Politisi Besar Hidung dan Patah Arang

Pra pencoblosan Pilpres dan Pileg-Pemilu 14 Februari 2024  kemarin, ada 17 nama tokoh yang direkomendasi PWM Sumbar untuk dipilih warganya sebagai kader politik yang harus dimenangkan.  Pada dokumen yang ada di Penulis terdapat nama-nama Andre Rosiade, Sadiq Pasadigu, Alex Lukman, Guspardi Gaus, Darul Siska, Mulim Yatim, Jelita Donal (Fatullah) dan 10  lainnya. 

Pasca Pilpres dan Pemilu itu, khusus Pileg tentu ada tokoh politik yang sumbringah. Sebaliknya ada yang loyo. Secara umum, di antara mereka ada tokoh politisi yang berasal dari warga dan pimpinan Muhammadiyah sesuai starata tingkatannya.

Esai singkat ini menyumbang-saran untuk tidak "besar hidung"  bagi yang sukses dan  patah arang, apalagi  putus asa di dalam berpolitik  bagi kalangan tertentu.

Muhammadiyah dan Politik

Baca juga: Gerimis Demokrasi

Muhammadiyah pada dasarnya memberikan rambu-rambu untuk ini.  Sejak Muktamar Ujung Padang (Sekarang Makassar) 1971 hingga tanwir-tanwir Muhammadiyah di Denpasar, Bali Januari 2002; Makassar Juni 2003; Mataram, Desember 2004 dan Muktamar, Malang Juli 2005, terakhir Muktamar Solo, Juli 2022, berturut-turut terkristal abstraksi peranan warga Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa-beernegara  secara mendasar.

Di situ secara substantif dikatakan bahwa kewajiban dan hak politik adalah kewajiban dan hak setiap warga negara-bangsa. Oleh karena itu, setiap warga Muhammadiyah dapat mengaplikasikan hak-hak perorangannya dalam politik kebangsaan. Tetapi Muhammadiyah sebagai persyarikatan tidak terlibat dalam politik praktis.

Setiap warga Muhammadiyah yang ikut politik praktis diminta menjadi teladan dalam akhlak dan etika politik serta menjunjung nilai-nilai luhur dalam politik. Diharapkan pula warga Muhammadiyah tersebut memilih institusi politik yang relevan dengan tujuan Muhammadiyah.

Di dalam perjalanan sejarah, lebih kurang 36 tahun belakangan ini ternyata warga Muhammadiyah selamat secara relatif dan mematuhi rambu rambu tersebut. Akan tetapi warga Muhammadiyah sebagian besar tetap saja, kadang kala terombang-ambing di tengah lautan partai politik dalam 12 kali Pemilu (1971- 2024).

Kenyataan Empirik

Di dalam suasana demikian tidak terpungkiri bahwa ada masalah-masalah laten maupun manifes, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, posisi sebagai pimpinan, aktivis atau paling kurang sebagai anggota partai selalu dikaitkan dengan wujud, keberadaan atau eksistensinya sebagai warga Muhammadiyah.

Bagi yang pro politik, ini dianggap keuntungan. Apalqgi kalau tokoh itu berkibar sukses, bagi yang kontra dianggap hal tu merugikan citra Muhammadiyah. Terutama kalau yang bersangkutan "jatuah tapai".

Kedua, tidak selalu setiap tokoh Muhammadiyah yang duduk di Partai mencerminkan ketinggian akhlak politik yang diamanahkan Muhammadiyah dimaksud, sehingga tak jarang menuai buah busuk bagi Muhammadiyah.

Ketiga, konflik kepentingan partai dapat merembes ke dalam Muhammadiyah. Sekedar misal, dalam memposisikan masing-masing kader parpol dalam kepemimpinan Muhammadiyah, atau sebaliknya dan di luarnya.

Keempat, ada pergeseran bahkan pergesekan suka atau tidak suka bagi sesama warga Muhammadiyah.

Kelima, menumbuhkan sikap ambivalen, ambiguitas dan  atau loyalitas ganda sehingga kadangkala kegiatan-kegiatan dalam tugas kepemimpinan internal Muhammadiyah dan amal usaha  ada yang terabaikan.

