2017   02:18 Diperbarui: 24 November 2017   04:16 3685
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Belum genap 3 bulan bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies - Sandy sudah menuai kritik atas statemen dan kebijakannnya.

Publik Jakarta seakan terkaget dengan perubahan - perubahan yang dirasa bukan lebih baik dari Pemda DKI Jakarta.  Perubahan yang terkait dengan itu antara lain :

1. Pengaduan langsung ke Gubernur di Balaikota didelegasikan ke level birokrasi dibawah, yakni Kecamatan.

2. Pembengkakan TGUP dari sebanyak 74 orang dari 15 orang sebelumnya.

3. Isu turunnya renumerasi PNS Jakarta.

4. Subsidi daging tidak berlanjut.

5. Penelantaran fasilitas publik RPTA  yang sudah menjadi sarana publik.

Lima hal tersebut tidak berkait janji -janji kampanye di kontestasi lalu, tapi ada diskontinuitas perlakuan terhadap program kerja pemerintah lalu. Bisa dikatakan hanya ingin  delegitimasi pengaruh rezim sebelumnya, namun tanpa mempertimbangkan rasa keadilan.

Pengaduan langsung ke Gubernur juga dihapus, lepas dari soal ada dan tidak warga yang mengadu ke Gubernur. Ada baiknya media tatap muka ini tak dihapus begitu saja sehingga publik kehilangan kesempatan mendapat solusi tertinggi dari Pemda.

Lalu pembengkakan tim pendamping Gubernur DKI Jakarta yang melebihi jumlah dari masa lalu. Apalagi beredar bahwa anggaran untuk tim ini cukup besar dan diambil dari APBD Perubahan.

Sebenarnya sederhana saja bila Anies ingin membuktikan dirinya lebih baik yakni menghapus tim yang ada dan mengoptimalkan birokrat.

Berkait dengan turunnya renumerasi PNS DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sudah mewantinya. Hingga saat ini belum muncul suara dari birokrat Pemda DKI Jakarta. 

Bukan tidak mungkin mengemuka ke publik dalm beberapa waktu ke depan. Sebuah kesalahan besar dari Anies dan Sandy bila benar menerapkan kebijakan ini, tapi di sisi lain menambah jumlah tenaga ahli non PNS. 

Ketua Gerindra  Ngotot Gaji PNS DKI Dipangkas

Penerima subsidi daging adalah warga pra - sejhtera, lalu penurunan renumerasi bagi PNS DKI Jakarta juga akan mempengaruhi kinerja mereka. 

Hingga saat ini Sandy berjanji suplai daging bersubsidi tidak putus, tapi fakta di lapangan sudah terjadi penghentian subsidi daging.

RPTA sudah menjadi ruang publik bagi masyarakat Jakarta yang kekurangan lahan untuk bersosialisasi dan bermain bagi anak - anak dan remaja. Ternyata Pemda DKI Jakarta baru merekrut SDM, pertanyaannya apakah tidak merekrut Karang Taruna di wilayah setempat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun