Bagi para calon kandidat yang tidak punya modal sebesar itu, mereka akan melakukan politik transaksional untuk mendapatkan suntikan dana segar dari para pemodal. Sebagai bekal mereka untuk mengarungi percaturan politik (Pra Kampanye, Kampanye hingga Pencoblosan).
"Apa yang terjadi dari kolaborasi itu? sudah pasti yang terbangun adalah kokohnya politik kartel. Ciri dari politik kartel adalah, pengusaha, pejabat, dan politisi saling berkawan dan mengamankan kepentingan dan membangun kelompok mapan baru (status-quo) yang kuat. Mereka berasal dari hulu sampai hilir kekuasaan." (Lamadi De Lamato, Papua Di Titik Nol, La-Keda Institue, 2011, hal 117).
Konsekuensinya adalah modal untuk keperluan pilkada tersebut harus dikembalikan pada saat calon bupati itu terpilih menjadi kepala daerah pilihan rakyat. Melalui ritual demokrasi yang disebut Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Terlihat demokratis karena dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Tetapi masyarakat "akar rumput" tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dibalik layar Pilkada itu.
Imbas dari kesepakatan terselubung itu, masyarakat jelata yang akan menanggung akibatnya. Konspirasi politik antara calon bupati dengan para pemodal akan berpengaruh pada visi-misi dari calon kandidat. Sekali-pun tidak tercantum didalam visi-misi para kandidat, tetapi para pemodal akan mendapatkan akses yang mudah dari sang penguasa untuk mencaplok proyek-proyek "balas budi" dengan nilai yang fantastis.
Maka tidak heran kalau didalam visi-misi para calon bupati tersebut, akan lebih dominan mengakomodasi kepentingan para pemodal (oligarki politik lokal/nasional). Misalnya modernisasi pembangunan (Taman kota, Tugu, dan Patung), infrastruktur, MIFEE, dll.
Sedangkan persoalan perampasan Hak-hak masyarakat adat oleh perusahaan sawit tidak mendapatkan perhatian dari para calon kandidat. Persoalan marginalisasi Orang Asli Papua Selatan (Malind Anim) disemua bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dll). Dikarenakan terjadi migrasi antar pulau secara masif, tidak mendapatkan perhatian dari para calon kandidat. Persoalan sumber daya manusia Orang Asli Papua Selatan (Malind Anim) yang semakin mengkhawatirkan, tidak mendapat perhatian dari para calon kandidat.
Kepentingan rakyat Asli Papua Selatan (Malind Anim) jarang diakomodir kedalam visi-misi para calon kandidat dan persoalan-persoalan tersebut dibiarkan tinggal menahun menjadi penyakit kronis. Para kandidat terperangkap dan tersandera oleh kepentingan dari kaum kapitalis dan oligarki lokal atau nasional. Sehingga kepentingan masyarakat pribumi ikut tergadaikan.
Isu-isu yang berkaitan dengan pengrusakan lingkungan, marginalisasi pribumi, pelanggaran HAM, jarang mendapat perhatian dari para calon Bupati-Wakil Bupati yang di backup oleh para pemodal.
Karena pada dasarnya para Pemodal tidak terlalu mementingkan persoalan seperti itu. Yang menjadi konsentrasi mereka (pemodal) adalah bagaimana uang mereka bisa kembali, bagaimana bisa mempertahankan eksistensi kekuasaan mereka dan bagaimana bisa meningkatkan jumlah kekayaan pribadi mereka.
Sementara masyarakat pribumi sedang berpikir bagaimana untuk bisa makan, bagaimana bisa sekolah-kan anak mereka, dan bagaimana bisa bertahan hidup dari hari ke hari.
Oleh karena itu pada saat Pilkada bulan Desember 2020 nanti, gunakanlah hak pilihmu sebaik mungkin. Lima menit didalam bilik suara akan menentukan masa depan mu selama lima tahun kedepan.
