Mengawal Kinerja Pemerintah, Ini Deretan PR Jokowi dan Pemerintah

Tidak dimungkiri peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal kinerja pemerintah.

Kritik maupun saran sebagai bentuk aspirasi masyarakat sangat berguna sebagai tolok ukur, bagaimana keberhasilan Presiden Jokowi bersama dengan pemerintahannya dalam menjalankan tugasnya.

Selama di jamin oleh UUD 1945 dan sesuai norma dan kaidah yang sesuai aturan, maka iklim keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat sangat boleh di suarakan dan diaspirasikan dalam mengawal kinerja pemerintah.

Oleh karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir dan takut dalam mengeluarkan pendapat atau menyuarakan aspirasinya dalam rangka mengawal kinerja Presiden Jokowi dan pemerintah.

Beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Presiden Jokowi dan pemerintah meski di kawal oleh masyarakat agar kedepannya dapat memberikan kemashlatan bersama.

Seperti beberapa deretan PR berikut ini, sangat perlu di kawal oleh masyarakat.

• UU KUHP dan UU Negara yang lainnya.
• Janji penerbitan UU Perppu KPK.
• Reformasi Birokrasi.
• Skandal Garuda.
• Skandal Jiwa Sraya.
• Skandal Mafia Migas.
• Kebijakan Ekspor dan Impor.
• Banjir Jawa Barat.
• Kasus Novel Baswedan.
• IKN Baru.
• Defisit neraca perdagangan negara.
• Klaim Tiongkok atas laut Natuna.
• Beban hidup rakyat.

Tentunya boleh kita ulas satu satu tentang alasan mengapa perihal diatas meski dikawal bersama oleh masyarakat.

UU KUHP dan UU Lainnya.
Undang undang KUHP dan beberapa UU Negara yang beberapa waktu lalu pernah dirancang oleh DPR periode 2014-2019 sebagai calon UU Negara yang baru masih belum menemukan titik terang bagaimana nasibnya.

Bahkan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, akibat dari dampak demo besar besaran masyarakat yang menolak pemberlakuan RUU KUHP yang baru, karena ternyata isi didalamnya banyak  mengandung pasal pasal yang kontroversi.

PR ini meski selesaikan, ini karena UU KUHP adalah warisan kolonial, sehingga dengan dituntut perkembangan zaman yang semakin dinamis ini UU KUHP mesti direvisi dan sebagai produk asli Indonesia.

Perlu diketahui juga, saat ini Presiden Jokowi dan pemerintah justru sedang menggodok program Omnimbus Law, yang intinya bertujuan untuk meringkas tumpang tindih aturan dan undang undang.

Sehingga ini juga perlu jadi perhatian, seperti apakah Omnimbus Law tersebut. Bagaimanakah isi didalamnya. Pasalnya PR sebelumnya saja belum kelar, namun malah merancang opsi baru yaitu Omnimbus Law.

Oleh karenanya pihak yang berwenang yaitu DPR harus kembali mempertimbangkannya dan membahasnya dalam persidangan terkait UU KUHP ataupun Omnimbus Law, dengan catatan mengambil hikmah dari pengalaman DPR sebelumnya. Maka mengenai pasal pasal yang termuat didalamnya mesti benar benar adil dan banyak berpihak kepada rakyat. Sehingga  ini mesti dikawal oleh masyarakat, bagaimana perkembangan PR ini selanjutnya.

Janji penerbitan Perppu UU KPK.
Masyarakat akhirnya dihadapkan dengan realita disahkannya RUU KPK menjadi UU KPK, padahal RUU KPK sangat ditentang oleh masyarakat karena disinyalir bakal membuat KPK jadi tidak independen dan mengebiri pamor KPK.

Sehingga seiring dengan RUU KUHP maka RUU KPK juga turut ditentang dan didemo oleh masyarakat dan akhirnya membuat Presiden Jokowi turun tangan, dan berjanji akan menerbitkan Perppu UU KPK.

Namun kenyataannya RUU KPK sekarang sudah menjadi UU KPK, meskipun masih diperjuangkan atau masih dalam proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, tapi tetap saja dijalankan oleh Presiden Jokowi. Padahal sesuai janjinya Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu UU KPK.

Oleh karenanya ini jangan sampai terlupa, karena biar bagaimanapun janji adalah hutang, maka masyarakat harus tetap menagih janji itu kepada Presiden Jokowi. Bagaimana nasib Perppu UU KPK dan masa depan KPK kedepannya.

