Mengenal Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia untuk Stabilitas Harga dan Inflasi

Menjaga stabilitas harga dan inflasi adalah salah satu hal yang krusial bagi Negara Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana hal tersebut tercermin sesuai dengan tujuan tunggal atau single objective Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Bank Indonesia menjelaskan pentingnya pengendalian inflasi dapat dilihat dengan dua sudut pandang yaitu jika inflasi stabil dan rendah maka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya memberikan impact positif dalam kesejahteraan masyarakat, sebaliknya ketika inflasi tidak stabil dan tinggi akan memberikan dampak negative kepada kondisi social ekonomi masyarakat dan tentunya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya apa itu Inflasi?. Inflasi merupakan sutau kondisi kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Indicator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat Inflasi di Indonesia yaitu menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selain itu, indicator lain berdasarkan International Best Practice juga bisa melalui Indeks Harga Perdagngan Besar (IHPB), Indkes Harga Produsen (IHP), Deflator Produk Domestik Bruto (PDB), dan Indeks Harga Aset.

Lantas mengapa pengendalian inflasi itu penting dan mengapa ketika inflasi tinggi dapat berdampak negative bagi perekonomian?. Presiden Joko Widodo menegaskan dalam Rapat Kordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2016 bahwa pengendalian inflasi penting dilakukan sebagai tumpuan bagi perekonomian (Kemenkeu.go.id). 

Pengendalian inflasi dalam Rezim Orde Baru juga digunakan sebagai suatu senjata yang penting untuk menunjukkan performa dari perekonomian Indonesia melalui usaha menekan angka inflasi serendah mungkin dibawah dua digit (Sukendar,A. 2000).

Selain penjelasan dua hal diatas, terdapat pula beberapa alasan pentingnya pengendalian inflasi yaitu karena inflasi dapat memperburuk atau mengganggu keseimbangan distribusi pendapatan, inflasi dapat menyebabkan berkurangnya sumber dana investasi bagi Negara-negara berkembang, inflasi dapat mengakibatkan terjadinya defisit dalam neraca perdagangan dan meningkatkan besarnya utang luar negeri, serta inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan politik (Zulfahmi, 2012).  

Dari berbagai sudut pandang diatas maka dapat memberikan gambaran begitu besar Impact dari inflasi untuk itu pengendalian inflasi menjadi salah satu hal yang penting.

Poin kedua mengenai inflasi yang tinggi akan berdampak negative bagi kondisi perekonomian suatu Negara. Menurut Bank Indonesia (2009), bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negative kepada kondisi social ekonomi masyarakat. Dimana hal tersebut akan mengganggu kestabilan social dan politik (Zulfahmi, 2012). 

Untuk lebih mudah dalam menggambarkanya Bank Indonesia (2018) menjelaskan bagaimana inflasi yang tinggi dapat mengganggu kondisi perekonomian suatu Negara, yaitu

• Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan riil dari masyarakat terus menurun yang akan membuat kesejahteraan hidup masyarakat akan menurun dan pada akhirnya menjadikan seseorang yang miskin bertambah miskin.
• Inflasi yang tidak stabil juga dapat menciptakan suatu ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil suatu keputusan seperti konsumsi, investasi, dan produksi yang akhirnya akan menurnkan pertumbuhan ekonomi.
• Selain itu, inflasi domestic yang tinggi dibandingkan dnegan Negara lain akan menjadikan tingkat bunga domestic riil menjadi tidak kompetitif dan akhirnya akan memberikan penekanan pada nilai rupiah.

Lalu bagaimana pengendalian inflasi di Indonesia?. Di indonesia pengendalian inflasi adalah sama halnya dengan mengendalikan tekanan yang terjadi pada harga dari sisi permintaan agregat terhadap kondisi pada sisi penawaran melalui kebijakan moneter Bank Indonesia. 

Inflasi sangat rentan terhadap shocks yang sedang terjadi ataupun faktor lain yang berasal dari sisi penawaran. Sehingga sasaran inflasi memerlukan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi dengan baik melalui kebijakan fiskal, moneter mapun sektoral.  

