5 Hal "Blunder" Pemda DKI Jakarta di Bawah Gubernur Baru

Belum genap 3 bulan bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies - Sandy sudah menuai kritik atas statemen dan kebijakannnya.

Publik Jakarta seakan terkaget dengan perubahan - perubahan yang dirasa bukan lebih baik dari Pemda DKI Jakarta.  Perubahan yang terkait dengan itu antara lain :

1. Pengaduan langsung ke Gubernur di Balaikota didelegasikan ke level birokrasi dibawah, yakni Kecamatan.

2. Pembengkakan TGUP dari sebanyak 74 orang dari 15 orang sebelumnya.

3. Isu turunnya renumerasi PNS Jakarta.

4. Subsidi daging tidak berlanjut.

5. Penelantaran fasilitas publik RPTA  yang sudah menjadi sarana publik.

Lima hal tersebut tidak berkait janji -janji kampanye di kontestasi lalu, tapi ada diskontinuitas perlakuan terhadap program kerja pemerintah lalu. Bisa dikatakan hanya ingin  delegitimasi pengaruh rezim sebelumnya, namun tanpa mempertimbangkan rasa keadilan.

Pengaduan langsung ke Gubernur juga dihapus, lepas dari soal ada dan tidak warga yang mengadu ke Gubernur. Ada baiknya media tatap muka ini tak dihapus begitu saja sehingga publik kehilangan kesempatan mendapat solusi tertinggi dari Pemda.

Sistem pengaduan di setiap kecamatan merupakan salah satu bentuk kerja secara bersama-sama. Dengan begitu, tidak hanya mengandalkan pengaduan di Balai Kota. Jadi kalau bisa diselesaikan di kecamatan, tidak perlu jauh-jauh ke Balai Kota.

Yuk maksimalkan peran kecamatanmu.--- Sandiaga S. Uno (@sandiuno) November 21, 2017

Lalu pembengkakan tim pendamping Gubernur DKI Jakarta yang melebihi jumlah dari masa lalu. Apalagi beredar bahwa anggaran untuk tim ini cukup besar dan diambil dari APBD Perubahan.

Sebenarnya sederhana saja bila Anies ingin membuktikan dirinya lebih baik yakni menghapus tim yang ada dan mengoptimalkan birokrat.

Rincian dana Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Anies Baswedan. https://t.co/MNAaBaqKYvpic.twitter.com/3oz8vsUqvC--- CNN Indonesia (@CNNIndonesia) November 23, 2017

Berkait dengan turunnya renumerasi PNS DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sudah mewantinya. Hingga saat ini belum muncul suara dari birokrat Pemda DKI Jakarta. 

Bukan tidak mungkin mengemuka ke publik dalm beberapa waktu ke depan. Sebuah kesalahan besar dari Anies dan Sandy bila benar menerapkan kebijakan ini, tapi di sisi lain menambah jumlah tenaga ahli non PNS. 

Ketua Gerindra  Ngotot Gaji PNS DKI Dipangkas

Penerima subsidi daging adalah warga pra - sejhtera, lalu penurunan renumerasi bagi PNS DKI Jakarta juga akan mempengaruhi kinerja mereka. 

Hingga saat ini Sandy berjanji suplai daging bersubsidi tidak putus, tapi fakta di lapangan sudah terjadi penghentian subsidi daging.

"Pekan depan kita akan duduk bersama dengan seluruh BUMD pangan. Tentunya, kita ingin memastikan daging bersubsidi itu cukup dan tidak ada pengurangan subsidi," - Wakil Gubernur @sandiuno.https://t.co/sipjyUmCr3pic.twitter.com/qKcNSL1vH3--- Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) November 23, 2017

RPTA sudah menjadi ruang publik bagi masyarakat Jakarta yang kekurangan lahan untuk bersosialisasi dan bermain bagi anak - anak dan remaja. Ternyata Pemda DKI Jakarta baru merekrut SDM, pertanyaannya apakah tidak merekrut Karang Taruna di wilayah setempat.

Rekrutmen pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat dibuka hari ini. Kuota untuk mengisi posisi tersebut sebanyak 174 orang, yang akan mengelola 29 RPTRA.https://t.co/WxwHdj7QMp

Foto: Instagram @explore_jakarta & @fetyandodiopic.twitter.com/lwNwcrhsgA--- Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) November 21, 2017