Soeharto, presiden kedua Indonesia, berkuasa di masa sulit dan pertumpahan darah. Ia menduduki bangku presiden sejak tanggal 27 Maret 1968 kemudian menjabat berangsur-angsur hingga tiba tanggal lengsernya di bulan Mei pada tahun 1998. Pendahulunya Sukarno, menciptakan formasi pemerintah yang berlawanan yang sangat berbahaya, terdiri dari faksi-faksi nasionalis, komunis dan agama yang saling curiga. Pihak lain yang ingin memiliki kekuatan politik adalah militer, yang dapat memperoleh pengaruh lebih besar dalam politik Indonesia pada tahun 1950-an ketika harus menekan beberapa pemberontakan yang mengancam persatuan Indonesia.
Pada tanggal 11 Maret 1966, Indonesia masih merasakan gejolak dalam pemerintahan. Hari itu, Presiden Sukarno terpaksa menandatangani perintah yang memberi wewenang kepada Jenderal Suharto untuk mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas negara. Di kemudian hari, Perintah ini dikenal sebagai Super Semar (Surat Perintah 11 Maret) dan berfungsi sebagai alat untuk mentransfer kekuasaan administratif dari Sukarno ke Suharto. Suharto segera melarang semua kegiatan PKI, mulai menhilangkan Gerakan garis keras yang dianggapnya radikal dan membahayakan pemerintahan dari militer, kemudian mulai memperkuat peran politik militer dalam masyarakat Indonesia.
Walaupun kekuasaan Sukarno masih bersifat presidensial, namun kekuasaannya berangsur-angsur berkurang hingga Soeharto secara resmi dinyatakan sebagai pelaksana tugas presiden pada tahun 1967 dan dilantik sebagai presiden kedua Indonesia pada tahun 1968. Hal ini menandai dimulainya era baru yang dikenal dengan sebutan "Orde Baru" dengan gaya pemerintahan yang cenderung tegas dan mendominasi (“Orde Baru Suharto _ Indonesia Investments,” n.d.). Pemerintahan Suharto berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan Barat, yang dihancurkan oleh Sukarno, dipulihkan, memungkinkan bantuan asing yang sangat dibutuhkan mengalir ke Indonesia. Para teknokrat memulai administrasi pajak dengan hati-hati, dan konflik berbahaya dan mahal dengan Malaysia pun berakhir.
Langkah Suharto selanjutnya adalah mendepolitisasi Indonesia. Menteri tidak boleh membuat kebijakan sendiri. Sebaliknya, mereka harus menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajer mereka (Presiden). Golkar (kependekan dari Golongan Karya atau kelompok fungsional) digunakan sebagai alat parlementer Suharto yang kuat. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil (seperti buruh, petani, dan pengusaha) yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik.
Menilik dari ketegasan Suharto dalam membuat keputusan, tidak heran bahwa era pemerintahan ini menorehkan banyak sejarah kelam dalam catatan negara. Salah satunya adalah pembunuhan oknum-oknum yang dianggap terlibat dalam komunisme secara massal. Belum lagi penembakan misterius atau yang dikenal dengan petrus. Jangan lupakan tentang control pemerintah yang keta tatas pers. Disebutkan, bahwa masa itu adalah masa paling buruk yang pernah dialami oleh pers Indonesia sejak hari kemerdekaan (Subarkah Eddyono, 2021).
Sedangkan, masyarakat Indonesia dewasa ini kurang peduli dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Anak muda bangsa juga memilih untuk tidak peduli dengan alur kebijakan politik di Indonesia. Menyebabkan berkurangnya tingkat kesadaran politik di Indonesia secara drastis (Belakang, n.d.). Padahal, kesadaran politik merupakan urgensi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang kekuasan pemimpin nya ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan (Fatwa, 2016). Maka dari itu, tulisan ini merupakan hal yang patut untuk dipelajari. Masyarakat harus mengetahui bagaimana sebuah pemerintahan membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahannya. Terutama era Orde Baru yang terbilang sangat lama dan dengan kisah yang berlika-liku.
Hasil Temuan Dan Pembahasan
1. Dilematika Pemerintahan Orde Baru
Dari permulaan Orde Baru, nomor -nomor pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan (penerangan lebih mendetail terdapat pada bagian 'Keajaiban Orde Baru'). Namun, kebijkan-kebijakan ini juga mengakibatkan ketidakpuasan pada warga Indonesia lantaran pemerintah dipercaya terlalu terfokus dalam menarik investor asing (TRANSNASIONAL.VOL5_.2-2010, n.d.). Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang terbilang besar hanya diberikan pada orang Indonesia yang umumnya adalah perwira militer atau kelompok minoritas rakyat keturunan Tionghoa yang nyatanya sempat mendominasi perekonomian).
Muak menggunakan korupsi, kongkalikong & nepotisme (KKN), ribuan orang melakukan demonstrasi pada tahun 1974 ketika Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah sebagai kerusuhan luar biasa yang disebut 'Kerusuhan Malari'. Hal ini tercatat sebagai pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan dengan umur yang masih terbilang muda. Seakan-akan, kejadian ini memberitahukan bahwa Pemerintah NKRI belum mampu menguasai massa. Gelisah bahwa suatu hari mungkin akan terdapat perlawanan berdasarkan jutaan penduduk miskin pada perkotaan & pedesaan, kebijakan-kebijakan baru dengan sifat yang lebih menekan akhirnya dilaksanakan oleh Pemerintah. Dua belas surat warta ditutup & para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yg diekspresikan pada publik (misalnya demonstrasi) segera ditekan. Selain itu, sisi ekonomi yang didukung masyarakat berdasarkan perubahan kebijakan ini yakni merupakan dimulainya bisnis-bisnis membatasi investasi asing & kebijakan-kebijakan yang menaruh perlakuan spesifik bagi para pengusaha pribumi.
Dalam politik nasional, Suharto berhasil semakin memperkuat posisinya dalam tahun 1970an. Produksi minyak domestik yg memuncak memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini dipakai buat membiayai pembangunan infrastruktur & acara-acara pengentasan kemiskinan. Namun, secara global internasional, gambaran dunia akan Indonesia memburuk lantaran aneksasi Indonesia atas Timor Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal dan kemerdekaan Indonesia, militer Indonesia menggunakan cepat menginvasi negara ini; sebuah pencaplokan yg diiringi kekerasan.