Berbagai goncangan eksternal dan krisi yang terjadi sebelumnya membuat perubahan struktur yang menyebabkan kerangka kebijakan moneter sebelumnya dpandang tidaklah sesuai lagi dnegan perkembangan dalam kondisi pasar keuangan pasca krisis, sehingga akhirnya Indonesia merubah kebijakan moneter yang kuat terhadap goncangan.

Sebenarnya sejak tahun 1999 terdapat kajian mengenai alternative kebijakan moneter yang dikenal sebagai tahap Inflation Targeting Framework lite yang didasarkan pada UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang secra implicit telah mengamanatkan penerapan inflation targeting sebagai kerangka kerja kebijakan moneter dan Bank Indonesia 2000 mulai menerapkan inflation targeting. 

Akan tetapi sekitar 2003 dimana Indonesia keluar dari program IMF, Bank Indonesia mulai menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasioan dalam pengendalian moneter (M. Abdul Kadir, et al. 2008). Hingga akhirnya kerangka kebijakan moneter yang dilakukan oleh Indonesia menganut kerangka kerja Inflation Targeting Framework (ITF) sejak 1 Juli 2005 dengan menjadikan suku bunga sebagai sasaran dalam operasionalnya, yang mana sebelumnya menggunakan kebijakan moneter dengan menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran dalam kebijakan moneter.

Sasaran operasional dalam kebijakan moneter sebelum menggunakan ITF adalah jumlah uang beredar (JUB) karena dianggap dapat mempengaruhi output dan inflasi. 

Dimana kestabilan harga dicapai dengan menjaga JUB. Namun nyatanya hal tersebut sulit dilakukan dan hanya mampu untuk mempengaruhi sehingga Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan inflasi. 

Akhirnya beralih ke ITF, dimana ITF mengandung lima hal penting, yiatu operasi pengendalian moneter, respon kebijakan moneter, indicator kebijakan moneter, sasaran inflasi, dan koordinasi dengan pemerintah yang dapat dilihat di gambar dibawah ini.

Gambar

Desain Implementasi ITF di Indonesia

Akan tetapi setelah krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008/2009 membuat Bank Sentral  memerlukan flesksibilitas yang cukup untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin berkembang dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. 

Sehingga Bank Indonesia memperkuat kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) menjadi Flexible Inflation Targeting Framework (Flexible ITF) yang dijelaskan oleh Bank Indonesia dan dilansir diweb resmi Bank Indonesia. 

Dimana Flexible ITF tetap berpedoman pada elemen penting ITF, termasuk penyaluran informasi sasaran inflasi pada public, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking, dan akuntabilitas kebijakan kepada public tetap menjadi bagian inherent dalam Flexible ITF.

Terdapat lima elemen pokok dalam kerangka Flexible ITF yaitu inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi, penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan, dan penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan (Bank Indonesia, 2018).

Dalam implementasinya kerangka Flexible ITF, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan (policy mix) dalam rangka menjaga keseimbangan internal dan eksternal. Terkait dengan Inflation Targeting, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. 

Artinya BI menjelaskan kepada publik mengenai penilaian terhadap kondisi terbaru dan outlook inflasi ke depan, keputusan yang diambil, serta arah kebijakan ke depan yang akan diambil untuk menjaga inflasi sesuai dengan sasarannya (forward guidance).

Bank Indonesia juga menjadikan BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter yang termasuk dalam bagian dari reformasi kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. 

Dimana reformasi tersebut memiliki tiga tujuan utama yaitu memperkuat sinyal arah kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Selain itu dalam implementasinya, reformulasi tersebut juga memegang empat prinsip penting yaitu, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan Flexible ITF, reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh, dimana perbedaan terlihat dari tenor instrument BI Rate setara dengan instrumen moneter 12 bulan, sedangkan BI7DRR setara dengan instrumen moneter 7 hari, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia, serta reformulasi dalam penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi suku bunga kebijakan.