Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Semoga Tapera bukan Ta"pera"(s)

13 Juni 2020   14:02 Diperbarui: 13 Juni 2020   14:08 275
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jadi, ya wajar-wajar saja kalau berbagai spekulasi liar tersebut akhirnya banyak bermunculan dan bergulir dikhalayak publik, karena nyatanya kondisi pandemi korona ini membuat segala sesuatunya masih tidak pasti.

Andaikata berkaitan dengan PP Tapera tersebut diteken nanti saat kondisi ekonomi rakyat sudah mulai membaik setelah pandemi korona ini, mungkin responnya tidak akan jadi kontroversi.

Terang saja rakyat jadi semakin merasa tertekan, belum juga usai tekanan akibat musibah pandemi korona yang memberatkan dan membebani kondisi ekonomi rakyat hingga menguras tenaga dan pikiran, tapi pemerintah justru tambah membebani rakyat dengan meneken PP Tapera tersebut.

Seharusnya pemerintah dapat bijaksana terlebih dahulu, karena dengan melihat kondisi rakyat yang masih sulit karena pandemi korona ini, sebaiknya janganlah menelurkan kebijakan-kebijakan yang sensitif berkaitan dengan kondisi ekonomi rakyat.


Lalu, kalau nantinya dilaksanakan, maka kedepannya dalam proses pelaksanaan proyeknya juga mesti transparan, karena ini menyangkut uang rakyat sehingga sangat perlu dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

Karena seperti yang diketahui, kasus-kasus korupsi masih menggelinding bak bola salju di negeri ini, jangan sampai Tapera ini akhirnya juga justru jadi ladang bancakan korupsi.

Selain itu juga perlu di pilih dan di pilah secara selektif, teliti dan profesional terkait siapa-siapa yang bakal jadi para rekanan atau pengembangnya yang ditunjuk dalam proyek Tapera ini.

Sebab seperti yang diketahui, banyak proyek pembangunan perumahan yang mangkrak karena pengembangnya tidak bertanggung jawab, lari dan tidak profesional.

Begitu juga dalam segala proses penunjukannya mesti dilakukan secara fair sesuai prosedural yang berlaku, jangan sampai ada kolusi dan nepotisme.

Yang jelas, ketika urusannya nanti rakyat ingin memiliki rumah atau sudah waktunya mengambil haknya ini, agar kiranya dipermudah, janganlah dipersulit dan prosesnya berbelit-belit.


Ya, PP Tapera telah diteken, artinya meski di tengah kondisi yang tidak pasti karena pandemi korona ini, meski dengan terpaksa, maka mau tak mau kedepannya rakyat pekerja tetap diwajibkan membayar iuran tapera ini dan harus patuh membayarnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun