Malaysia menjadi Negara Pertama yang Berhubungan dengan NUG Myanmar, karena Menganggap Gagalnya 5 Poin Konsesus ASEAN

Kemudian Aizat Khairi, salah satu dosen di Universiti Kuala Lumpur juga menyampaikan bahwa ia setuju dengan menteri luar negerinya. "Reaksi Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah terhadap surat terbuka APHR ini merupakan sesuatu yang menyegarkan".

Ada lagi peneliti dari Brooking Intitution Washington, Hunter Marston yang menyampaikan pendapat setuju dengan menteri Saifuddin "Mari normalkan pembicaraan dengan NUG #Myanmar. Beri tepuk tangan kepada Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah karena memulai di sini di ASEAN (kecuali ada orang lain yang saya tidak tahu terlibat dengan NUG)" tulis Marston di akun twitter pribadinya.

Gagalnya lima poin Konsesus ASEAN untuk Myanmar

Lima poin konsesus ASEAN tentang krisis di negara Myanmar yang disepakati oleh 10 negara ASEAN termasuk Myanmar pada 24 April 2021, pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlokasi di Sekretariat Jendral ASEAN, Jakarta.

Lima poin konsesus tersebut adalah :

1. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre
2. Delegasi dan utusan khusus ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terkait
3. Kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus dapat  menahan diri sepenuhnya
4. Segera memulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait, untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat
5. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN

Implementasi dari lima poin Konsesus ASEAN ini memang sangatlah dibutuhkan, guna menyelesaikan permasalahan di Myanmar. Namun kenyataannya sampai sekarang lima poin konsesus tersebut tidak berjalan.

Hal ini yang menyebabkan Menteri Luar Negeri Malaysia menganggap ASEAN gagal dalam mengimplementasikan lima poin konsesus dan memilih menghubungi NUG.

Faktor dari kegagalan implementasi lima poin konsesus ini sebenarnya sudah terlihat dari awal kesepakatan berlangsung. Dimana beberapa ahli dan analis menyampaikan kelima poin konsesus tersebut tidak akan menyelesaikan inti masalah yang terjadi di Myanmar dan dari awal ASEAN tidak menjelaskan bagaimana timeline serta goals yang harus tercapai.

Dilihat dari negara anggota ASEAN dalam penyelesaian konflik kudeta Myanmar ini pun berbeda-beda tanggapannya. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja merasa permasalahan krisis dan kudeta di Myanmar adalah masalah domestik yang harus diselesaikan secara internal negaranya, tanpa campur tangan ASEAN.

Sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia, menganggap penyelesaian permasalahan yang dihadapi Myanmar dapat dibahas di tingkat ASEAN.