Reformasi Birokrasi.
Presiden Jokowi berjanji memangkas Eselon di Kementrian/Lembaga pemerintahan, sehingga kedepan hanya tersisa eselon I dan II, eselon III dan IV serta dibawahnya akan difungsionalkan, bahkan rencananya akan diganti oleh para robot AI.

Semuanya bertujuan untuk memangkas dan mempermudah jalur birokrasi, namun disatu sisi Presiden Jokowi malah menggemukan Kabinet Indonesia Maju dengan menambah belasan Wakil Menteri, lalu justru makin membengkak dengan adanya stafsus stafsus baik stafsus milenial maupun stafsus presiden dan Wapres ini cukup jadi tanda tanya, karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi.

Oleh karenanya, masyarakat mesti terus memonitor dan mengawasi perkembangannya, apakah sudah berjalan sesuai yang dijanjikan dan bagaimana manfaat yang diperoleh dari reformasi birokrasi, apakah layanan publik semakin baik atau justru sebaliknya.

Skandal Garuda.
Masyarakat dikejutkan dengan terkuaknya skandal yang terjadi di PT Garuda Indonesia, mulai dari skandal penyelundupan, skandal saksis, hingga konglomerasi Garuda yang melahirkan ratusan anak, cucu dan cicit perusahaan Garuda.

Dari kesemuanya itu, disinyalir menjadi penyebab bobroknya kinerja garuda, sehingga berlatar belakang ini, Menteri BUMN Erick Thohir terus berupaya membongkar ketidak beresan yang terjadi, dan berjanji menuntaskannya

Maka dari itu, skandal yang terjadi di garuda ini, jangan sampai terlepas dari pengawasan masyarakat.

Skandal Mafia Migas di Pertamina.
Menteri BUMN Erick Thohir mendaulat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai bos utama di Pertamina.

Ahok diharapkan dapat membongkar skandal mafia migas yang terjadi di tubuh pertamina. Karena disinyalir banyaknya keran keran ilegal, yang menyebabkan kebocoran migas Pertamina dimana mana akibat ulah para mafia Migas.

Sehingga masyarakat perlu, terus memonitor, sudah sejauh mana kinerja Ahok di Pertamina, apakah sudah dapat memberantas para mafia Migas dengan ikatan mata rantainya hingga tuntas atau justri sebaliknya.

Kebijakan Ekspor dan Impor.
Presiden Jokowi marah besar terkait kebijakan Ekspor dan Impor Indonesia, Jokowi marah ketika ekspor Indonesia masih loyo, karena terhambat oleh regulasi yang berbelit, sehingga menghambat investasi dari negara lain masuk ke Indonesia.

Kemarahan Jokowi bertambah ketika mengetahui justru disektor impor lebih mendominasi, seperti kemarahan Jokowi saat komplain kenapa cangkul atau pacul masih impor, padahal bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

Dalam hal ini, berbagai pihak yang terkait dan yang berwenang mengenai kebijakan ekspor dan impor berjanji, akan segera membenahinya.

Maka ini perlu dimonitor juga oleh masyarakat, bagaimana perjalanannya dan perkembangannya kedepan.

Skandal Jiwa Sraya.
Terkuaknya kebobrokan skandal jiwasraya sangat mengejutkan, BUMN yang pada laporan keuangannya secara umum dinyatakan sehat ternyata dirundung masalah.

Jiwa Sraya ternyata mengalami gagal bayar terhadap nasabahnya, bahkan boroknya semakin tercium, ketika pada kenyataannya, Jiwa Sraya menginvestasikan dana nasabahnya untuk membeli saham saham gorengan, ataupun saham ecek ecek. Bahkan kasus Skandal Jiwa Sraya bisa lebih parah dari Skandal Century.

Maka dari itu, ini jangan sampai terlepas dari pengawasan masyarakat, harus terus diikuti perkembangannya, tentang siapa siapa yang terlibat didalam skandal dan bagaimana nasib dana nasabah, serta nasib Jiwa Sraya kedepannya.

Kasus Novel Baswedan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang terkatung katung lebih dari 2,5 tahun lamanya, akhirnya mulai menemukan titik terang. Tertangkapnya 2 pelaku penyerang Novel diharapkan bisa memecahkan kebuntuan kasus Novel.

