Kuis 13 - Diskursus G Peter Hoefnagels pada Skema "Criminal Policy" di Ruang Publik Indonesia

Kebijakan kriminal merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menanggapi kejahatan dengan cara yang rasional dan terstruktur. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran tentang kebijakan kriminal adalah G. Peter Hoefnagels, seorang kriminolog yang mendalami bagaimana reaksi sosial terhadap kejahatan dapat diorganisir untuk menghasilkan dampak yang lebih positif bagi masyarakat. Hoefnagels berpendapat bahwa kebijakan kriminal tidak hanya sebatas pada sanksi pidana atau hukuman, tetapi juga mencakup kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih menyeluruh, termasuk upaya sosial untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Dalam pandangannya, kebijakan kriminal harus dipahami sebagai kombinasi antara kebijakan penal dan non-penal yang saling melengkapi. Kebijakan penal berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, sementara kebijakan non-penal berfokus pada pencegahan dan pemulihan melalui langkah-langkah sosial, seperti pendidikan, rehabilitasi, dan pengentasan kemiskinan. Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana kejahatan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang membutuhkan pendekatan lebih dari sekadar pemberian hukuman.

Artikel yang saya buat ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konsep kebijakan kriminal menurut Hoefnagels dengan membahas tiga aspek penting: What (Apa itu kebijakan kriminal?), Why (Mengapa kebijakan kriminal itu penting?), dan How (Bagaimana kebijakan kriminal diterapkan dalam praktik?). Dengan memahami kerangka pemikiran ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan kriminal dapat menciptakan sistem yang lebih adil, preventif, dan rehabilitatif dalam menghadapi kejahatan.

What (Apa Itu Kebijakan Kriminal menurut G. Peter Hoefnagels?)

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat atau negara merespons kejahatan melalui reaksi sosial yang terorganisir. Hoefnagels membagi kebijakan kriminal ke dalam dua kategori utama, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non-penal.

• Kebijakan Penal:

Kebijakan penal berfokus pada penggunaan hukuman atau sanksi pidana untuk menanggapi kejahatan. Hoefnagels berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan respons terhadap pelanggaran hukum dengan memberi hukuman yang sesuai, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan penal juga mencakup dimensi rehabilitasi, di mana sistem peradilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Dalam konteks ini, keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi sangat penting untuk mencegah kejahatan berulang. Pembuktian elemen hukum seperti mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan melanggar hukum) dalam suatu kasus juga menjadi aspek penting dalam kebijakan penal, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan niat pelaku.

• Kebijakan Non-Penal:

Sementara itu, kebijakan non-penal lebih berfokus pada pencegahan kejahatan melalui intervensi sosial. Hoefnagels menekankan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya bisa dicapai dengan hukuman semata, tetapi juga dengan upaya untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Misalnya, kebijakan ini mencakup program-program rehabilitasi untuk pelaku kejahatan, pendidikan untuk mencegah perilaku kriminal, dan upaya pengentasan kemiskinan yang sering kali menjadi faktor utama penyebab kejahatan. Kebijakan non-penal juga melibatkan penyuluhan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi ketimpangan sosial yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kejahatan.

Kebijakan ini menurut Hoefnagels bertujuan untuk merancang respons terhadap kejahatan yang lebih holistik dan tidak hanya mengandalkan sanksi pidana. Dalam konteks ini, kebijakan kriminal bukan sekadar menanggapi perbuatan melanggar hukum, tetapi juga berupaya menciptakan masyarakat yang lebih aman dengan mengurangi faktor-faktor yang mendorong kejahatan.

Tujuan Kebijakan Kriminal menurut Hoefnagels

Tujuan utama kebijakan kriminal menurut Hoefnagels adalah menciptakan respons yang lebih holistik terhadap kejahatan. Ini tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada upaya sosial yang lebih luas untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Hoefnagels berpendapat bahwa kebijakan kriminal harus dilihat sebagai sistem yang menyeluruh, yang mencakup semua langkah untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan lebih responsif terhadap kejahatan. Dalam hal ini, kebijakan kriminal bertujuan tidak hanya untuk merespons pelanggaran hukum, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang mampu mencegah kejahatan sejak dini.

