Sehingga ini juga perlu jadi perhatian, seperti apakah Omnimbus Law tersebut. Bagaimanakah isi didalamnya. Pasalnya PR sebelumnya saja belum kelar, namun malah merancang opsi baru yaitu Omnimbus Law.
Oleh karenanya pihak yang berwenang yaitu DPR harus kembali mempertimbangkannya dan membahasnya dalam persidangan terkait UU KUHP ataupun Omnimbus Law, dengan catatan mengambil hikmah dari pengalaman DPR sebelumnya. Maka mengenai pasal pasal yang termuat didalamnya mesti benar benar adil dan banyak berpihak kepada rakyat. Sehingga  ini mesti dikawal oleh masyarakat, bagaimana perkembangan PR ini selanjutnya.
Janji penerbitan Perppu UU KPK.
Masyarakat akhirnya dihadapkan dengan realita disahkannya RUU KPK menjadi UU KPK, padahal RUU KPK sangat ditentang oleh masyarakat karena disinyalir bakal membuat KPK jadi tidak independen dan mengebiri pamor KPK.
Sehingga seiring dengan RUU KUHP maka RUU KPK juga turut ditentang dan didemo oleh masyarakat dan akhirnya membuat Presiden Jokowi turun tangan, dan berjanji akan menerbitkan Perppu UU KPK.
Namun kenyataannya RUU KPK sekarang sudah menjadi UU KPK, meskipun masih diperjuangkan atau masih dalam proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, tapi tetap saja dijalankan oleh Presiden Jokowi. Padahal sesuai janjinya Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu UU KPK.
Oleh karenanya ini jangan sampai terlupa, karena biar bagaimanapun janji adalah hutang, maka masyarakat harus tetap menagih janji itu kepada Presiden Jokowi. Bagaimana nasib Perppu UU KPK dan masa depan KPK kedepannya.
Reformasi Birokrasi.
Presiden Jokowi berjanji memangkas Eselon di Kementrian/Lembaga pemerintahan, sehingga kedepan hanya tersisa eselon I dan II, eselon III dan IV serta dibawahnya akan difungsionalkan, bahkan rencananya akan diganti oleh para robot AI.
Semuanya bertujuan untuk memangkas dan mempermudah jalur birokrasi, namun disatu sisi Presiden Jokowi malah menggemukan Kabinet Indonesia Maju dengan menambah belasan Wakil Menteri, lalu justru makin membengkak dengan adanya stafsus stafsus baik stafsus milenial maupun stafsus presiden dan Wapres ini cukup jadi tanda tanya, karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi.
Oleh karenanya, masyarakat mesti terus memonitor dan mengawasi perkembangannya, apakah sudah berjalan sesuai yang dijanjikan dan bagaimana manfaat yang diperoleh dari reformasi birokrasi, apakah layanan publik semakin baik atau justru sebaliknya.
Skandal Garuda.
Masyarakat dikejutkan dengan terkuaknya skandal yang terjadi di PT Garuda Indonesia, mulai dari skandal penyelundupan, skandal saksis, hingga konglomerasi Garuda yang melahirkan ratusan anak, cucu dan cicit perusahaan Garuda.
Dari kesemuanya itu, disinyalir menjadi penyebab bobroknya kinerja garuda, sehingga berlatar belakang ini, Menteri BUMN Erick Thohir terus berupaya membongkar ketidak beresan yang terjadi, dan berjanji menuntaskannya
