Apa Itu Perhitungan Perpajakan
       Undang-Undang RepubIik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa. Ketentuan perpajakan dibayarkan sesuai undang-undang yang berlaku. Adapun wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Tujuan pengenaan pajak ialah untuk digunakan dalam menyokong keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keperluan negara yang didukung oleh pajak misalnya dalam pembangunan jalan raya, fasilitas umum seperti halte bis dan trotoar, serta perawatan taman kota.
       Pajak dikenakan pada setiap hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Harry I. Wolk, Michael G. Tearney, James L. Dodd dalam Accounting Theory : A Conceptual and Institutional Approach, bahwa modal pemilik merupakan nilai akhir dari asset dikurangi kewajiban (liabilitas). Aktivitas ekonomi banyak didorong oleh beroperasinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Pemilik sebagai pemberi modal awal berdirinya suatu perusahaan, memberikan modal untuk kemudian dibelanjakan bagi keperluan perusahaan seperti asset berupa peralatan produksi dan juga biaya operasional awal. Selanjutnya setelah perusahaan berjalan, terdapat kemungkinan perusahaan membutuhkan modal tambahan sehingga mencari pinjaman (liabilitas).
       Setelah perusahaan berproduksi, menjual barang dagangan, memperoleh pendapatan, hingga memperoleh laba atau bahkan rugi dari hasil perhitungan operasional. Pada fase ini, modal pemilik terbagi menjadi tiga dengan penjelasan berikut :
- Modal Disetor (Contributed Capital) : merupakan modal disetor di awal pendirian perusahaan oleh pemilik. Modal ini selanjutnya dapat dikonversi sebagai saham (legal capital, nilai nominal / nilai par). Apabila nilai saham bertambah ataupun menurun, nilai ini dapat diakui dan dikonversi menjadi other contributed capital (agio / disagio).
- Laba Ditahan (Retained Earnings) : merupakan laba tidak dibagi yang disimpan dalam akun laba ditahan. Operasional perusahaan menghasilkan pendapatan yang kemudian dikurangi beban sehingga menghasilkan laba dalam perhitungan laba rugi (income statement). Beban dapat berasal dari operasional umum perusahaan ataupun beban luar biasa seperti hilangnya barang dagangan karena musibah kebakaran. Demikian pula pendapatan, dapat diperoleh dari penjualan barang / jasa perusahaan ataupun pendapatan non operasional seperti keuntungan penjualan aset. Pengakuan beban secara akuntansi komersial dan perpajakan memiliki perbedaan sehingga perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi pajak.
- Penyesuaian modal belum terealisasi (Unrealized Capital Adjustment) : merupakan penyesuaian yang harus dilakukan karena adanya laba atau rugi terkait modal. Hal ini misalnya kenaikan atau penurunan harga aset seperti gedung dan tanah.
Badan usaha sebagai wajib pajak dikenakan dua jenis objek pajak, yaitu :
- Objek PPh Tidak Final : objek pajak jenis ini akan dilakukan perhitungan ulang pada akhir tahun pajak. Pajak yang telah dibayarkan atau dipungut pihak lain dapat dihitung sebagai kredit pajak saat hendak membayar PPh Badan. Misalnya PPh 23 yang telah dipotong pengguna jasa dapat dihitung sebagai kredit pajak saat perhitungan SPT PPh Badan.
- Objek PPh Final : objek pajak ini telah final saat dipotong pihak lain. Pada akhir tahun pajak, pajak final tidak akan dihitung ulang. Jenis pajak ini misalnya PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Mengapa Perhitungan Perpajakan Harus Dilakukan
       Perusahaan yang telah berproduksi dan beroperasi secara komersial memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan (laporan keuangan). Laporan keuangan perlu disusun sebagai bentuk ketaatan pada regulasi pemerintah dan juga sebagai laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan antara lain pemilik, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.
       Kewajiban perpajakan yang melekat pada diri perusahaan sebagai wajib pajak badan antara lain PPh 21 untuk pegawai, PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPh 25/29, dan pajak lainnya sesuai aktivitas perusahaan. Setiap satu tahun sekali, perusahaan wajib melaporkan PPh Badan dengan melampirkan laporan keuangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan ketentuan mengenai hal-hal yang dapat dibebankan secara fiskal dan secara komersial. Perbedaan tersebut menyebabkan perusahaan harus menyusun rekonsiliasi fiskal untuk dapat melampirkan laporan keuangan menurut ketentuan perpajakan.
       Rekonsiliasi fiskal dapat dibedakan sebagai berikut :
- Koreksi Fiskal Positif : Koreksi ini akan menyebabkan laba kena pajak bertambah, yang berpengaruh juga pada pertambahan pajak yang harus dibayarkan. Koreksi fiskal positif pada umumnya terjadi karena adanya biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibebankan menurut aturan perpajakan. Peraturan mengenai hal-hal yang tidak boleh dibebankan tercantum dalam Pasal 9 UU PPh.
- Koreksi Fiskal Negatif : Koreksi ini akan menyebabkan laba kena pajak berkurang. Koreksi fiskal negatif misalnya penghasilan dari hadiah atau undian, atau penghasilan yang telah dikenakan PPh final.
      Â
