Mohon tunggu...
shabrinasielomitacaramy
shabrinasielomitacaramy Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Menyukai Seni

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Etika Profesi Hukum: Peran Penting dalam Pemberantasan Kejahatan dan Perlindungan Hak-Hak Korban

28 November 2024   15:31 Diperbarui: 28 November 2024   15:31 22
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pendahuluan

Etika profesi hukum adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku para profesional hukum, seperti pengacara, hakim, dan jaksa. Dalam konteks pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak-hak korban, etika ini sangat penting. Ia berfungsi sebagai pedoman moral yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menuntut integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dari setiap praktisi hukum. Artikel ini akan membahas peran etika profesi hukum dalam dua aspek utama: bagaimana ia membantu pemberantasan kejahatan dan melindungi hak-hak korban, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Peran Etika Profesi Hukum dalam Pemberantasan Kejahatan

1. Pengaturan Diri dan Pengawasan Internal

Salah satu fungsi utama dari kode etik profesi hukum adalah pengaturan diri atau self-regulation. Organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Pengawasan internal ini mencakup beberapa hal:

Pelaporan Pelanggaran: Anggota diharapkan untuk melaporkan pelanggaran kode etik oleh rekan-rekan mereka. Ini membantu menciptakan budaya akuntabilitas di dalam profesi.

Sanksi Terhadap Pelanggaran: Kode etik biasanya mencakup sanksi bagi anggota yang melanggar prinsip-prinsip etis, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik.

Pelatihan Etika: Organisasi profesi sering kali menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya etika dalam praktik hukum.

2. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada integritas para profesional hukum. Ketika masyarakat melihat penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, mereka lebih cenderung untuk melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Suharto, 2021). Beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan publik antara lain:

Transparansi Proses Hukum: Praktisi hukum harus memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun