Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tanda Tanya Konsistensi Pemerintah dan Kontroversi Mudik Antara Haram atau Boleh

9 April 2020   00:28 Diperbarui: 9 April 2020   00:23 273
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Seharusnya pemerintah dan para pejabat negara yang berkecimpung didalam pemerintahan wajib konsisten dan satu suara dengan berbagai kebijakan yang telah diputuskan termasuk juga konsisten dalam merilis pernyataan publik terkait pandemi corona.

Sangat rawan sekali kalau pemerintah dan para punggawanya inkonsistensi dan gegabah dalam memutuskan kebijakan, karena hal ini juga berkaitan dengan pertaruhan citra dan wibawa pemerintah.

Karena inkonsitensi atau ketidak konsistenan pemerintah dalam memutuskan kebijakan serta tidak sinkronnya dan berseberangannya para pejabat pemerintahan dalam merilis pernyataan kepada publik terkait pandemi corona ini, tentu saja akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat dan sikap masyarakat yang semakin skeptis dan menyepelekan pemerintah.

Semestinya pemerintah dan para punggawanya sudah benar-benar mematangkan terlebih dahulu terkait apa yang akan diputuskan barulah kemudian dirilis secara resmi kepada masyarakat.

Apalagi berkaitan dengan pandemi global corona ini tidaklah main-main, kalau pemerintah dan para punggawa tidak ingin digugat karena inkonsitusi.

Maka apapun ceritanya, sesuai amanah konstitusi UUD 1945, pemerintah harus mampu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan ratusan juta nyawa masyarakat Indonesia.

Korban nyawa akibat wabah pandemi corona sudah banyak berjatuhan, maka pemerintah harus bisa mengebelakangkan kepentingan yang lainnya.

Seperti soal ekonomi negara, semestinya bisa di kebelakangkan dahulu, karena ekonomi negara itu seiring waktu berjalan akan bisa bangkit kembali, tapi nyawa yang hilang tak akan kembali.

Jadi, saat ini yang paling urgen adalah bagaimana pemerintah bisa mengemban amanah konstitusi untuk bertanggung jawab sepenuhnya menyelamatkan nyawa ratusan juta masyarakat Indonesia.

Mudik lebaran disaat pandemi corona sebenarnya dengan sifat kegentingan keselamatan nyawa umat manusia harusnya dilarang dahulu secara tegas bahkan boleh saja diterbitkan fatwa haram.

Tapi, silahkan saja bila pemerintah memperbolehkannya, tapi kalau nanti makin banyak korban jiwa yang berjatuhan dan mati sia-sia karena corona, akibat makin banyaknya cluster penyebaran corona akibat dampak mudik lebaran ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun