Sebelum lebih jauh, penulis ingin menyatakan disclaimer, bahwasanya tidak ada kepentingan apapun dari penulis terkait dengan Gatot Nurmantyo bersama Ormas KAMI, Habib Rizieq Shihab bersama Ormas FPI dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
***
Ya, Gatot Nurmantyo, Habib Rizieq Shihab, dan termasuk juga Anies Baswedan, tiga tokoh sentral yang seringkali muncul jadi pembicaraan publik.
Sepak terjang mereka bertiga kerap kali membikin panas istana (pemerintah), termasuk juga membikin naik darah para parpol koalisi pemerintah baik yang di legislatif ataupun yang tidak di legislatif.
Seperti halnya, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, yang akhirnya memutuskan untuk turun gunung untuk bergabung di Ormas KAMI, yang ternyata organisasi ini bertindak kritis terhadap pemerintah, bahkan tidaklah dipungkiri manuver-manuver kebijakan organisasi mereka, memang sudah mengarah kepada manuver politik.
Sama halnya juga, kalau mengamati sepak terjang Habib Rizieq Shihab bersama FPI, dan segenap simpatisan yang lainnya, amatlah jelas mereka memang lebih banyak bersikap kritis kepada pemerintah.
Lalu, terkhusus Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebenarnya agak sedikit sulit ditebak, sebab sebenarnya sepak terjangnya tidaklah kelihatan kritis atau kentara kritis terhadap pemerintah, tapi anehnya seringkali kebijakan Anies Baswedan justru yang sering kali dikritik oleh pemerintah pusat dan koalisi parpol pendukungnya.
Bahkan ternyata perkembangannya, justru yang terjadi adalah memunculkan kesan bahwa, pemerintah pusat justru jadi oposisi bagi Provinsi DKI Jakarta.
Sehingga inilah kiranya yang jadi melatar belakangi alasan, kalau Anies Baswedan pada akhirnya boleh dimasukan dalam barisan oposisi pemerintah.
Ya, memang akan ada saja yang dilakukan oleh para politisi dan termasuk tokoh publik sebagai strategi coat tail effect untuk mendapatkan simpati sebanyak-banyaknya dari masyarakat.
Bahkan, peristiwa atau fenomena yang berlaku di pemerintahan dan masyarakat tak luput untuk dijadikan momentum berharga untuk menaikkan popularitasnya masing-masing.
Begitu juga sama halnya, kalau mengamati bagaimana sepak terjang Gatot Nurmantyo, Habib Rizieq, dan Anis Baswedan, yang sebenarnya sah-sah saja kalau mereka justru bermanuver kritis terhadap pemerintah.
Justru mereka ini, kalau memang sudah dianggap jadi lawan politik oleh pemerintah dan termasuk jadi lawan politik bagi parpol koalisi pemerintah, bisa jadi sebagai perkuatan bagi oposisi, atau justru bahkan yang kedepannya akan mewarnai gelaran Pilpres 2024.
Kalau dalam psikologi politik, tokoh politik dan tokoh publik ini masuk dalam kategori coat tail effect, maksudnya adalah orang-orang dengan pesona ataupun citra.
Meskipun demikian, kondisi ini pada umumnya sebenarnya adalah sangat baik, karena menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang sangat bhineka dan berwarna, termasuk halnya juga dalam politik dan demokrasi.
Serangan dari pihak oposisi atau pihak yang kritis kepada pemerintah yang berkuasa sejatinya adalah sebuah kewajaran dalam dinamika politik yang tak terpisahkan.
Secara politik, kritis terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika politik, dan itu adalah sah dilakukan oleh partai, organisasi maupun perorangan.
Sebab, dalam rangka mengawal jalannya roda pemerintahan, memanglah harus ada yang In Around Of Goverment atau berada di dalam lingkaran kekuasaan, dan harus ada yang Out Around Of Goverment atau berada di luar lingkaran pemerintahan.
Langkah di dalam lingkaran maupun di luar lingkaran kekuasaan, adalah teramat sangat penting untuk dilaksanakan, sebagai check and balance atau keseimbangan.
Apalagi bila melihat corak dan tatanan politik yang dibangun oleh para elite politik di kalangan pemerintahan yang berlaku dewasa ini, adalah layaknya Srigala berbulu domba, terkesan menghalalkan segala cara, terkesan licik dan mengarah pada tindakan saling melawan antara satu sama lainnya.
Bahkan pada akhirnya, terkesan terlupa, karena jadi mengesampingkan rakyat, akibat karena sudah mabuk dengan kekuasaan.
Oleh karenanya, untuk dapat mengantisipasi hal tersebut, pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan adalah sangatlah penting.
Sehingga terkait itu, maka amatlah perlu memiliki oposisi yang kuat sebagai bagian dari merawat demokrasi itu sendiri, sebab bila suatu pemerintahan memiliki kekuatan oposisi yang amat lemah, akan cenderung berbahaya.
Namun sayangnya, koalisi oposisi dewasa ini justru terlihat lemah, bshkan seringkali mengalami kegagalan saat menyatukan kepentingan yang berbeda-beda, meskipun kedepannya dapat menyatu, tapi kurang memiliki daya ikat yang kuat pada basis konstituen mereka, padahal koalisi oposisi sangat diharapkan dapat mengimbangi koalisi pemerintah.
Hal ini terjadi umumnya karena partai diluar pemerintah justru punya kepentingan sendiri-sendiri, bahkan justru malah ada yang merapat ke koalisi pemerintah karena terbujuk rayu dengan tawaran kekuasaan dari koalisi pemerintah.
Padahal, keberadaan oposisi begitu krusial dalam rangka peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat, yang ionisnya kepayahan itu ternyata terjadi dewasa ini, karena oposisinya kurang mengawasi atau sekedar mengawasi hal-hal trivial saja.
Kurang ada serangan masif mengenai hal-hal mendasar seperti soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, soal perlindungan hak masyarakat dan kepentingan masyarakat lainnya.
Sehingga perlu jadi catatan penting dan perhatian bersama, bahwa betapa sangat pentingnya suatu pemerintahan memiliki oposisi yang kuat.
Sebab keberadaan oposisi yang memiliki fungsi check and balance dalam sebuah sistem pemerintahan adalah tanda, bahwa sistem pemerintahan tersebut berjalan dengan baik.
Hal ini dilakukan agar, semua kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah, dapat terkontrol dan terawasi.
Sehingga dengan adanya fungsi-fungsi controling sebagai check and balance, kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan seperti halnya pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, akan dapat berjalan stabil dan dinamis.
Hal penting lainnya adalah, perlunya peran kekuatan civil society, sebab seperti yang diketahui, kebijakan yang dibuat pemerintah, tentu tidak bisa lepas dari intervensi dan manuver partai politik, yang disahkan melalui lembaga legislatif, artinya disini tetap saja ada muatan kepentingan politik.
Yang pasti, bila suatu pemerintahan tanpa ada oposisi, maka tidak ada mekanisme check and balances untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dikontrol dengan ketat, maka pemerintah pada akhirnya akan jadi otoriter.
Yang jelas, dengan berlatar bekakang dari penjabaran pada artikel penulis ini, maka jelaslah tergambar, bahwa demokrasi bukanlah semata-mata hanya sebagai mekanisme untuk mencapai konsensus politik belaka.
Gatot, Rizieq, Anies dan termasuk para tokoh politik dan tokoh publik lainnya, serta oposisi lainnya, berhak melakukan disensus politik, bahkan bilapun harus bertindak sebagai perkuatan Oposisi.
Sebab, demokrasi memerlukan disensus, atau ketidaksepakatan dalam rangka untuk saling memperbaiki, baik itu memperbaiki kinerja Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif demi majunya bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini.
Sigit Eka Pribadi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
