Malaysia menjadi Negara Pertama yang Berhubungan dengan NUG Myanmar, karena Menganggap Gagalnya 5 Poin Konsesus ASEAN

Komunikasi Menteri Luar Negeri Malaysia kepada NUG

Negara pertama yang mengungkapkan telah berhubungan dengan delegasi National Unity Government (NUG) atau Pemerintah Persatuan Nasional, merupakan pemerintahan bayangan yang dikuasai sipil di Myanmar adalah Malaysia.

Menteri luar negeri Malaysia Saifuddin Abdullah telah memberitahukan bahwa dia melakukan kontak dengan pemerintah bayangan Myanmar. Ia menjadi perwakilan negara ASEAN pertama yang mengakui interaksi ini, yang dimana disisi lain para aktivis telah mengecam blok regional di hari peringatan rencana lima poin konsesus ASEAN yang gagal untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespon surat terbuka yang dikeluarkan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) kepada para pemimpin negara anggota Asia Tenggara, yang mengatakan harus segera dan secara terbuka bertemu dengan NUG.

Kabar tentang menteri luar negeri Malaysia yang berhubungan dengan NUG ini diketahui melalui tulisan Saifuddin Abdullah di akun pribadi twitternya. "Saya telah bertemu secara informal (melalui konferensi virtual) dengan menteri luar negeri NUG Myanmar dan ketua NUCC sebelum Retret Menteri Luar Negeri ASEAN terakhir. Mari bertemu dan berdiskusi." tulisnya. Saifuddin juga menandai akun ASEAN Parliamentarians for Human Right (APHR), serta merujuk pada retret para menteri yang berlangsung pada tanggal 16-17 Februari 2022 yang pelaksanaannya dilakukan secara hybrid.

The National Unity Consultative Council (NUCC) atau Dewan Konsultatif Persatuan Nasional, terdiri dari kelompok masyarakat sipil, perwakilan NUG,  kelompok pembangkang sipil, dan organisasi etnis bersenjata di Myanmar.

Pada bulan Oktober 2021 Saifuddin Abdullah sebagai menteri luar negeri Malaysia juga telah mengatakan jika junta Myanmar masih tidak mau bekerja sama dalam upaya resolusi konflik ASEAN maka dia akan membuka pembicaraan dengan NUG. Maka terealisasikan pertemuan mereka pada pertemuan virtual tersebut bulan April 2022.

Dalam pertemuan menteri luar negeri Malaysia Saifuddin Adullah dan menteri Luar Negeri NUG Myanmar Zin Mar Aung, Saifuddin menyampaikan bahwa Malaysia mau bekerja sama dengan NUG untuk memulihkan keadaan dan mencapai perdamaian demokrasi di Myanmar.

"Kami mengambil kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini di Myanmar, dimana Menteri Zin juga berbagi pandangan soal tantangan yang dihadapi NUG, termasuk bantuan kemanusiaan, pelatihan teknis dan pendidikan bagi para pengungsi Myanmar," kata Menteri Saifuddin.

Dua analis asal Malaysia memuji Saifuddin yang bertindak tegas untuk mengambil keputusan tersebut dan memisahkan diri dari ASEAN.

"Malaysia memimpin dalam mendesak peninjauan atas pendekatan ASEAN ke Myanmar (setelah satu tahun gagalnya konsensus lima poin ASEAN), mengakui pertemuan informal dengan NUG Myanmar," kata Bridget Welsh, analis politik dari Universitas Nottingham Malaysia.

Kemudian Aizat Khairi, salah satu dosen di Universiti Kuala Lumpur juga menyampaikan bahwa ia setuju dengan menteri luar negerinya. "Reaksi Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah terhadap surat terbuka APHR ini merupakan sesuatu yang menyegarkan".

Ada lagi peneliti dari Brooking Intitution Washington, Hunter Marston yang menyampaikan pendapat setuju dengan menteri Saifuddin "Mari normalkan pembicaraan dengan NUG #Myanmar. Beri tepuk tangan kepada Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah karena memulai di sini di ASEAN (kecuali ada orang lain yang saya tidak tahu terlibat dengan NUG)" tulis Marston di akun twitter pribadinya.

Gagalnya lima poin Konsesus ASEAN untuk Myanmar

Lima poin konsesus ASEAN tentang krisis di negara Myanmar yang disepakati oleh 10 negara ASEAN termasuk Myanmar pada 24 April 2021, pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlokasi di Sekretariat Jendral ASEAN, Jakarta.

Lima poin konsesus tersebut adalah :

1. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre
2. Delegasi dan utusan khusus ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terkait
3. Kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus dapat  menahan diri sepenuhnya
4. Segera memulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait, untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat
5. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN

Implementasi dari lima poin Konsesus ASEAN ini memang sangatlah dibutuhkan, guna menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Namun kenyataannya sampai sekarang lima poin konsesus tersebut tidak berjalan.

Hal ini yang menyebabkan Menteri Luar Negeri Malaysia menganggap ASEAN gagal dalam mengimplementasikan lima poin konsesus dan memilih menghubungi NUG.

Faktor dari kegagalan implementasi lima poin konsesus ini sebenarnya sudah terlihat dari awal kesepakatan berlangsung. Dimana beberapa ahli dan analis menyampaikan kelima poin konsesus tersebut tidak akan menyelesaikan inti masalah yang terjadi di Myanmar dan dari awal ASEAN tidak menjelaskan bagaimana timeline serta goals yang harus tercapai.

Dilihat dari negara anggota ASEAN dalam penyelesaian konflik kudeta Myanmar ini pun berbeda-beda tanggapannya. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja merasa permasalahan krisis dan kudeta di Myanmar adalah masalah domestik yang harus diselesaikan secara internal negaranya, tanpa campur tangan ASEAN.

Sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia, menganggap penyelesaian permasalahan yang dihadapi Myanmar dapat dibahas di tingkat ASEAN.