Sehingga masyarakat perlu mengawal dengan cermat tentang perkembangan kasus Novel ini, apakah memang hanya 2 pelaku ini saja yang terlibat, ataukah ada pihak lain dibalik peran 2 pelaku tersebut. Transparansi pemerintah terhadap kasus Novel harus dikawal sepenuhnya.

Banjir Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Banjir pada awal tahun 2020 yang melanda sejumlah tempat di Jawa Barat termasuk di ibukota yaitu DKI Jakarta menjadi perhatian khusus, pasalnya banjir kali ini memakan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.

Masing masing pejabat mulai dari kepala daerah hingga menteri saling silang pendapat dan mencari pembenaran masing masing menyoal banjir, mulai dari naturalisasi, normalisasi, hingga Jokowi mengambil alih penanganan banjir di DKI Jakarta.

Sehingga ini mesti di monitor terus oleh masyarakat, bagaimana tindakan selanjutnya menyoal masalah banjir dan apakah dapat mengurangi dan mencegah terjadinya banjir atau tetap saja sama seperti sebelumnya.

IKN Baru.
Presiden Jokowi telah meresmikan IKN baru di Kaltim yaitu disebagian PPU dan disebagian Kukar.

Maka bila dihadapkan secara umumnya kondisi negara, ini menjadi tantangan yang sangat berat, pasalnya tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN yang baru.

Sehingga masyarakat perlu mengawasi perkembangannya, mulai dari bagaimana konsep pembangunannya seperti apa, dananya bagaimana dan dari mana, apakah dana sudah digunakan sesuai posnya apakah sudah transparan dan lain sebagainya.

Defisit neraca perdagangan negara.
Sampai saat ini neraca perdagangan negara masih belum dapat merangkak naik sesuai yang diinginkan.

Ini karena neraca perdagangan negara masih defisit, harapan dari sektor ekspor negara yang seharusnya bisa berpengaruh signifikan mendongkrak laba bagi negara, ternyata masih jauh dari harapan. Ditambah juga masih rajinnya sektor impor negara semakin membanjiri produk luar masuk ke Indonesia.
Ini mestinya tidak boleh terus terusan terjadi, maka masyarakat perlu mengawasi bagaimana perkembangan neraca perdagangan negara, karena ini merupakan parimeter ekonomi berhasil atau tidaknya perekonomian sebuah negara.

Klaim Tiongkok atas laut Natuna.
Klaim laut Natuna oleh Tiongkok, tidak boleh terjadi lagi, ini karena sudah berulangkali Tiongkok sering melanggar batas teritori wilayah perairan laut Natuna. Laut Natuna sudah sering bermasalah, jadi jangan hanya pas ada masalah saja laut Natuna di ingat.

Oleh karenanya, ini mesti ditegaskan oleh pemerintah, maka pemerintah harus bisa menegaskan Tiongkok untuk mengakui kedaulatan Indonesia di laut Natuna dan menegaskan Tiongkok jangan lagi melanggar wilayah teritori ZEE Indonesia termasuk laut Natuna.

Begitu juga wilayah perairan RI lainnya dan perbatasan lainnya, kedaulatan dan harga diri bangsa mesti tetap di tegakan.

Oleh karenanya ini juga merupakan perjuangan semesta bersama maka seluruh rakyat mesti tegas bila menyoal kedaulatan negara.

Beban hidup rakyat.
Inilah yang paling penting, PR besar negara terletak disini, dihadapkan dengan kondisi ekonomi rakyat yang tengah kesulitan dalam mengatasi beban kebutuhan sehari hari.

Tapi ternyata rakyat dihadapkan dengan berbagai persoalan negara yang belum tuntas, ditambah pula dengan naiknya berbagai komoditi harga, baik tarif layanan publik maupun harga kebutuhan pokok.

Beban hidup rakyat semakin sulit, maka disinilah kita sebagai rakyat harus menuntut pemerintah untuk dapat menyejahterakan rakyat.

Sebagai penutup, mungkin PR PR Jokowi dan pemerintah masih ada yang terlewat dari artikel ini, oleh karenanya penulis sangat membuka ruang untuk menambahkan.

Maka dapat diambil kesimpulan dari semua ini, Presiden Jokowi dan pemerintah wajib menyelesaikan berbagai PR yang belum selesai tersebut dan menepati janji yang masih belum ditunaikan, begitu juga PR PR lainnya.

Yang utama adalah bagaimana pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dan rakyat bisa hidup sejahtera serta menjadi negara yang gemah ripah lohjinawi.

Semoga bermanfaat.

Sigit Eka Pribadi.