Yang harus diingat adalah kekayaan alam seperti, minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang (batu-bara, nikel, emas ), itu sifatnya tidak dapat diperbaharui. Dengan kata lain sekali pakai langsung habis. Nah, pada saat sumber daya alam yang dimaksud-kan tersebut telah dieskploitasi sampai habis. Masa depan Indonesia ini nantinya mau dibawah kemana ? Mau Jadi seperti Libya dan Suriah sebagai negara gagal atau seperti Cina sebagai Negara industrialisasi?
Mudah-mudahan saja apa yang dikatakan Prabowo Subianto tentang bubar-nya Indonesia pada tahun 2030 tidak terjadi. Akibat dari kerakusan dan keserahkahan segelintir orang yang kaya raya. Dalam melakukan eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam secara maksimal dan masif.
Sebab kalau sampai terjadi konflik sosial imbas dari resesi ekonomi, maka yang jadi korban adalah rakyat jelata. Sedangkan para oligarki tersebut pasti mereka akan lari keluar negeri. Karena kekayaan hasil jarahan mereka disimpan pada bank-bank luar negeri.
Jadi menurut, Jeffrey A. Winters sifat oligarki yang ada di Indonesia berupa, ideologi "bagi-bagi" (musyawarah/mufakat; gotong-royong) dan ini sudah menjadi DNA didalam sistem per-politik-kan Indonesia. Sudah "mendarah daging" dalam sistem per-politik-kan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan, mengapa kasus korupsi di Indonesia susah untuk diberantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PILKADA KABUPATEN MERAUKE 2020
Kabupaten Merauke yang terdiri dari morfologi dan topografi hamparan tanah datar yang subur, mempunyai luas wilayah 46.792 Km2 jika di konversi ke hektar: 4.679.200 ha.Â
"Tak mengherankan jika tahun 1939, hingga era tahun 1960-an penjajah Belanda memilih daerah yang berbatasan dengan Papua New Guinea di sebelah timur, dan laut Arafura serta Australia di sebelah selatan ini sebagai kawasan sentra produksi padi dengan nama Proyek Padi Kumbe." (Johanes Gluba Gebze, AnimHa Dari TImur Nusantara, K-M Ag Book, hal 131).
Artinya dengan alam raya yang subur dan mempunyai prospek strategis untuk investasi agribisnis, maka Kabupaten Merauke tidak terlepas dari pantauan para oligarki yang berada di pusat mau-pun di daerah.
Celah yang dapat dipakai oleh para pemodal untuk melancarkan aksi mereka adalah, melalui pembiayaan dana untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ruang demokrasi (Pemilu) ini yang sering dimanfaatkan oleh para pemodal dalam berkamuflase.
Menurut riset komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015, untuk menjadi bupati dan walikota membutuhkan dana antara 20-30 Milyar. Sedangkan rata-rata laporan LHKPN ( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara) para calon kepala daerah berkisar antara 4 - 6 Milyar. Sementara kalau kita lihat, kebutuhan Pilbup berkisar diantara 20-30 Milyar.
Melihat komparasi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa disini-lah peluang terjadinya "politik transaksional". Proses negosiasi antara para calon kandidat dengan para pemodal (oligarki politik lokal/nasional).