Keenam, tentu saja pada gilirannya muncul polarisasi dalam pergaulan dan cara berfikir antara keikhlasan dan interest (kepentingan) duniawi.

Di samping masalah-masalah tadi, tentu saja ada keuntungan dan positifikasi penyentuhan warga Muhammadiyah dalam politik praktis. Misalnya, ada penyaluran hasrat bahwa politik adalah medan dakwah strategis untuk amar makruf nahy mungkar. Hal itu dikonsepsikan sebagai subsistem dalam pengamalan Al-Alqur'an (Lihat QS, Ali Imran, 3: 104, 110).

Begitu pula politik dapat memperlicin jalannya kegiatan amal usaha. Bila seorang warga Muhammadiyah duduk di elit Parpol dan menjadi anggota legislatif atau posisi lainnya, maka dapat memperjuangkan kepentingan amal usaha Muhamamdiyah di bidang pendidikan, sarana ibadah, kesehatan, santunan sosial, ekonomi produktif dan sebagainya.

Lebih dari itu, tentu saja keberhasilan di dunia politik dapat memposisikan warga Muhammadiyah menjadi kaum elit, menjadi terpandang di mata sesama warga Muhammadiyah, umat dan masyarakat-bangsa.

Tawaran Rasional

Di tengah arus pertarungan kekurangan dan kelebihan di atas, penulis menawarkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, kaum politisi Muhammadiyah harus memilih aktivitas politik yang mendasar dan mulia. Misalnya pergumulan dalam kancah ideologi Parpol bersangkutan. Banyak sinyalemen sekarang ini mensinyalir bahwa hal yang satu ini, kurang diminati oleh para aktivis partai.

Hal yang mendasar pada setiap partai adalah jiwa dan ruh partai itu. Pada setiap partai selalu ada Plat-form yang mengandung asas, tujuan, visi dan misi serta faham pemikiran dan konsespsi kehidupan bangsa yang diharapkan yang tercermin dalam AD-ART Parpol. Di rumpun  ini perlu warga Muhammadiyah yang berada di Parpol bekerja  lebih sungguh-sungguh.

 

Kedua, sektor pembinaan SDM Parpol atau rekrutment dan pembinaan kader parpol dapat menjadi lahan politisi warga Muhammadiyah.

Ketiga, jangan terjebak ke dalam kepentingan sesaat. Artinya, bila tidak mendapat posisi yang baik dan meyakinkan di satu Parpol, lalu hengkang ke Parpol lain. Hal itu akan membuat citra politisi warga Muhammadiyah luntur dan perilaku demikian dapat dianggap sebagai repleksi kelemahan dalam bertarung atau berkompetisi dengan pihak lain.

Keempat, jangan terjebak ke prilaku loyalitas ganda yang amat dalam. Anggaplah Muhammadiyah sebagai rumah "gadang" tempat kembali bila di Parpol sudah tidak mungkin lagi aktif sebagai warga Muhammadiyah;

Kelima, seyogyanya perbedaan posisi dan  status pada berbagai Parpol tidak mengurangi silaturrahim dan keakraban sebagai warga Muhammadiyah dan sesama warga-masyarakat dan ummat.

Keenam, perkokoh akidah dan tertibkan ibadah serta perluas wawasan intelektual, wawasan silaturrahim,  komunikasi serta pergaulan sosial, sehingga bila tak aktif lagi di Partai, kehidupan sebagai warga Muhammadiyah yang Islami tetap loyal dan berdedikasi berkelanjutan kepada persyaikatan, umat dan bangsa sambil tetap berharap dan insya Allah berkah dari Allah swt.  

Dengan demikian akan terhindar dari panorama sosok pemimpin yang tidak terjun bebas ke prilaku  post-power syndromic, penyintas elit  alias tidak merasa "jatuah tapai".

(Dr. Drs. H. Shofwan Karim Elhussein, B.A., M.A. Dosen PPs UM Sumbar, Ketua Umum Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau/YPKM)