Dengan demikian, kebijakan kriminal menurut Hoefnagels adalah pendekatan yang seimbang, yang menggabungkan hukuman yang adil dan upaya pencegahan serta rehabilitasi sosial untuk mengatasi kejahatan secara lebih efektif.

Why (Mengapa Kebijakan Kriminal Penting?)

Kebijakan kriminal sangat penting karena berperan dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan perlindungan sosial yang efektif. Berikut beberapa alasan mengapa kebijakan kriminal ini penting:

• Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum:

Sistem hukum yang hanya mengandalkan hukuman pidana tanpa upaya pencegahan dan rehabilitasi mungkin tidak cukup efektif untuk menanggulangi kejahatan. Hoefnagels menekankan bahwa kebijakan kriminal yang mencakup kebijakan penal dan non-penal akan menciptakan respons yang lebih holistik terhadap kejahatan, yang tidak hanya mencegah kejahatan melalui hukuman, tetapi juga mengurangi penyebab sosial yang mendasari kejahatan.

• Pencegahan Kejahatan:

Kebijakan kriminal yang didukung oleh program pencegahan seperti pendidikan, pemberdayaan sosial, dan penyuluhan hukum dapat mengurangi tingkat kejahatan secara lebih efektif daripada hanya mengandalkan sanksi. Hoefnagels berpendapat bahwa dengan mengatasi ketidakadilan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi individu untuk berkembang, kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi.

• Mengurangi Ketimpangan Sosial:

Kejahatan sering kali dipicu oleh ketimpangan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Kebijakan non-penal yang fokus pada pengentasan masalah sosial ini dapat mengurangi tekanan yang mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus memperhatikan faktor sosial ini untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

• Memberikan Keadilan yang Seimbang:

Dengan adanya kebijakan yang menggabungkan hukuman dan rehabilitasi, kebijakan kriminal dapat memberikan keadilan yang lebih adil dan seimbang. Di satu sisi, hukuman yang sesuai memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, sementara di sisi lain, rehabilitasi membantu mereka memperbaiki perilaku dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Penyebab Kejahatan: Teori-teori Utama dalam Kriminologi

1. Teori Biologis/Psikologis
   Menyatakan bahwa faktor genetik, kelainan mental, atau gangguan psikologis bisa memengaruhi kecenderungan individu untuk berbuat kriminal. Misalnya, gangguan kepribadian antisosial berhubungan dengan perilaku kriminal (Hare, 2003).

2. Teori Sosiologis
   Berfokus pada faktor sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Teori anomie dari Durkheim dan Merton menekankan ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia.

3. Teori Penyimpangan Budaya
   Mengemukakan bahwa kejahatan terjadi ketika individu atau kelompok mengikuti norma budaya yang berbeda dengan norma mayoritas. Ini sering terlihat dalam subkultur yang mendukung perilaku kriminal.

4. Teori Kontrol Sosial
   Teori ini berfokus pada ikatan sosial yang mengurangi kemungkinan individu melakukan kejahatan. Hirschi menekankan pentingnya ikatan dengan keluarga dan masyarakat untuk mencegah perilaku kriminal.

5. Teori Lain:

   • Lebelling Theory menyatakan bahwa label sebagai "kriminal" mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan label tersebut (Becker, 1963).

   • Conflict Theory berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari ketidakadilan sosial, di mana hukum digunakan untuk mengontrol kelas bawah (Marx).

   • Radical Criminology menganggap kejahatan sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dalam masyarakat kapitalis (Vold, 1979).

Pentingnya kebijakan kriminal juga terletak pada kemampuannya untuk memperbaiki sistem peradilan. Kebijakan ini mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap tantangan sosial yang berkembang. Tanpa reformasi yang berkelanjutan, sistem hukum akan tertinggal dalam menangani perubahan dinamika sosial, yang bisa menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan dan merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga hukum. Dengan adanya kebijakan yang tepat, kejahatan tidak hanya ditanggapi dengan hukuman, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang mengurangi terjadinya kejahatan di masa depan

How (Bagaimana Penerapan Kebijakan Kriminal dalam Sistem Hukum?)

Penerapan kebijakan kriminal dalam sistem hukum mencakup berbagai strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan respons yang lebih holistik terhadap kejahatan. Hoefnagels mengusulkan pendekatan yang mencakup kebijakan penal dan non-penal, serta penguatan kontrol sosial untuk memastikan bahwa respons terhadap kejahatan tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi.

1. Penerapan Kebijakan Penal

Kebijakan penal berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan. Penerapannya mencakup penggunaan sistem peradilan pidana yang adil dan transparan, di mana hukuman dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Hoefnagels berpendapat bahwa sistem peradilan pidana harus menyeimbangkan hukuman dengan pemulihan melalui program rehabilitasi bagi narapidana. Hal ini penting agar pelaku kejahatan tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berubah dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi, seperti pelatihan keterampilan atau pendidikan, dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan berulang.

2. Pencegahan melalui Kebijakan Non-Penal

Kebijakan non-penal berfokus pada pencegahan kejahatan melalui upaya sosial dan preventif. Hoefnagels menekankan pentingnya program-program yang mengatasi akar penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kurangnya pendidikan. Penerapan kebijakan non-penal dapat dilakukan melalui:

• Pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak yang berisiko terlibat dalam kejahatan.

• Pelatihan keterampilan untuk mereka yang hidup dalam kemiskinan agar memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kecenderungan berbuat kriminal.

• Penyuluhan hukum untuk masyarakat agar lebih paham tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mengurangi perilaku yang melanggar hukum.

3. Penguatan Kontrol Sosial

Hoefnagels juga menekankan pentingnya penguatan kontrol sosial dalam kebijakan kriminal. Pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar norma sosial dan hukum dihormati oleh individu. Masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan nilai-nilai yang berlaku cenderung lebih sedikit terlibat dalam tindakan kriminal. Selain itu, kontrol sosial yang baik juga mencakup peran aktif dalam mencegah dan menangani perilaku menyimpang atau kriminal melalui berbagai lembaga pengawasan.

4. Reformasi Hukum dan Sosial

Untuk menciptakan kebijakan kriminal yang lebih efektif, reformasi hukum dan sosial sangat diperlukan. Hoefnagels mengemukakan bahwa sistem hukum harus lebih responsif terhadap masalah sosial yang ada, serta mengintegrasikan kebijakan pencegahan dan rehabilitasi secara lebih efektif. Reformasi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam kebijakan peradilan pidana, tetapi juga mencakup perubahan sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan adil. Dengan adanya reformasi, hukum akan lebih mampu mengatasi tantangan sosial yang menjadi penyebab kejahatan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penerapan kebijakan kriminal menurut G. Peter Hoefnagels adalah pentingnya pendekatan yang seimbang antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal dalam menangani kejahatan. Kebijakan penal, yang berfokus pada hukuman dan sanksi hukum, perlu disertai dengan kebijakan non-penal yang mengutamakan pencegahan dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya memberikan efek jera melalui hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk berubah dan reintegrasi ke masyarakat.Selain itu, penguatan kontrol sosial memainkan peran penting dalam penerapan kebijakan kriminal. Masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti yang difasilitasi oleh keluarga, sekolah, dan lembaga sosial lainnya, dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku kriminal. Hoefnagels menekankan bahwa kejahatan dapat dicegah lebih efektif melalui kontrol sosial yang kuat, yang menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pencegahan kejahatan.

Terakhir, reformasi hukum dan sosial sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan kriminal yang lebih holistik. Hoefnagels mengusulkan agar sistem peradilan tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga mengatasi faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya kejahatan, seperti ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan. Reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial akan menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam mengatasi kejahatan, serta mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan.

Daftar Pustaka

1. Hoefnagels, G. P. (1981). White Collar Crime. Rotterdam: Rotterdam University Press.

2. Santosa, A. (2019). "Teori Kriminologi: Pandangan dalam Kebijakan Kriminal". Jurnal Ilmu Hukum 21(4), 78-90.

3. Darmanto, I. (2020). "Kebijakan Kriminal dalam Sistem Hukum Indonesia". Jurnal Kriminologi Indonesia, 8(2), 112-125.

4. World Bank. (2020). Crime Prevention Strategies in Developing Countries. Diakses dari worldbank.org.