Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Healthy Artikel Utama

PPKM Setengah Hati

1 Februari 2021   21:16 Diperbarui: 2 Februari 2021   20:15 875
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar birosetpres

Pandemi corona di Indonesia bukannya kian terkendali justru semakin sulit terkendali, dan entah kapan bisa terkendalinya.

Ini pun semakin diperparah oleh sebagian besar masyarakat yang sepertinya sudah semakin dihinggapi delusi akut tingkat tinggi tentang realita pandemi corona. Bahkan, ada yang semakin sumbu pendek, kena komplikasi covidiot akut di atas normal terkait realita virus Sarcov2 yang memandemi.

Lebih prihatin lagi, PPKM yang katanya digadang-gadang dapat mampu mengendalikan pandemi corona, justru terkesan percuma belaka. Kesannya, ada-tidak ada PPKM, kok, ya sama saja.

Alih-alih pandemi corona bisa ditekan, karena justru kluster-kluster maut baru semakin bermunculan, penularan semakin menggila, rekor-rekor baru positif corona terus dibukukan.

Bahkan tingkat kematian karena corona tak kunjung juga bisa ditekan, rumah sakit semakin penuh menumpuk pasien corona. Sementara di lapangan, belasan ribu orang terus terkonfirmasi positif per harinya. Persentase kasus aktif nasional semakin meningkat drastis.

Sangat jelas, kondisi ini sangat dan begitu amat sangat memprihatinkan dan sebenarnya sangat cukup berbahaya.

Apa lagi kalau merujuk pada data yang dirilis oleh Menko Marves RI, Luhut BP dalam ratas dengan pihak-pihak terkait pandemi corona, bahwa hanya sekitar 50 persen masyarakat sosio-ekonomi rendah yang menganggap Covid-19 ini berbahaya dan dapat menular.

Artinya juga di sini menunjukkan fakta bahwa terkait tingkat kepercayaan masyarakat tentang pandemi corona, masih ada 50 persen sisanya masyarakat Indonesia yang tidak percaya tentang adanya pandemi corona, 50 persen masyarakat Indonesia delusi dan covidiot akut tentang Covid-19.

Yang sensasional lagi, kok bisa-bisanya Pak Presiden Jokowi merilis statemen bahwa Indonesia berhasil mengendalikan kesehatan masyarakat. Terus kok bisa-bisanya juga merilis statemen bahwa pandemi corona masih belum bisa dikendalikan, lalu ujuk-ujuk mengkritik PPKM ternyata nggak efektif.

Bagaimana sih ini, katanya kesehatan masyarakat bisa dikendalikan, tapi katanya juga pandemi corona masih belum bisa dikendalikan, ini karena PPKM nggak efektif. Lha kepiye toh, mana toh ya bener, ampun deh.

Apakah selama ini, PPKM cuma coba-coba doang, karena jelas saja PPKM nggak bakal efektif kalau pemberlakuannya di lapangan hampir sama saja atau hampir tidak ada bedanya dengan pemberlakuan PSBB Tansisi.

Ya jelas saja jadi percuma, tetap saja los dol takidol-kidol, ambyar pol takimpol-kimpol, kecuali kalau PSBB jilid awal yang diberlakukan mungkin saja masih bisa efektif atau kalau memang tidak berani PSBB jilid awal lagi, setidaknya diperketat setengahnya mendekati PSBB jilid awal.

Yang jelas dengan adanya fakta bahwa sebagian masyarakat masih ada yang tidak percaya pandemi corona, jelas membuktikan juga bahwa masyarakat tidak teredukasi dengan baik bahwa pandemi corona ini ada dan nyata, jelas juga di sini ada yang nggak beres terkait komunikasi publik pemerintah.

Karena masih sering terjadi keambiguan komunikasi publik yang dirilis oleh pemerintah, sehingga banyak disikapi dengan pemahaman yang salah di masyarakat.

Yang jelas, kalau PPKM kesannya masih setengah hati dan panas-panas tahi ayam belaka, sebagian masyarakat yang sudah terbiasa terlanjur delusi dan covidiot akut meremehkan PSBB transisi, akan menganggap PPKM nggak ada bedanya dengan yang biasanya.

Bahkan segala tetek-bengek PSBB kah, PSBM kah, PPKM kah sudah bakal dianggap tidak berlaku lagi, atau bahkan sudah tidak ada lagi, sebagian masyarakat sudah merasa bebas sebebas-bebasnya, layaknya tidak ada pandemi corona, nggak percaya pandemi corona.

Artinya juga dengan berbagai fakta seperti yang sudah dijabarkan, maka kalau begini, Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan masih kurang bertanggung jawab, dan masih terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Ilustrasi gambar via radarkediri.jawapos.com
Ilustrasi gambar via radarkediri.jawapos.com
Konon katanya ada kebijakan gas dan rem, tapi mana ini remnya kok rasanya ngegas terus nggak ngerem-ngerem. 

Memang, kesehatan masyarakat dan ekonomi haruslah berjalan beriringan, tapi mbok ya jangan lupa ngerem, sangat tidaklah elok bila pemerintah hanya terkesan ngegas terus di ekonomi saja.

Yang jelas, amanah konstitusi telah sangat jelas menyebutkan secara tegas, agar negara bertanggung jawab penuh menjamin keselamatan jiwa raga warganegaranya.

Sense of crisis terkait penanganan pandemi corona ini haruslah tetap dan wajib menjadi keutamaan pemerintah, sehingga langkah ekstraordinari masihlah belum terlambat selama masih bisa ada niat diperbaiki dan tidak setengah hati.

Oleh karena itu, masyarakat harus selalu terus dikawal, terus diedukasi secara masif, persuasif dan preventif bagaimana menerapkan protokol kesehatan pandemi, dan eksistensi virus corona, termasuk soal vaksin corona.

Bila berlatar belakang dari ini semua, maka pemerintah, baik itu pusat dan daerah harus kompak dan saling sinergi jangan gontok-gontokan nggak bermutu, atau politik-politikan nggak jelas.

Keterlibatan seluruh pihak-pihak terkait haruslah totalitas dan harus ada langkah ekstraordinari solutif dari pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari pandemi corona.

Yang jelas satu catatan penting yang bisa jadi evaluasi adalah, bagaimana pemerintah bisa menumbuh kembangkan kesadaran kepada 50 persen masyarakat yang tidak percaya eksistensi virus corona, sehingga harus dididik secara masif, persuasif dan preventif soal ini,

Dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga janganlah dikesampingkan, jangan abaikan keselamatan jiwa ratusan juta rakyat bangsa ini.

Memang tidaklah semudah membalik telapak tangan dalam memberlakukannya di masyarakat, tapi meskipun begitu, tetap harus diupayakan langkah solusinya.

Yang jelas, amanah konstitusi telah sangat jelas menyebutkan secara tegas, agar negara bertanggung jawab penuh menjamin keselamatan jiwa raga warganegaranya.

Sehingga terkait pandemi corona ini, kalau memang kedepannya secara nasional grafik konfirmasi positif korona tidak kunjung melandai turun, cluster-cluster baru penularan dan zona merah semakin meluas, kondisi semakin darurat dan gawat.

Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, lockdown ataupun PSBB yang semula haruslah diberlakukan kembali, dan ini adalah amanah UUD 1945, merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah dan negara, untuk menyelamatkan jiwa raga rakyatnya.

Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun