Moto GP Mandalika: Segudang Tantangan Menyelinap Dibalik Secercah Harapan yang Menghampiri

Setelah kesuksesannya dalam menyelenggarakan acara olahraga berkelas dunia serta fakta bahwa telah terkantonginya  kontrak dari pihak Dorna Sports selama 10 tahun kedepan menjadikan Lombok sebagai kota yang terlihat menggiurkan di mata investor. 

Pada dasarnya, sejak awal perencanaan pembangunan sirkuit Mandalika pemerintah Indonesia memang telah membuka gerbang investasi selebar mungkin kepada pihak asing demi menyokong kesuksesan terselenggaranya acara ini mengingat terbatasnya dana APBN yang tersedia setelah hantaman pandemi berlangsung.

Namun, nyatanya suntikan dana asing ini semakin melonjak ketika acara telah resmi diselenggarakan dengan sukses. Sirkuit Mandalika yang dianggap memiliki keunikan tersendiri yang digadang-gadang tidak dapat kita temukan di sirkuit lain di dunia ini membuat banyak pihak optimis untuk menggelontorkan uangnya demi menjadikan The Mandalika sebagai pusat sport event  dunia. 

Setidaknya suntikan dana yang telah dikantongi pemerintah dalam mengembangkan The Mandalika hingga saat ini sudah menyentuhka angka 40 Triliun Rupiah. Banyak investor yang pada akhirnya berniat untuk membangun sektor akomodasi/hotel berbintang, restoran hingga lapangan golf. Pembangunan The Mandalika ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun 20540 mendatang. 

Hadirnya suntikan dana dari pihak asing nyatanya hadir sebagai pisau bermata dua yang apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melukai sang empunya. Hal ini terjadi dengan melihat fakta bahwa meskipun memang investasi asing mampu membantu pemerintah dalam menyokong pembangunan serta menggerakan perekonomian di masa krisis, di lain sisi hadirnya pihak asing ini juga turut mengdatangkan sekelumit tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah.

Apabila tidak disertai dengan kebijakan serta program yang mampu mensinergikan antara pembangunan dengan potensi lokal niscaya investasi asing yang hadir malah melahirkan permasalahan bagi negara. Pertama, kesenjangan ekonomi dan sosial, apabila pembangunan hanya terfokus di Lombok Tengah maka cepat atau lambat ketimpangan akan terjadi dengan daerah-daerah lain yang kurang mendapatkan eprhatian negara.  Kesenjang ekonomi dan sosial ini dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat, seperti kericuhan dan lain-lain. Kedua, kebocoran ekonomi, dapat terjdi sebagai akibat dari keengganan pihk investor dalam menggunkn produk lokal sehingg profit yang dihasilkan sebagin besar akan kembali ke negara asal sang investor. Sedangkan, masyarakat lokal yang menjadi tuan rumah hanya akan merasakan dampak negatif tanpa diberi kesempatan untuk menikmati hasil dari sektr ini. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kebijakan serta program yang mampu mencegah terjadinya berbagai dampak buruk yang mengintai. Kuncinya terletak pada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang dapat dicapai dengan program-program pelatihan. Selain itu, program bantuan modal juga dapat membantu masyarakat lokal dalam bersaing dengan pihak asing. Sehingga, dengan kemmpuan dan modal yang cukup maka akan sangat membantu masyarakat lokal dalam bersaing secara sehat dengan pihak luar. 

Sengketa Tanah Berujung Protes Dunia: Upaya Menjatuhkan atau Membela HAM?

Siapa sangka bahwa The Mandalika yang sejak beberapa waktu lalu menyita perhatian publik ternyata dibangun di atas kawasan pemukiman miskin di Lombok Tengah. Pasalnya proyek The Mandalika ini dibangun dengan standard dunia yang kedepannya dipercaya akan menjadi suatu Kawasan wisata yang super mewah.

Alih-alih mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal yang terkenal memiliki kondisi perekonomian cukup memprihatinkan nyatanya pelaksanaan proyek dengan dana fantastis ini malah membuat masyarakat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi dari pemerintah setempat. Diketahui bahwa proyek yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini telah terindikasi melakukan beberapa tindakan pelanggaran HAM, mulai dari perampasan tanah secara represif dan agresif terhadap masyarakat lokal, penggusuran hingga  pengusiran secara paksa terhadap masyarakat suku Sasak tanpa adanya upaya pemberian ganti rugi yang sesuai.

Semua tuduhan ini akhirnya membuat pakar perserikatan bangsa-bangsa dalam bidang kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia melayangkan laporan kepada pemerintah Indonesia dan ITDC atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam pembangunan proyek The Mandalika ini. PBB menganggap bahwa pemerintah Indonesia telah mengabaikan kepentingan rakyat dalam pembangunan proyek prioritasnya. Tentu saja hal ini menjadi ironi yang sangat disayangkan, pasalnya dalam upaya memperbaiki perkonomian negara pascapandemi harusnya pemerintah menyediakan kebijakan dan program pembangunan yang memiliki fokus pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat lokal alih-alih kepentingan segelintir kelompok elit.